MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 19 Oktober 2017 10:36
Regulasi Jadi Sorotan Pengusaha, BI Akan Fasilitasi

Dari Seminar Ekonomi dan Tantangan di Kaltara

BAHAS EKONOMI: Para narasumber hadir dalam seminar ekonomi dan bisnis, prospek, peluang serta tantangan di Kaltara, Rabu (18/10).

PROKAL.CO, Perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di sisi lain masih terdapat keluhan dari pelaku usaha yang menghambat usaha mereka. Semua dikupas dalam seminar yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Utara, Rabu (18/10).

 

MUHAMMAD RAJAB, Tarakan

 

SEMINAR ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten. Mereka adalah Dr Hendar sebagai ekonom dari STIE Indonesia Banking School, Lembaga Perbankan Indonesia. Dia juga sebagai komisaris utama PT Kebon Jagung dan komisaris independen PT Maybank Indonesia.

Dari Kaltara hadir Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara Frederik Ellia Gukkang, serta pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan Hariyadi Hamid.

Sementara peserta seminar berasal dari pimpinan sejumlah perusahaan baik BUMN maupun swasta, pimpinan bank, dan perwakilan dari instansi terkait baik di Pemkot Tarakan maupun Pemprov Kaltara.

Mewakili pengusaha, Hariyadi Hamid mengakui pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara memang mengalami kenaikan 6,17 persen pada kuartal pertama, dan naik 6,46 persen di kuartel kedua. Namun, terdapat perbedaan atau anomali terhadap investasi yang masuk.

“Kalau pertumbuhan ekonomi naik biasanya ditopang dari pertumbuhan investasi. Tapi data kami menyebutkan perbedaan. 2016 itu sangat tinggi sekali sampai Rp 5,5 triliun. Sekarang itu terjadi penurunan, semester pertama itu 2017 sekitar 4,8 persen. Yang paling kena besar pengaruhnya penanaman modal dalam negeri itu cuma Rp 145 miliar. Untuk penanaman modal asing Rp 931 miliar. Berbeda di 2016 justru penanaman modal dalam negeri sekitar Rp 3,3 triliun,” beber pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan ini.

Menurutnya, data ini membuat pengusaha lokal masih kurang optimistis tercapainya target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun yang diharapkan bisa mencapai lebih dari 6 persen. Hal itu dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltara yang lebih senang mengajak investor luar untuk menanamkan saham di Bumi Benuanta.

Tidak hanya itu, sejumlah kebijakan pemerintah pusat juga dinilai kurang berpihak kepada pengusaha di daerah. Seperti di bidang perikanan, dimana Kaltara memiliki potensi cukup besar. Namun, larangan penangkapan kepiting bertelur membuat pengusaha perikanan banyak yang merugi.

Padahal, ia menilai meski aturan tersebut sebenarnya punya niat baik untuk keberlangsungan perikanan, namun di sisi lain kepiting-kepiting yang ditangkap itu justru menjadi hama yang bisa mengancam hasil panen petambak. Sisi positifnya, kepiting-kepiting tersebut bernilai ekonomis bagi petambak, karena harga jualnya di luar negeri cukup mahal. 

Belum lagi tidak adanya jaminan keamanan bagi pengusaha perikanan. Dimana ketika panen tiba, mereka terancam perampok tambak. Bahkan, tidak jarang pengusaha perikanan menyewa jasa pengawalan aparat keamanan dengan biaya yang cukup tinggi per harinya.

Tidak hanya di sektor perikanan, kebijakan di sektor lain juga dinilai kurang tepat. Seperti aturan harus ada izin pemanfaatan genset untuk pengganti listrik dari PLN. Padahal, kondisi yang terjadi selama ini kebutuhan dasar listrik kurang terpenuhi dengan seringnya terjadi biarpet.    

“Listrik ini yang mengakibatkan biaya operasional yang semakin tinggi, karena kami harus menyediakan alat sendiri yaitu genset. Nah, sekarang kebijakannya malah aneh. Kok sekarang genset itu harus diberikan nomor. Kita punya sendiri tapi harus ada izin,” paparnya.

Listrik ini dibutuhkan hampir semua kalangan pengusaha. Baik di bidang perhotelan, pariwisata, perdagangan, dan bidang lain. Namun, dengan regulasi ini, dinilai bisa menghambat investasi di Kaltara.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan, Chandra, juga mengakui kurang berpihaknya regulasi yang diberlakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap pengusaha lokal sehingga menghambat investasi.

“Memang masih belum terlalu signifikan kami rasakan. Harusnya dengan otonomi daerah pemerintah daerah harusnya punya power untuk berbicara kepada pemerintah pusat, karena ada beberapa regulasi yang sebetulnya tidak bisa diberlakukan secara pukul rata,” kata Chandra.

Pengusaha kepiting menjadi salah satu contohnya. Menurut Chandra, mestinya sebelum menerapkan regulasi larangan penangkapan kepiting bertelur, harus dilakukan studi ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habitat kepiting bertelur akan habis di hutan bakau.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara Hendik Sudaryanto menilai diskusi ini menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi dari pelaku ekonomi. Dan dari seminar tersebut memang ada persoalan-persoalan yang menghambat investasi di Kaltara.

“Setelah melalui forum ini menjadi ada benang merahnya untuk dilakukan suatu upaya untuk mensinergikan. Tentunya BI nanti akan memfasilitasi untuk dilakukan focus group discution sebagai tindak lanjut dari seminar ini. Seperti tadi terkait dengan masalah perizinan, pengamanan, terus masalah infrastruktur,” paparnya. (*/fen)


BACA JUGA

Minggu, 25 Februari 2018 14:38

Albothyl Resmi Dilarang, Penarikan Di-deadline Sebulan

TANJUNG SELOR - Albothyl kini resmi dilarang dijual karena pembekuan izin edar obat yang mengandung…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:43

Ambulans Air Siap Layani Pasien Emergency

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Diskes) Kalimantan Utara saat ini sudah memiliki speedboat yang…

Jumat, 23 Februari 2018 14:15

Kasus Dugaan Keracunan Kemungkinan Dihentikan

TARAKAN – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda telah mengeluarkan hasil uji laboratorium…

Jumat, 23 Februari 2018 14:12

Terkait Dugaan Pencemaran Sungai, Warga Disarankan Tidak Sebar di Medsos

TANJUNG SELOR – Kondisi perairan di Bulungan yang diduga tercemar limbah mulai dikeluhkan oleh…

Jumat, 23 Februari 2018 14:10

Eksekusi Mati Bang Toyib Tunggu Kejagung

TANJUNG SELOR – Arman Suyuti alias Bang Toyib (38), telah menyandang status terpidana mati berdasarkan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:58

Potensi Listrik EBT Kaltara Capai 18.180 MW

TANJUNG SELOR – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara diberikan waktu selama dua…

Kamis, 22 Februari 2018 12:53

Mau Bebas Blank Spot..?? Kaltara Butuh 284 BTS

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara mengusulkan pembangunan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:49

64 Lokasi Bakal Dialiri Listrik PLN

TANJUNG SELOR – Penyediaan kebutuhan listrik untuk masyarakat di Kaltara, khususnya di daerah…

Rabu, 21 Februari 2018 13:59

Mahasiswa Desak Revisi UU MD3, Buruh Tuntut Gaji Sesuai UMK

TANJUNG SELOR – Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 mendapat reaksi dari…

Rabu, 21 Februari 2018 13:52

Wujudkan Transparansi Pemerintahan

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar organisasi perangkat daerah berinovasi,…

Banjir Rendam Dua Desa

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

Suplai Listrik ke Dua Desa Bakal Molor

RS Tipe B Butuh 23 Dokter

Eksekusi Mati Bang Toyib Tunggu Kejagung

64 Lokasi Bakal Dialiri Listrik PLN

Alat Praktik Siswa Dilengkapi Tahun Ini

Ambulans Air Siap Layani Pasien Emergency

Parpol Diminta Lengkapi Laporan

Rendah Karhutla, Dishut Tetap Antisipasi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .