MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 13 Oktober 2017 13:11
95 Persen Rekomendasi BPK Dituntaskan

Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Komitmen

TINDAK LANJUT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri pembukaan FGD dan bersalaman dengan anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Aziz di Aston Convention Centre Pontianak, Kamis (13/10).

PROKAL.CO, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para kepala daerah di Kaltara untuk segera menindaklanjuti temuan yang menjadi rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

Imbauan itu disampaikan Gubernur usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (12/10).

 

“Acara ini merupakan ajakan BPK RI terhadap komitmen kepala daerah untuk menuntaskan atau menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK,” ujarnya.

 

Diungkapkan, khusus untuk di lingkup Pemprov Kaltara tindak lanjut rekomendasi BPK telah dituntaskan. Berdasar laporan dari Inspektorat sudah di atas 95 persen diselesaikan. Dari 35 temuan dan 86 rekomendasi, dengan nilai kurang lebih Rp 1,2 miliar semua telah ditindaklanjuti. Berikut juga dengan aset-aset telah dikembalikan.

 

“Nilai kerugian uang hampir tidak ada. Dan, semua sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

 

Jika di tingkat Pemprov sudah tuntas, dari laporan yang disampaikan BPK RI perwakilan Kaltara, di tingkat pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tindaklanjutnya. Bahkan, ada yang masih di bawah 80 persen sesuai arahan dari BPK.

 

“Untuk itu, saya meminta kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikannya,” kata Gubernur.

 

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai yang disampaikan oleh Harry Azhar Aziz, anggota VI BPK RI yang membawai wilayah Indonesia Timur, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, bahwa temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti hingga jangka waktu 18 tahun masih bisa dibuka untuk diminta pertanggunggjawabannya secara hukum.

 

“Jadi bukan hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang sekarang. Tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Baik kepala daerah, sekda (sekretaris daerah) maupun pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) yang terkaitnya pada saat itu, bisa diproses secara hukum, jika memang hasil temuannya tidak ditindaklanjuti,” kata Gubernur lagi.

 

Irianto juga menegaskan dirinya sangat konsen, dan memberikan perhatian yang serius terhadap temuan-temuan yang menjadi rekomendasi tim audit BPK. Bahkan secara langsung terus mengontrol, mengawasi, dan memonitor tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat.

 

“Makanya saya hadir langsung di acara ini, tidak diwakilkan. Ini merupakan salah satu komitmen saya dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang merupakan rekomendasi dari BPK RI,” ulasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga menyampaikan dirinya akan mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) untuk menguatkan kewenangan Inspektorat sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.

 

Sementara itu, acara FGD tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan, kemarin, selain dihadiri para kepala daerah atau wakil kepala daerah, juga diikuti seluruh Inspektorat dan para auditor BPK perwakilan se-Kalimantan.

 

Selain diskusi dengan membagi per kelompok, dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para kepala daerah bersama kepala Inspektorat. Baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan. (humas)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 12:10

Jalan di Apau Kayan Dikucur Rp 12 M

TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan terus…

Rabu, 17 Januari 2018 13:47

Target Tingkatkan Kualitas Tiga Ribu Guru

JAKARTA – Putera Sampoerna Foundation berencana membangun pusat belajar guru atau teacher learning…

Rabu, 17 Januari 2018 13:45

Renaksi 2018, Kaltara Dikucur Rp 3,17 T

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara terus memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan di kawasan…

Rabu, 17 Januari 2018 13:44

Gubernur Siap Dukung Kinerja Kapolda Baru

BALIKPAPAN – Kapolda Kaltim yang baru, Brigjen Priyo Widyanto tiba di Balikpapan, kemarin (16/1).…

Rabu, 17 Januari 2018 13:41

KPw Kaltara Ditarget Selesai Tahun Ini

JAKARTA – Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantornya,…

Rabu, 17 Januari 2018 13:39

Social Oriented, Topang Kontinuitas Program Toko Indonesia

Salah satu ekspektasi besar yang diharapkan timbul dari keberadaan pesawat N-219 Nurtanio kelak, adalah…

Selasa, 16 Januari 2018 12:31

Polda Kaltara Resmi Terbentuk

JAKARTA – Harapan masyarakat Kalimantan Utara terbentuknya polda akhirnya terwujud. Melalui Keputusan…

Selasa, 16 Januari 2018 12:30

Draf Inpres KBM Segera Diusulkan

JAKARTA – Bergerak cepat dan tepat. Begitulah yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr…

Selasa, 16 Januari 2018 12:27

Rincian Dana Desa 2018 Berubah

TANJUNG SELOR – Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 226/PMK.07/2017…

Selasa, 16 Januari 2018 12:26

Tegaskan Motto Garuda di Dadaku, Merah Putih di Perutku

Bersamaan dengan peluncuran pesawat karya anak negeri oleh Presiden Jokowi pada 2017 lalu, Gubernur…

Polda Kaltara Resmi Terbentuk

Rincian Dana Desa 2018 Berubah

Gubernur Siap Dukung Kinerja Kapolda Baru

Empat PLBN Bakal Dibangun di 2019

Renaksi 2018, Kaltara Dikucur Rp 3,17 T

Bangun PLTA Sembakung, Hans Energy Lakukan Studi Amdal

Alokasi SOA Barang Diusulkan Rp 9 M

Hingga 15 Februari, Kepiting Bertelur Boleh Diekspor

Jalan di Apau Kayan Dikucur Rp 12 M

Apresiasi Kinerja Solid ASN
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .