MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 13 Oktober 2017 13:11
95 Persen Rekomendasi BPK Dituntaskan

Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Komitmen

TINDAK LANJUT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri pembukaan FGD dan bersalaman dengan anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Aziz di Aston Convention Centre Pontianak, Kamis (13/10).

PROKAL.CO, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para kepala daerah di Kaltara untuk segera menindaklanjuti temuan yang menjadi rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

Imbauan itu disampaikan Gubernur usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (12/10).

 

“Acara ini merupakan ajakan BPK RI terhadap komitmen kepala daerah untuk menuntaskan atau menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK,” ujarnya.

 

Diungkapkan, khusus untuk di lingkup Pemprov Kaltara tindak lanjut rekomendasi BPK telah dituntaskan. Berdasar laporan dari Inspektorat sudah di atas 95 persen diselesaikan. Dari 35 temuan dan 86 rekomendasi, dengan nilai kurang lebih Rp 1,2 miliar semua telah ditindaklanjuti. Berikut juga dengan aset-aset telah dikembalikan.

 

“Nilai kerugian uang hampir tidak ada. Dan, semua sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

 

Jika di tingkat Pemprov sudah tuntas, dari laporan yang disampaikan BPK RI perwakilan Kaltara, di tingkat pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tindaklanjutnya. Bahkan, ada yang masih di bawah 80 persen sesuai arahan dari BPK.

 

“Untuk itu, saya meminta kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikannya,” kata Gubernur.

 

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai yang disampaikan oleh Harry Azhar Aziz, anggota VI BPK RI yang membawai wilayah Indonesia Timur, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, bahwa temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti hingga jangka waktu 18 tahun masih bisa dibuka untuk diminta pertanggunggjawabannya secara hukum.

 

“Jadi bukan hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang sekarang. Tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Baik kepala daerah, sekda (sekretaris daerah) maupun pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) yang terkaitnya pada saat itu, bisa diproses secara hukum, jika memang hasil temuannya tidak ditindaklanjuti,” kata Gubernur lagi.

 

Irianto juga menegaskan dirinya sangat konsen, dan memberikan perhatian yang serius terhadap temuan-temuan yang menjadi rekomendasi tim audit BPK. Bahkan secara langsung terus mengontrol, mengawasi, dan memonitor tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat.

 

“Makanya saya hadir langsung di acara ini, tidak diwakilkan. Ini merupakan salah satu komitmen saya dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang merupakan rekomendasi dari BPK RI,” ulasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga menyampaikan dirinya akan mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) untuk menguatkan kewenangan Inspektorat sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.

 

Sementara itu, acara FGD tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan, kemarin, selain dihadiri para kepala daerah atau wakil kepala daerah, juga diikuti seluruh Inspektorat dan para auditor BPK perwakilan se-Kalimantan.

 

Selain diskusi dengan membagi per kelompok, dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para kepala daerah bersama kepala Inspektorat. Baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan. (humas)


BACA JUGA

Selasa, 17 Juli 2018 15:47

Kualitas Layanan Perizinan Jadi Penekanan Gubernur

JAKARTA - Perbaikan layanan perizinan menjadi salah satu ekspektasi besar yang disampaikan Gubernur…

Selasa, 17 Juli 2018 15:45

75 Ribu Hektare Tambak Akan Dilegalkan

TANJUNG SELOR – Pemerintah melalui APBN 2018 mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk membantu…

Selasa, 17 Juli 2018 15:40

Pj Sekprov Harapkan Kemampuan ASN Meningkat

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj) Sekprov Kaltara H Syaiful Herman mengimbau kepada seluruh aparatur…

Senin, 16 Juli 2018 17:07

Harga Tiket Pesawat Dianggap Masih Wajar

TANJUNG SELOR – Harga tiket pesawat, khususnya di wilayah Kaltara masih dalam ambang batas dan…

Senin, 16 Juli 2018 17:06

Diskominfo Rencana Pengadaan Server Sendiri

UNTUK mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kualitas…

Senin, 16 Juli 2018 17:03

Kaltara Belajar Pengembangan Smart City

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan silaturahmi…

Senin, 16 Juli 2018 16:57

Pengelola Perpustakaan Punya Peranan

TARAKAN – Sebagai upaya mewujudkan proram Indonesia Gemar Membaca yang terus digalakkan, Perpustakaan…

Senin, 16 Juli 2018 16:55

Peringatan HAN untuk Implementasikan UU Perlindungan Anak

TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momen untuk mengimplementasikan penerepan…

Jumat, 13 Juli 2018 14:09

Harus Cerdas dan Bijak Gunakan Teknologi

TARAKAN - Tindakan terorisme dan radikalisme di Indonesia yang menjadi kekhawatiran secara nasional,…

Jumat, 13 Juli 2018 14:08

Destinasi Wisata Terus Dikembangkan

TANJUNG SELOR –  Upaya Pemprov Kaltara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .