MANAGED BY:
SELASA
24 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 13 Oktober 2017 13:11
95 Persen Rekomendasi BPK Dituntaskan

Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Komitmen

TINDAK LANJUT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri pembukaan FGD dan bersalaman dengan anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Aziz di Aston Convention Centre Pontianak, Kamis (13/10).

PROKAL.CO, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para kepala daerah di Kaltara untuk segera menindaklanjuti temuan yang menjadi rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

Imbauan itu disampaikan Gubernur usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (12/10).

 

“Acara ini merupakan ajakan BPK RI terhadap komitmen kepala daerah untuk menuntaskan atau menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK,” ujarnya.

 

Diungkapkan, khusus untuk di lingkup Pemprov Kaltara tindak lanjut rekomendasi BPK telah dituntaskan. Berdasar laporan dari Inspektorat sudah di atas 95 persen diselesaikan. Dari 35 temuan dan 86 rekomendasi, dengan nilai kurang lebih Rp 1,2 miliar semua telah ditindaklanjuti. Berikut juga dengan aset-aset telah dikembalikan.

 

“Nilai kerugian uang hampir tidak ada. Dan, semua sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

 

Jika di tingkat Pemprov sudah tuntas, dari laporan yang disampaikan BPK RI perwakilan Kaltara, di tingkat pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tindaklanjutnya. Bahkan, ada yang masih di bawah 80 persen sesuai arahan dari BPK.

 

“Untuk itu, saya meminta kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikannya,” kata Gubernur.

 

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai yang disampaikan oleh Harry Azhar Aziz, anggota VI BPK RI yang membawai wilayah Indonesia Timur, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, bahwa temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti hingga jangka waktu 18 tahun masih bisa dibuka untuk diminta pertanggunggjawabannya secara hukum.

 

“Jadi bukan hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang sekarang. Tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Baik kepala daerah, sekda (sekretaris daerah) maupun pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) yang terkaitnya pada saat itu, bisa diproses secara hukum, jika memang hasil temuannya tidak ditindaklanjuti,” kata Gubernur lagi.

 

Irianto juga menegaskan dirinya sangat konsen, dan memberikan perhatian yang serius terhadap temuan-temuan yang menjadi rekomendasi tim audit BPK. Bahkan secara langsung terus mengontrol, mengawasi, dan memonitor tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat.

 

“Makanya saya hadir langsung di acara ini, tidak diwakilkan. Ini merupakan salah satu komitmen saya dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang merupakan rekomendasi dari BPK RI,” ulasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga menyampaikan dirinya akan mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) untuk menguatkan kewenangan Inspektorat sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.

 

Sementara itu, acara FGD tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahaannya se-Kalimantan, kemarin, selain dihadiri para kepala daerah atau wakil kepala daerah, juga diikuti seluruh Inspektorat dan para auditor BPK perwakilan se-Kalimantan.

 

Selain diskusi dengan membagi per kelompok, dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para kepala daerah bersama kepala Inspektorat. Baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan. (humas)


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 11:55

Tiongkok Siap Dorong Percepatan Pembangunan di Kaltara

PEMERINTAH Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mendorong para pengusaha maupun perusahaan dari negara tersebut…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:54

YESSS...!! Awal 2018, PLTA Kayan I Dimulai Dibangun

JAKARTA – Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, sebagai upaya percepatan investasi di Kalimantan…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:52

Edukasi Siswa Jadi Koncer

TANJUNG SELOR – Adalah penting bagi setiap masyarakat, khususnya kalangan pelajar untuk menjadi…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:51

Ketua Ketua DPD RI, Perjuangkan Usulan DOB

Selain persoalan investasi, dalam roadshow akhir pekan lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:00

UPTD Akan Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara, utamanya Biro Organisasi berharap setiap badan atau dinas di…

Rabu, 18 Oktober 2017 12:59

Progres PLTA Sungai Kayan Dipercepat

JAKARTA – Sebagai pendukung investasi, upaya percepatan realisasi pembangunan pembangkit listrik…

Rabu, 18 Oktober 2017 12:56

Yakinkan KEIN, Kaltara Mendapat Pujian

Setelah bertemu dengan Daewoo Group, salah satu perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Gubernur Kalimantan…

Selasa, 17 Oktober 2017 14:16

Diskominfo Gelar Pelatihan SPSE Versi 4

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara menggelar pelatihan aplikasi…

Selasa, 17 Oktober 2017 14:15

31 Oktober Kartu SIM Wajib Daftar Ulang Pakai KTP dan KK

TANJUNG SELOR – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan peraturan…

Selasa, 17 Oktober 2017 14:12

Pemohon Beasiswa Kaltara Cerdas Capai 4 Ribu

TANJUNG SELOR – Berkas bantuan beasiswa melalui program beasiswa Kaltara Cerdas yang masuk ke…

Pemohon Beasiswa Kaltara Cerdas Capai 4 Ribu

31 Oktober Kartu SIM Wajib Daftar Ulang Pakai KTP dan KK

Ketua Ketua DPD RI, Perjuangkan Usulan DOB

Tiongkok Siap Dorong Percepatan Pembangunan di Kaltara

Daewoo Group Lirik Potensi Kaltara

Diskominfo Gelar Pelatihan SPSE Versi 4

Progres PLTA Sungai Kayan Dipercepat

Tes SKB Tunggu Keputusan Panselnas

Bunda PAUD Kaltara Beri Dukungan Peserta Diklat

PLN Tambah Mesin Diesel 19 MW untuk Kaltara
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .