MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 11 Oktober 2017 11:52
Terkait Penggunaan Genset , Pengusaha Minta Waktu Urus IO dan SLO

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pelaku usaha di Kaltara, khususnya Bulungan dan Tarakan dengan tegas menyatakan siap mengurus izin operasi (IO) dan sertifikat laik operasi (SLO) dalam penggunaan generator set (genset).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara Chandra Sugiarto, menyikapi pemeriksaan IO dan SLO kepemilikan genset pengusaha hotel di Tarakan yang dilakukan Direktorat Kriminal Khusus Polda , 2 Oktober lalu.

Namun, dia mewakili pengusaha pemilik genset yang diharuskan mengantongi IO dan SLO, meminta ada waktu yang diberikan. Pasalnya, dia mengaku para pengusaha pun tidak mengetahui tentang aturan tersebut. Meskipun, ada beberapa yang hanya memiliki IO atau hanya SLO saja.

“Siapa sih pengusaha yang mau melanggar aturan, ketika sudah diberi tahu. Intinya kami siap mengikuti aturan, apalagi (izin penggunaan genset) ini kan undang-undang,” ujarnya saat ditemui media ini usai bertemu Kepala Dinas ESDM Kaltara, Selasa (10/10).

Dia juga mengatakan, pihak kepolisian yang datang melakukan pemeriksaan tidak memberikan penjelasan rinci, karena kedatangannya juga sangat singkat. “Di tiap tempat yang didatangi tidak sampai 10 menit mereka datang,” ungkapnya.

Setelah didatangi petugas Polda Kaltim, Chandra mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Wali Kota Tarakan Sofyan Raga untuk meminta solusi. Namun, Wali Kota Tarakan menyarankan untuk mengurus izin.

“Nah, kami diminta untuk mengurus izin selama sisa waktu yang ada, karena dari petugas Polda Kaltim mengatakan akan melakukan pemanggilan. Tapi kami butuh waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tandulangi mengatakan, setiap hotel atau tempat usaha yang menggunakan genset memang wajib memiliki IO dan SLO, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan.

Namun menurutnya, jika kepolisian ingin melakukan penyelidikan terkait UU Ketenagalistrikan tersebut, seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait di pemerintahan.

“Kami juga tidak mengetahui terkait turunnya petugas dari Polda Kaltim,” tutur Ferdy.

Selain itu, lanjutnya, jika ingin melakukan penyelidikan atau penindakan, seharusnya pihak kepolisian juga menggandeng pihaknya, Satpol PP dan instansi terkait lain sehingga tidak membuat para pengusaha menjadi resah, karena seakan melakukan tindakan pidana.

Dalam hal melakukan upaya penegakan, kata Ferdy, sesuai UU 30/2009 tersebut yang pertama kali dilakukan adalah memberikan peringatan lisan. Jika peringatan lisan tidak diindahkan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis. “Dua kali peringatan tidak mempan, yang terakhir adalah dengan pencabutan izin. Bukan dengan langsung menekan seolah hal tersebut adalah tindak pidana,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam penegakan aturan pun harus bijak. Apalagi, mengingat kondisi kelistrikan di Kaltara yang belum terpenuhi secara maksimal dan masih sering terjadi biarpet. Sehingga, keberadaan genset di tempat usaha memiliki peranan yang penting untuk kelangsungan usaha. Apalagi, penggunaan genset tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Ditambahkan, sebenarnya sosialisasi terkait permasalah ketenagalistrikan ini juga sudah dilakukan pihaknya sekitar empat bulan lalu. Namun, kemungkinan sosialisasi yang dilakukan tersebut tidak ditangkap secara maksimal oleh pelaku usaha.

“Mungkin karena kesibukan mereka akhirnya lupa atau lalai tidak mengurus izin tersebut. Kami di Dinas ESDM siap memfasilitasi untuk pengurusan izin-izin tersebut, sehingga iklim usaha di Kaltara bisa tetap lancar,” urainya.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara Mardian Noor menjelaskan, semua genset untuk kepentingan umum dengan daya di atas 200 Kilovolt Ampere (kVA) wajib memiliki IO dan SLO. Untuk mengurus izin tersebut bisa langsung mengisi formulir di Dinas ESDM Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, untuk SLO harus ada uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk mendapatkan sertifikasi. Namun, proses uji tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat, karena membutuhkan waktu. “Tidak semudah itu. Butuh proses lebih lama. Setelah ada sertifikasi dari instansi independen tersebut, kemudian diproses di kami dan diajukan ke gubernur untuk ditandatangani,” terangnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Januari 2018 12:46

Lahan Belum Jelas, Rp 80 M Kembali ke Pusat

TANJUNG SELOR – Pengembangan Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan masih terkendala…

Sabtu, 20 Januari 2018 12:45

Puluhan Hektare Sawah Terendam, Petani Terancam Gagal Panen

TANJUNG SELOR – Hujan yang mengguyur Kabupaten Bulungan dalam beberapa hari terakhir, membuat…

Sabtu, 20 Januari 2018 12:41

Pekerja Tak Gunakan AP, Kontraktor Proyek Ditegur Disnaker

TANJUNG SELOR – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mencanangkan peringatan hari Keselamatan…

Jumat, 19 Januari 2018 11:25

Bankeu Revisi RTRW Bakal Dipangkas

TANJUNG SELOR – Pemberian bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltara kepada Pemkab Bulungan…

Kamis, 18 Januari 2018 11:53

Dua Raperda Amankan Jalan Kaltara

TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan di Kaltara hingga kini terus dilakukan, baik oleh pemerintah…

Kamis, 18 Januari 2018 11:46

Lagi, Mobil Nyungsep di Sei Sajau

TANJUNG SELOR – Jalan menanjak di sekitar Kilometer 16 poros Bulungan-Berau, kembali memakan korban.…

Kamis, 18 Januari 2018 11:44

Agen Kapal Survei Kerusakan Dermaga

TARAKAN – Agen kapal tugboat KSA 32/BG Intan 7504 segera merealisasikan janjinya memperbaiki atap…

Rabu, 17 Januari 2018 13:11

Status KLB Difteri Berdampak ke Pariwisata

TARAKAN – Penyakit difteri yang mewabah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara, ikut berdampak…

Rabu, 17 Januari 2018 13:10

Tol Udara Dimulai Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Kementerian Perhubungan sejak tahun lalu mulai menggulirkan program tol udara…

Rabu, 17 Januari 2018 12:54

Tunggu Persetujuan Penlok dari Kemenhub

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan di Kaltara perlu diamankan dari ancaman kerusakan akibat banyaknya…

Anak SD Jadi Korban Cabul

Posisi Laura Terancam, Gubenur Tunggu Surat Resmi PTUN Samarinda

Daya PLN Bertambah 3 MW

Hanya Butuh Waktu 30 Menit, Rekonstruksi Pembuangan Janin

Lagi, Mobil Nyungsep di Sei Sajau

Tol Udara Dimulai Tahun Ini

Akan Panggil Nakhoda Tugboat

Dua Raperda Amankan Jalan Kaltara

Revisi Perda GSB, Bangunan Lama Dikecualikan

Tunggu Persetujuan Penlok dari Kemenhub
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .