PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selain membagikan sertifikat tahan, Presiden Jokowi juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lapangan Agatish Tanjung Selor usai salat Jumat.

Sebanyak 501 warga menerima bantuan sosial PKH dan 369 anak yatim menerima KIP yang terdiri dari SD, SMP, SMA/SMK dan Program Kejar Paket. Untuk PKH mendapatkan bantuan Rp 1.890.000. Sementara itu, untuk KIP dibedakan berdasarkan tingkatan sekolah. SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK/Kejar paket Rp 1 juta.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, PKH dan KIP pencairannya bisa melalui non tunai, yakni melalui mesin ATM. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukkannya, yakni untuk kebutuhan gizi anak, kebutuhan rumah tangga dan membeli perlengkapan sekolah.

Khofifah mengatakan, monitoring langsung yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan hanya di Kaltara, tetapi di daerah perbatasan lain seperti Papua. “Beliau (Presiden Jokowi) ingin memastikan bansos tersebut (PKH dan KIP) dicairkan non tunai dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk tahap tiga dilakukan September lalu, sementara tahap empat dilakukan November mendatang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tahun ini penerima manfaat dari PKH di Kaltara berjumlah 8.445 keluarga. Tahun depan, penerima manfaat PKH akan ditambah sebanyak 14.416 sehingga total penerima di Kaltara sebanyak 22.861 keluarga.

“Kami ingin memastikan pencairan dengan non tunai berjalan lancar sehingga ketika ada tambahan pada anggaran 2018, sudah bisa dipastikan fondasinya aman. Dan, dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah,” bebernya.

“Kenapa kami pilih non tunai? Karena kalau tunai kemungkinan ada oknum yang melakukan pemotongan, kalau non tunai bisa diambil sesuai kebutuhan. Sementara untuk daerah yang belum terjangkau fasilitas perbankan akan dipanggil ke suatu titik yang memungkinkan ada sinyal satelit. Oktober ini ada EDC (Electronic Data Capture) offline yang memungkinkan layanan untuk daerah yang blankspot,” tambahnya.

Jokowi juga menyampaikan jika APBN bisa lebih besar, akan ada tambahan penerima PKH. Selain itu, dia juga menegaskan akan mencabut mencabut PKH dan KIP milik masyarakat jika diketahui tidak digunakan sebagaimana peruntukannya.

“Kalau ketahuan anggaran untuk beli pulsa, rokok atau lainnya yang tidak sesuai, akan dicabut,” ujarnya. (rus/fen)