MANAGED BY:
SELASA
24 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Kamis, 05 Oktober 2017 12:16
Penyertaan Modal PI Akan Dirundingkan
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Keseriusan Pemprov Kaltara berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas, telah dimulai dengan dibuatnya raperda pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD). Yakni, PT Migas Kaltara Jaya.

Bahkan, prosesnya tinggal dilakukan pengesahan. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pun menyatakan semakin cepat raperda tersebut disahkan, maka semakin bagus agar Kaltara bisa terlibat dalam pengelolaan blok migas melalui participating interest (PI) 10 persen.

Namun untuk penyertaan modal, menurutnya, perlu dirundingkan dengan kementerian terkait. Termasuk kemampuan anggaran yang dialokasikan untuk penyertaan modal akan dibahas bersama anggota DPRD Kaltara.

“Kita juga lihat prospeknya. Kita ambil atau nggak. Kalau sekarang kan harga gas turun, minyak turun, jadi perlu kajian biar tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kaltara, Rabu (4/10).

“Misal, investasi Rp 100 miliar. Itu kembalinya berapa lama? Jadi ada hitung-hitungannya,” tambahnya.

Dia juga menerangkan, jika anggaran yang dibutuhkan untuk penyertaan modal cukup besar, maka saham yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar 99 persen bisa dijual kepada pihak lain sehingga tetap terlibat dalam pengelolaan blok migas yang ada di provinsi ke-34 ini. Bahkan, jika ada pihak yang bersedia menalangi dalam penyerataan modal tetap akan dikaji pihaknya.

“Semua skema kita coba bahas. Kalau misalnya, Pertamina mau ambil dulu, lalu sekian persen diberi ke kita (Kaltara) untuk masuk APBD,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 tentang Penawaran PI 10 Persen, dijelaskan bahwa penawaran PI 10 persen untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai 4 mil laut diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasi oleh gubernur dengan melibatkan bupati/wali kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan migas yang disetujui rencana pengembangannya.

Sementara itu, untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 – 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10 persen diberikan kepada BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur. Untuk lapangan yang berada di daratan atau perairan lepas pantai di lebih dari 1 provinsi, penawaran PI 10 persen dilaksanakan berdasarkan ketentuan. Yakni, kesepakatan antara gubernur. Jika tidak ada kesepakatan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD, Menteri ESDM menetapkan besaran PI yang akan ditawarkan ke masing-masing provinsi.

Bagi kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat lapangan minyak dan gas seperti Bulungan, Tarakan dan Nunukan, kata Irianto, jika belum memiliki BUMD tetap memperoleh bagian melalui undang-undang perimbangan keuangan.

“Penghasil lebih besar dari daerah lain,” ujarnya. (fen)


BACA JUGA

Sabtu, 14 Oktober 2017 12:39

Upaya Genjot PAD, Pemkot Lirik Parkir Kantor Pemerintahan

TARAKAN – Berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan (bankeu)…

Sabtu, 14 Oktober 2017 12:33

Harga Gas Melon Melambung, Disperindag Ngaku Sulit Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Warga di ibu kota Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor sejak beberapa hari…

Sabtu, 14 Oktober 2017 12:16

Rp 3,8 M untuk Bangun Pasar

TARAKAN – Perhatian pemerintah pusat terhadap Kaltara, tidak hanya di wilayah perbatasan. Di Tarakan,…

Jumat, 13 Oktober 2017 12:44

Ikan Air Tawar Kurang Dilirik Pembeli

TANJUNG SELOR – Banjir ikan laut di Pasar Induk sejak beberapa pekan belakangan ini, berdampak…

Jumat, 13 Oktober 2017 12:30

Elpiji 3 Kg Hilang di Pasaran

TANJUNG SELOR – Kekosongan elpiji 3 kg kembali terjadi di Tanjung Selor, Bulungan. Sejak beberapa…

Kamis, 12 Oktober 2017 11:47

Warung Dadakan Menjamur

TANJUNG SELOR – Dibukanya keran CPNS Pemprov Kaltara, tahun ini, tak hanya diserbu oleh pelamar…

Kamis, 12 Oktober 2017 11:39

Sewa Ruko Tak Lancar, Pedagang Nilai Kemahalan

TANJUNG SELOR – Pembayaran sewa rumah toko (ruko) di kompleks Pasar Induk Tanjung Selor diakui…

Rabu, 11 Oktober 2017 12:26

Toko Indonesia Berubah Jadi Pasar

TANJUNG SELOR – Pembangunan toko Indonesia yang diusulkan Pemprov Kaltara melalui Dinas Perindustrian,…

Selasa, 10 Oktober 2017 11:33

BI Akan Tertibkan Pelaku Kupva

TARAKAN – Berdasarkan identifikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, ada…

Sabtu, 07 Oktober 2017 15:12

E-Money Belum Bisa Diterapkan

TANJUNG SELOR – Layanan internet yang belum merata di Kabupaten Bulungan, menjadi kendala utama…

Pelaku UMKM Dibekali Pelatihan

Kaltara Ditawari Bantuan Dana Rp 50 M

Keringanan Pajak Kewenangan Pusat

Kerja Sama untuk Cegah Penyelewengan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .