MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Rabu, 13 September 2017 11:01
Gubernur Surati Wali Kota, Minta Penjelasan soal Anggaran Pilkada
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Persoalan anggaran Pilkada Tarakan yang ta kunjung tuntas dan belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot dan KPU Tarakan, diakui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie telah disikapinya.

Dirinya telah melayangkan surat ke Wali Kota Tarakan melalui Kesbangpol untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Ini dilakukan sekaligus sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Surat dari Mendagri meminta kepada gubernur agar melakukan pengawasan, pengendalian, dan bimbingan atau asistensi terhadap pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di wilayahnya,” ujarnya, Selasa (12/9).

Dengan demikian, lanjutnya, Pemkot Tarakan mestinya harus berkoordinasi dengan dirinya baik melalui surat maupun bertemu langsung, jika menemukan kendala yang sifatnya prinsip. Namun, sejauh ini Irianto mengaku tidak pernah diajak untuk berkonsultasi.     

Karena itulah Irianto berinisiatif mengirim surat ke Wali Kota Tarakan untuk meminta penjelasan. Dengan surat itu nantinya ada tindak lanjut yang konkret karena anggaran hibah untuk pilkada merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Wali Kota Tarakan.

“Mudah-mudahan sampai dan dibaca. Takutnya tidak dibaca,” imbuhnya.

Disinggung tanggapannya soal anggaran pilkada yang hanya disetujui Rp 13,6 miliar oleh Pemkot Tarakan, Irianto enggan menanggapi terlalu jauh. Namun, jika ada keinginan Pemkot Tarakan untuk meminta dirinya turun tangan memfasilitasi, ia bersedia.

Tentu, lanjutnya, solusi yang akan diberikan harus memikirkan juga kondisi di Kota Tarakan. Terutama keuangan yang defisit. Karena itu, Irianto menegaskan pihak terkait tidak boleh memaksakan kehendak jika memang kondisi keuangan tidak memungkinkan.

“Bagaimana menyiasatinya? Ya, harus ada hal-hal yang dianggap tidak perlu kita hilangkan atau kita kurangi. Yang penting jangan saling merugikan,” paparnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tarakan Sofian Raga memastikan tidak ada lagi persoalan yang menghambat penandatangan NPHD sehingga mengancam pelaksanaan pilkada. Karena penandatangan NPHD tinggal menunggu jadwal dari KPU Tarakan.

Sofian menegaskan NPHD siap ditandatangani setelah Pemkot Tarakan bersama DPRD sepakat tidak menambah anggaran pilkada alias mentok seperti yang ditetapkan semula, Rp 13,6 miliar.

“Rp 13,6 miliar. Itu hasil pembahasannya bersama DPRD,” tegasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Jumat, 19 Januari 2018 11:36

Penyangga Rapuh, Rumah Ambruk

TARAKAN – Warga Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara dikagetkan dengan ambruknya rumah…

Jumat, 19 Januari 2018 11:31

Kapal Pengangkut Barang Kandas, KSOP Turunkan Tim ke KTT

TARAKAN – Musibah pelayaran kembali terjadi di Kaltara. Kapal pengangkut barang, Bintang Timur…

Jumat, 19 Januari 2018 11:26

Barang Asal Tiongkok Diselundupkan ke Kaltara

TARAKAN – Posisi Kalimantan Utara yang berada di perbatasan dan menjadi salah satu pintu masuk…

Kamis, 18 Januari 2018 12:07

Lupa Jalan Pulang, Kesasar di Hutan

TARAKAN – Pria berusia lanjut bernama Haris (70), sempat dikabarkan hilang. Warga RT 3 Kelurahan…

Kamis, 18 Januari 2018 12:04

Warga Kembali Temukan Mortir Aktif, Daya Ledak hingga 1 Kilometer

TARAKAN – Mortir peninggalan Perang Dunia II satu per satu ditemukan di Tarakan. Rabu (17/1),…

Kamis, 18 Januari 2018 11:55

Sabu Lebih 1 Kg Gagal ke Sulsel

TARAKAN – Penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu melalui wilayah Kalimantan Utara masih saja terjadi,…

Selasa, 16 Januari 2018 12:20

Sering Mengamuk dan Meresahkan

TARAKAN – Pria berinisial Sa diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan, Senin (15/1),…

Selasa, 16 Januari 2018 12:17

JPO Jadi Tempat Berfoto

TARAKAN – Jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun Pemprov Kalimantan Utara di Jalan Yos…

Senin, 15 Januari 2018 11:43

MAF Pilih Skema Bermitra

TARAKAN – Pasca dicabutnya izin penerbangan niaga oleh Kementerian Perhubungan jelang akhir 2017…

Senin, 15 Januari 2018 11:35

Terancam Dinonaktifkan, Bupati Cantik Siap Bertanggung Jawab

KABAR terbitnya surat perintah PTUN Samarinda agar Gubernur Kaltara memberi sanksi administrasi, sudah…

Terancam Dinonaktifkan, Bupati Cantik Siap Bertanggung Jawab

Sering Mengamuk dan Meresahkan

JPO Jadi Tempat Berfoto

Lupa Jalan Pulang, Kesasar di Hutan

Kapal Pengangkut Barang Kandas, KSOP Turunkan Tim ke KTT

Konflik DPP Hanura Tak Pengaruhi KPU

Santun Tuntut Pemberhentian Komisioner KPU

Penyangga Rapuh, Rumah Ambruk

MAF Pilih Skema Bermitra

Jawab Ratusan Pertanyaan, Khairul Terkendala Waktu, Badrun Ngaku Sudah Biasa
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .