MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 11 September 2017 10:17
Rekrutmen Panwascam Sesuaikan Permendagri 51
Sulaiman

PROKAL.CO, TARAKAN – Pembentukan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) kemungkinan baru dilaksanakan Panwaslu Tarakan pada Oktober mendatang, menyesuaikan Permendagri 51/2015 tentang Perubahan Atas Permendagri 44/2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada salah satu pasal permendagri tersebut mengatur tentang masa jabatan bagi anggota panwas yang hanya 9 bulan. Dengan ketentuan tersebut, Panwaslu Tarakan menyesuaikan jadwal sesuai tahapan pilkada serentak 2018. Dengan demikian panwascam bisa bekerja hingga pilkada usai.

Menurut Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman, idealnya perekturan panwascam dimulai sebulan sebelum masuk tahapan utama pilkada. Artinya, jika mengacu pada jadwal tahapan pengumpulan berkas dukungan calon perseorangan pada November, maka perekrutan dimulai Oktober.

Dia mengatakan, ingin agar panwascam segera terbentuk. Sebab, keberadaan panwascam sangat membantu. Misal, kata dia, saat ini yang sudah diramaikan dengan persiapan bakal calon perseorangan dalam pengumpulan dukungan KTP. Ini patut dipantau agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaannya.

“Makanya kami nanti mencoba berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi terkait hambatan itu. Karena ketakutan kami proses penggajian teman-teman panwascam. Kalau teknis sebenarnya sudah selesai,” tuturnya.  

Sementara itu, disinggung sosialisasi yang sudah dilakukan sejumlah bakal calon wali kota di berbagai media seperti kaca mobil, baliho, hingga media sosial, Sulaiman mengatakan, instansi terkait juga punya tanggung jawab untuk menindak.

Seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tarakan untuk stiker yang dipasang di kaca mobil, karena dianggap menganggu kenyamanan berlalu lintas. Atau, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika mendapati adanya baliho bertuliskan promosi bakal calon wali kota tanpa diikuti dengan kewajiban membayar pajak.

“Jadi ini kan bersinergi saja pengawasannya. Kapan kami betul-betul memiliki kewenangan itu? Ketika para calon ini sudah ditetapkan oleh KPU,” ujarnya.

Disinggung soal anggaran, Sulaiman menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Bawaslu Kaltara untuk berkoordinasi dengan Pemkot Tarakan dalam menetapkan besaran anggarannya. Namun, ia berharap dana yang diberikan lebih dari pelaksanaan pilkada sebelumnya dengan mempertimbangan kondisi ekonomi saat ini. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 21 November 2017 13:40

Tuntutan Warga Siap Dipenuhi

TARAKAN – Tuntutan warga agar perusahaan tambang batu bara yang telah mencemari sawah di Malinau…

Selasa, 21 November 2017 13:29

MAF Bakal Hengkang, Warga Pedalaman Kembali Sulit

TARAKAN - Adanya keputusan Direktorat (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang menyatakan…

Senin, 20 November 2017 12:32

MAF Tak Boleh Pungut Biaya

TARAKAN – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan izin…

Senin, 20 November 2017 12:30

Istri Temukan Suami Tergantung

TARAKAN – AP (37), warga RT 03 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, ditemukan meninggal…

Sabtu, 18 November 2017 13:00

107,2 Ton Rotan Gagal Diselundupkan

TARAKAN – Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut Bea dan Cukai berhasil menahan sebuah kapal bermuatan…

Jumat, 17 November 2017 13:16

Tambah Mesin Diesel 7 MW, PLN Jamin Tak Ada Pemadaman

TARAKAN – PT PLN Tarakan Unit Layanan Khusus (ULK) Tarakan menjamin tidak akan terjadi lagi pemadaman…

Jumat, 17 November 2017 13:01

Terkendala Blangko dan Peralatan Cetak, Pelayanan KTP-el Dikeluhkan Warga

TARAKAN – Pelayanan pembuatan KTP elektronik atau KTP-el di Tarakan sampai saat ini dianggap warga…

Kamis, 16 November 2017 13:27

Yansen Beri Ilmu ke Mahasiswa UBT

TARAKAN – Jumlah pengangguran di Tarakan bakal bertambah, seiring akan diwisudanya 560 mahasiswa…

Kamis, 16 November 2017 13:25

AA Belum Disanksi

PEGAWAI berinisial AA yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepengurusan administrasi kependudukan,…

Rabu, 15 November 2017 15:40

Anggaran Kurang, TPP Tertunda

TARAKAN – Pegawai Pemkot Tarakan terpaksa tidak bisa menikmati tunjangan penghasilan pegawai (TPP)…

Istri Temukan Suami Tergantung

MAF Tak Boleh Pungut Biaya

Tuntutan Warga Siap Dipenuhi

AA Belum Disanksi

Tambah Mesin Diesel 7 MW, PLN Jamin Tak Ada Pemadaman

Yansen Beri Ilmu ke Mahasiswa UBT

Terkendala Blangko dan Peralatan Cetak, Pelayanan KTP-el Dikeluhkan Warga

107,2 Ton Rotan Gagal Diselundupkan

Panwaslu Wanti-Wanti soal Pemalsuan Data

MAF Bakal Hengkang, Warga Pedalaman Kembali Sulit
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .