MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 08 September 2017 12:23
Pemprov Akan Minta Pendapat Ahli Hukum
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TERKAIT dengan rencana investasi pembangunan PLTA di Malinau, dari pertemuan tripartit antara jajaran Pemprov dan DPRD Kaltara, Pemkab dan DPRD Malinau, serta perwakilan investor di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, kemarin (7/9), terpaparkan sejumlah permasalahan yang patut diselesaikan bersama.

 

Diungkapkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, persoalan itu di antaranya soal adanya rencana investasi PLTA di Sungai Mentarang oleh PT Kalimantan Electricity yang kabarnya sudah mendapatkan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang terbit sejak 2015. Sementara, di sungai tersebut juga tengah diusahakan rencana investasi sejenis dari Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd.

 

“Kalimantan Electricity itu menurut informasi Pemkab Malinau aktivitas baik secara fisik maupun administrasi tidak ada. Bahkan, Pemprov sudah memberikan dua kali teguran kepada mereka karena sangat pasif,” kata Gubernur.

 

Terhadap hal ini, Gubernur meminta kepada jajarannya serta Pemkab Malinau dan pihak terkait untuk mempelajari izin prinsip juga izin lainnya yang dimiliki Kalimantan Electricity untuk kemudian dilakukan langkah yang tepat agar tidak menjadi penghambat realisasi investasi yang lebih serius. “Akan dipelajari izin yang ada, terkait masa berlaku dan hal lainnya. Biasanya, ada klausul dalam perizinan itu yang memberikan pengecualian. Termasuk, masa berlaku izin tersebut,” ujar Gubernur.

 

Diuraikan Gubernur, diasumsikan apabila perizinan yang dimilik Kalimantan Electricity telah kedaluwarsa, maka pihak terkait direkomendasikan untuk segera mencabut izin tersebut. Termasuk, kemungkinan tidak adanya langkah perpanjangan masa berlaku izin tersebut. “Semuanya akan dikomunikasikan secara baik dengan pihak terkait. Kita juga akan meminta pendapat ahli hukum,” jelas Gubernur.

 

Persoalan lain yang dibahas dalam pertemuan itu, adalah soal perubahan nomenklatur penamaan sungai. Menurut Gubernur, untuk persoalan ini sedianya harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan seluruh pihak terkait. Mulai dari masyarakat setempat, tokoh adat, pemerintah daerah, hingga pihak kementerian terkait. “Seharusnya semua pihak bekerjasama, dan kita lihat disini kami melihat adanya semangat dan dukungan atas rencana investasi tersebut. Nanti, sebelum investor melakukan kegiatan apapun, bakal ada sosialisasi kepada masyarakat setempat sehingga lebih transparan dan akuntabel,” urai Gubernur.

 

Dipaparkan pula oleh Gubernur, Presiden telah menegaskan bahwa seluruh aturan yang ada baik peraturan daerah, peraturan gubernur dan lainnya yang menghambat investasi bisa dicabut. Untuk itu, semua jenjang pemerintahan wajib menaatinya. “Kalangan pemerintah dan legislatif wajib mensosialisasikan hal ini guna mendukung iklim investasi yang positif di daerah ini. Jadi, sekarang ini sudah ada niat baik dari dua investor, jangan dipolitisasi atau lainnya. Tujuannya tetap satu, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan, sekali lagi, realisasi investasi sepenuhnya tergantung kepada kesediaan dan dukungan masyarakat,” tuntasnya.(humas)


BACA JUGA

Senin, 20 November 2017 13:00

Kaltara Dukung Komitmen untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie termasuk salah satu dari delegasi Indonesia…

Senin, 20 November 2017 12:56

Gubernur Imbau Peserta Baca Teliti Aturan

JAKARTA - Meneruskan pengumuman dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Pemprov Kaltara melalui Badan…

Senin, 20 November 2017 12:53

Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman mengatakan,…

Senin, 20 November 2017 12:52

Percepat KIPI, RTRW Bulungan Perlu Disesuaikan

JAKARTA - Berkenaan dengan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)…

Jumat, 17 November 2017 13:36

Bantu Kembangkan Bawang dan Cabai

TAK hanya pengembangan tanaman padi melalui bantuan bibit dan pupuk, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian…

Jumat, 17 November 2017 13:34

Bantu 1,8 Ton Bibit dan 15 Ton Pupuk

JAKARTA – Sebagai salah satu upaya mewujudkan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah swasembada…

Jumat, 17 November 2017 13:30

Berani Merusak Lingkungan, Hukum Adat Bertindak

Kekayaan alam berupa hutan yang dimiliki Kalimantan Utara (Kaltara) tak hanya sebagai potensi ekonomis,…

Jumat, 17 November 2017 13:28

Pemprov Dukung Program Pelayanan Publik

JAKARTA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Dr H Irianto Lambrie…

Jumat, 17 November 2017 13:26

Bankaltim Berubah Jadi Bankaltimtara

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur (Kaltim) atau Bankaltim, secara resmi…

Kamis, 16 November 2017 13:51

Promosi Potensi Kaltara di WIC

JAKARTA – Sebagai provinsi baru, Kaltara terus gencar mempromosikan potensi yang dimiliki. Termasuk…

Bankaltim Berubah Jadi Bankaltimtara

Percepat KIPI, RTRW Bulungan Perlu Disesuaikan

Gubernur Minta OPD Genjot Realisasi Anggaran

Promosi Potensi Kaltara di WIC

Berani Merusak Lingkungan, Hukum Adat Bertindak

Bantu Kembangkan Bawang dan Cabai

Bantu 1,8 Ton Bibit dan 15 Ton Pupuk

Sebagai Heart of Borneo, Hutan Kaltara Curi Perhatian Dunia

Gelar Workshop Menuju Kaltara Satu Data

Percepat Realisasi KSP, Gelar Pelatihan GIS
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .