MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 07 September 2017 00:55
Jadi Calo, PNS Langsung Diberhentikan
APARATUR NEGARA: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ketika menyerahkan SK pengangkatan CPNS, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya para pencari kerja berijazah D-3 hingga S-). Menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 105 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017.

 

Selain itu, juga surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 810/727/2.1-BKD tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017. Dengan kedua keputusan tersebut, maka secara resmi upaya penambahan aparatur pemerintah lewat proses seleksi penerimaan CPNS formasi umum yang diperjuangkan Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berhasil dengan baik.

 

Terhadap informasi baik ini, Gubernur mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Kaltara, juga calon pelamar dari luar Kaltara untuk mengantisipasi segala hal yang berbau kecurangan. Seperti tawaran atau pungutan apapun oleh oknum yang mengatasnamakan tim pengadaan CPNS maupun orang atau pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

 

“Calon peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS tahun ini. Pemerintah pusat dan provinsi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran tersebut. Sebab, untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS ini, peserta tidak dipungut biaya apapun,” kata Gubernur, Rabu (6/9).

 

Mengandalkan seleksi dengan sistem computer assisted test (CAT), sedianya kelulusan peserta menjadi prestasi dari peserta itu sendiri. “Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Calon peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemprov Kaltara. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya,” urai Gubernur.

 

Gubernur menegaskan, apabila dalam tindakan kecurangan itu melibatkan oknum PNS dari lingkup Pemprov Kaltara, sanksi tegas akan dijatuhkan. “Kalau benar dan terbukti bahwa ada oknum PNS melakukan percaloan dalam penerimaan CPNS, sanksinya dipidanakan dan diberhentikan,” ucap Gubernur.

 

Selain bagi oknum calo, Gubernur juga menuturkan bahwa calon pelamar juga dapat dikenakan tindak pidana apabila memberikan keterangan palsu. “Apabila setiap pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS, maka Pemprov Kaltara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS,” papar Gubernur.

 

Pemprov juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib.

 

 

FORMASI SMA/SMK TIDAK ADA

 

Sebagaimana diketahui, dari 500 alokasi formasi yang diberikan Kemenpan-RB pada penerimaan CPNS Pemprov Kaltara tahun ini, sebagian besar merupakan formasi dengan jenjang kualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV. Sisanya, jenjang pendidikan D-3 dan S-2. Sementara, pada berita acara penyelesaian persetujuan prinsip formasi CPNS 2014 yang ditunda pelaksanaannnya untuk Pemprov Papua, Papua Barat dan Kaltara tertanggal 7 Juli 2017 Nomor 312/SM.01.00/2017, Pemprov Kaltara mengusulkan formasj jabatan pengadministrasi umum sebanyak 60 orang untuk jenjang pendidikan SMA, SMK atau MA.

Dijelaskan Gubernur, usulan formasi jabatan untuk jenjang pendidikan SMA dan sederajat sudah disampaikan kepada Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun, dalam perjalanannya usulan tersebut harus digugurkan karena pihak Kemenpan-RB mengharuskan penerimaan CPNS tahun ini di seluruh kementerian atau lembaga, dan pemerintah provinsi hanya untuk kualifikasi pendidikan sarjana maupun diploma III dan IV.

 

“Usulan tersebut tak bisa direalisasikan, karena Kemenpan-RB menginginkan penerimaan CPNS tahun ini serentak untuk sarjana atau diploma III dan IV,” kata Gubernur.

 

Tak terlepas dari itu, diungkapkan Gubernur, meski tahun ini jumlah aparatur negara di lingkup Pemprov Kaltara bertambah 500 orang, sedianya belum memenuhi kebutuhan optimal sumberdaya manusia (SDM) PNS di Kaltara. (humas)


BACA JUGA

Senin, 20 November 2017 12:56

Gubernur Imbau Peserta Baca Teliti Aturan

JAKARTA - Meneruskan pengumuman dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Pemprov Kaltara melalui Badan…

Senin, 20 November 2017 12:53

Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman mengatakan,…

Senin, 20 November 2017 12:52

Percepat KIPI, RTRW Bulungan Perlu Disesuaikan

JAKARTA - Berkenaan dengan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)…

Jumat, 17 November 2017 13:36

Bantu Kembangkan Bawang dan Cabai

TAK hanya pengembangan tanaman padi melalui bantuan bibit dan pupuk, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian…

Jumat, 17 November 2017 13:34

Bantu 1,8 Ton Bibit dan 15 Ton Pupuk

JAKARTA – Sebagai salah satu upaya mewujudkan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah swasembada…

Jumat, 17 November 2017 13:30

Berani Merusak Lingkungan, Hukum Adat Bertindak

Kekayaan alam berupa hutan yang dimiliki Kalimantan Utara (Kaltara) tak hanya sebagai potensi ekonomis,…

Jumat, 17 November 2017 13:28

Pemprov Dukung Program Pelayanan Publik

JAKARTA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Dr H Irianto Lambrie…

Jumat, 17 November 2017 13:26

Bankaltim Berubah Jadi Bankaltimtara

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur (Kaltim) atau Bankaltim, secara resmi…

Kamis, 16 November 2017 13:51

Promosi Potensi Kaltara di WIC

JAKARTA – Sebagai provinsi baru, Kaltara terus gencar mempromosikan potensi yang dimiliki. Termasuk…

Kamis, 16 November 2017 13:50

Gelar Workshop Menuju Kaltara Satu Data

TARAKAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara menggelar workshop statistik sektoral…

Bankaltim Berubah Jadi Bankaltimtara

Percepat KIPI, RTRW Bulungan Perlu Disesuaikan

Gubernur Minta OPD Genjot Realisasi Anggaran

Promosi Potensi Kaltara di WIC

Berani Merusak Lingkungan, Hukum Adat Bertindak

Bantu Kembangkan Bawang dan Cabai

Bantu 1,8 Ton Bibit dan 15 Ton Pupuk

Sebagai Heart of Borneo, Hutan Kaltara Curi Perhatian Dunia

Gelar Workshop Menuju Kaltara Satu Data

Percepat Realisasi KSP, Gelar Pelatihan GIS
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .