MANAGED BY:
MINGGU
20 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Jumat, 11 Agustus 2017 12:24
Disnakertrans Warning Perusahaan, Tak Patuh, Izin Terancam Dicabut
BERI PERINGATAN: Disnaker Kaltara mensosialisasikan sistem jaminan sosial tenaga kerja kepada perusahaan yang ada di Bulungan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara mengingatkan seluruh perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, agar dapat mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara Asnawi, mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pengusaha pemberi kerja atau perusahaan dalam memperhatikan keselamatan kerja karyawannya.

Apalagi, lanjutnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejauh ini, dia mengaku baru 80 persen persen perusahaan yang melaksanakan aturan-aturan ketenagakerjaan itu. Sisanya 20 persen masih harus melengkapi kekurangan. Misal, pekerja yang tidak diikutkan BPJS, jam kerja tidak sesuai, dan ada yang lembur, tapi tidak dimasukkan lembur.

Dia juga menyatakan pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal. Namun, dia menegaskan bukan berarti pihaknya tidak turun ke lapangan. Tapi, karena pengawasan baru dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Jika dalam pengawasan ditemukan perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya dalam program BPJS, pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ditindaklanjuti, perusahaan bisa diberikan sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin.

“Dasar hukumnya jelas. Tapi sejauh ini belum ada yang disanksi,” ungkapnya, Kamis (10/8).

Tujuan dari  program jaminan sosial ini, kata Asnawi, tentu untuk melindungi seluruh pekerja dan perusahaan atau pengusaha itu sendiri. Misal, terjadi kejadian kecelakaan kerja, karyawan yang diikutkan BPJS mendapat haknya berupa santunan kecelakaan kerja. Sementara jika tidak diikutkan, perusahaan yang harus menanggung semua.

“Jaminan kecelakaan kerja itu lumayan besar. Bisa mencapai Rp 176 juta. Kalau ikut BPJS, perusahaan tidak keluar apa-apa. Kalau tidak mengikutsertakan, perusahaan yang dituntut,” jelasnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar perusahaan bisa menjalankan kewajibannya itu. “Antara hak karyawan dan kewajiban perusahaan harus seimbang. Mempekerjakan orang tentu ada kewajiban perushaan,” tegasnya.

Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Indra menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS, semua tenaga kerja baik formal maupun informal harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Jelas ada sanksi, jika ada kewajiban yang tidak dijalankan. Jika ada perusahaan yang bandel, meski sudah diperingatkan dan diberi pembinaan, akan diberi sanksi tegas,” katanya.

Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi sesuai Pasal 17 UU 24/2011, kata dia, diawali dengan teguran tertulis, kemudian denda iuran dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pelayanan publik tertentu seperti izin yang diperlukan mengikuti lelang proyek, izin mempekerjakan tenaga asing hingga izin mendirikan bangunan.

Untuk sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU 24/2011, pemberi kerja yang melanggar Pasal 19  ayat (1) dan (2) bisa dipidana penjara paling lama 8 bulan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (har/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Agustus 2017 13:58

Sapi Luar Tetap Diperiksa dan Diawasi

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pertanian Bulungan Muhammad Iqbal menegaskan hewan kurban yang berasal…

Sabtu, 19 Agustus 2017 13:56

Tarik Tambang Paling Meriah

TANJUNG SELOR – Pemandangan tak seperti hari biasanya terlihat di halaman Kantor Gubernur Kaltara,…

Sabtu, 19 Agustus 2017 13:44

Baru 8 Hari, 300 Proposal Masuk

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Dewan Pendidikan Kaltara telah membuka pengajuan berkas…

Sabtu, 19 Agustus 2017 02:12

Korban Lakalantas Tak Miliki Keluarga

TANJUNG SELOR – Yosep (40) menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Minggu (13/8)…

Jumat, 18 Agustus 2017 12:56

Dua Guru Mundur sebelum Bertugas

TANJUNG SELOR – Guru garis depan yang akan ditempatkan di Kalimantan Utara seyogianya berjumlah…

Senin, 14 Agustus 2017 12:53

Pungutan Retribusi Terkendala Fasilitas

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bulungan Datu Jamlus…

Senin, 14 Agustus 2017 12:51

Pita Penggaduh untuk Cegah Lakalantas

TANJUNG SELOR – Pengerjaan pemasangan pita penggaduh di Jalan Kolonel Soetadji tetap diselesaikan,…

Senin, 14 Agustus 2017 12:47

Waspada Peredaran Uang Palsu

KEPALA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hendik Sudaryanto menyebutkan peredaran uang palsu di…

Minggu, 13 Agustus 2017 11:27

Dipoles Hanya demi Penilaian

TANJUNG SELOR – Pembatas antara taman dan jalan di sepanjang tepian Sungai Kayan dilakukan pengecatan…

Minggu, 13 Agustus 2017 11:23

Balap Karung hingga Lomba Speedboat

TANJUNG SELOR – Berbagai kegiatan bakal mewarnai peringatan HUT ke-72 RI di halaman Kantor Gubernur…

Dipoles Hanya demi Penilaian

Tanjung Rumbia Mulai Dibenahi

Dua Guru Mundur sebelum Bertugas

Korban Lakalantas Tak Miliki Keluarga

Balap Karung hingga Lomba Speedboat

Tarik Tambang Paling Meriah

Pungutan Retribusi Terkendala Fasilitas

Sapi Luar Tetap Diperiksa dan Diawasi

Pita Penggaduh untuk Cegah Lakalantas

Baru 8 Hari, 300 Proposal Masuk
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .