MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Jumat, 11 Agustus 2017 12:24
Disnakertrans Warning Perusahaan, Tak Patuh, Izin Terancam Dicabut
BERI PERINGATAN: Disnaker Kaltara mensosialisasikan sistem jaminan sosial tenaga kerja kepada perusahaan yang ada di Bulungan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara mengingatkan seluruh perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, agar dapat mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara Asnawi, mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pengusaha pemberi kerja atau perusahaan dalam memperhatikan keselamatan kerja karyawannya.

Apalagi, lanjutnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejauh ini, dia mengaku baru 80 persen persen perusahaan yang melaksanakan aturan-aturan ketenagakerjaan itu. Sisanya 20 persen masih harus melengkapi kekurangan. Misal, pekerja yang tidak diikutkan BPJS, jam kerja tidak sesuai, dan ada yang lembur, tapi tidak dimasukkan lembur.

Dia juga menyatakan pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal. Namun, dia menegaskan bukan berarti pihaknya tidak turun ke lapangan. Tapi, karena pengawasan baru dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Jika dalam pengawasan ditemukan perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya dalam program BPJS, pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ditindaklanjuti, perusahaan bisa diberikan sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin.

“Dasar hukumnya jelas. Tapi sejauh ini belum ada yang disanksi,” ungkapnya, Kamis (10/8).

Tujuan dari  program jaminan sosial ini, kata Asnawi, tentu untuk melindungi seluruh pekerja dan perusahaan atau pengusaha itu sendiri. Misal, terjadi kejadian kecelakaan kerja, karyawan yang diikutkan BPJS mendapat haknya berupa santunan kecelakaan kerja. Sementara jika tidak diikutkan, perusahaan yang harus menanggung semua.

“Jaminan kecelakaan kerja itu lumayan besar. Bisa mencapai Rp 176 juta. Kalau ikut BPJS, perusahaan tidak keluar apa-apa. Kalau tidak mengikutsertakan, perusahaan yang dituntut,” jelasnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar perusahaan bisa menjalankan kewajibannya itu. “Antara hak karyawan dan kewajiban perusahaan harus seimbang. Mempekerjakan orang tentu ada kewajiban perushaan,” tegasnya.

Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Indra menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS, semua tenaga kerja baik formal maupun informal harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Jelas ada sanksi, jika ada kewajiban yang tidak dijalankan. Jika ada perusahaan yang bandel, meski sudah diperingatkan dan diberi pembinaan, akan diberi sanksi tegas,” katanya.

Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi sesuai Pasal 17 UU 24/2011, kata dia, diawali dengan teguran tertulis, kemudian denda iuran dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pelayanan publik tertentu seperti izin yang diperlukan mengikuti lelang proyek, izin mempekerjakan tenaga asing hingga izin mendirikan bangunan.

Untuk sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU 24/2011, pemberi kerja yang melanggar Pasal 19  ayat (1) dan (2) bisa dipidana penjara paling lama 8 bulan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (har/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:39

Antrean di SPBU ‘Mengular’, Pengetap Pakai Tangki Modifikasi

TANJUNG SELOR – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, nampaknya…

Jumat, 20 Oktober 2017 13:52

Sudah 2 Warga Serahkan Senpi Rakitan

TANJUNG SELOR – Setelah warga Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat yang menyerahkan…

Jumat, 20 Oktober 2017 13:49

Saksi Ditetapkan Jadi Tersangka

TANJUNG SELOR – Kasus meninggalnya pelajar SMKN 3 Tanjung Selor, Arif yang diduga dibunuh pada…

Jumat, 20 Oktober 2017 13:43

PLN Tambah Daya 8 MW

TANJUNG SELOR – Daya listrik untuk wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya bakal bertambah 8 megawatt…

Jumat, 20 Oktober 2017 13:33

Bulungan Tanpa Partai Berkarya

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan daftar partai politik yang dokumennya…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:31

Polsek Sesayap Sita Minuman Beralkohol

TANJUNG SELOR – Operasi penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Polsek Sesayap di Kilometer…

Kamis, 19 Oktober 2017 11:17

Raperda Zonasi di Tangan Dewan

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara Amir Bakrie menyatakan…

Rabu, 18 Oktober 2017 12:55

Warga Inisiatif Serahkan Senpi Rakitan

TANJUNG SELOR – Warga di RT 12 Desa Long Beluah, Tanjung Palas Barat, Arif Sugiono menyerahkan…

Rabu, 18 Oktober 2017 12:46

Penjual Miras Digelandang Polisi

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan berhasil mengamankan penjual…

Selasa, 17 Oktober 2017 13:54

IRT Jadi Pengedar Narkoba

TANJUNG SELOR – Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial Tj (40), warga Desa Mangkupadi, Kecamatan…

Polsek Sesayap Sita Minuman Beralkohol

100 KK Warga Jateng Dikirim ke Bulungan

20 Persen Warga Kaltara Belum Terdata

Dana Desa Masuki Tahap II

Perda Dicuekin Pemilik Hewan Ternak

IRT Jadi Pengedar Narkoba

Penjual Miras Digelandang Polisi

Saksi Ditetapkan Jadi Tersangka

10 Ribu Sertifikat untuk Transmigrasi

Bulungan Tanpa Partai Berkarya
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .