MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Jumat, 11 Agustus 2017 12:24
Disnakertrans Warning Perusahaan, Tak Patuh, Izin Terancam Dicabut
BERI PERINGATAN: Disnaker Kaltara mensosialisasikan sistem jaminan sosial tenaga kerja kepada perusahaan yang ada di Bulungan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara mengingatkan seluruh perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, agar dapat mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara Asnawi, mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pengusaha pemberi kerja atau perusahaan dalam memperhatikan keselamatan kerja karyawannya.

Apalagi, lanjutnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejauh ini, dia mengaku baru 80 persen persen perusahaan yang melaksanakan aturan-aturan ketenagakerjaan itu. Sisanya 20 persen masih harus melengkapi kekurangan. Misal, pekerja yang tidak diikutkan BPJS, jam kerja tidak sesuai, dan ada yang lembur, tapi tidak dimasukkan lembur.

Dia juga menyatakan pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal. Namun, dia menegaskan bukan berarti pihaknya tidak turun ke lapangan. Tapi, karena pengawasan baru dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Jika dalam pengawasan ditemukan perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya dalam program BPJS, pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ditindaklanjuti, perusahaan bisa diberikan sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin.

“Dasar hukumnya jelas. Tapi sejauh ini belum ada yang disanksi,” ungkapnya, Kamis (10/8).

Tujuan dari  program jaminan sosial ini, kata Asnawi, tentu untuk melindungi seluruh pekerja dan perusahaan atau pengusaha itu sendiri. Misal, terjadi kejadian kecelakaan kerja, karyawan yang diikutkan BPJS mendapat haknya berupa santunan kecelakaan kerja. Sementara jika tidak diikutkan, perusahaan yang harus menanggung semua.

“Jaminan kecelakaan kerja itu lumayan besar. Bisa mencapai Rp 176 juta. Kalau ikut BPJS, perusahaan tidak keluar apa-apa. Kalau tidak mengikutsertakan, perusahaan yang dituntut,” jelasnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar perusahaan bisa menjalankan kewajibannya itu. “Antara hak karyawan dan kewajiban perusahaan harus seimbang. Mempekerjakan orang tentu ada kewajiban perushaan,” tegasnya.

Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Indra menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS, semua tenaga kerja baik formal maupun informal harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Jelas ada sanksi, jika ada kewajiban yang tidak dijalankan. Jika ada perusahaan yang bandel, meski sudah diperingatkan dan diberi pembinaan, akan diberi sanksi tegas,” katanya.

Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi sesuai Pasal 17 UU 24/2011, kata dia, diawali dengan teguran tertulis, kemudian denda iuran dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pelayanan publik tertentu seperti izin yang diperlukan mengikuti lelang proyek, izin mempekerjakan tenaga asing hingga izin mendirikan bangunan.

Untuk sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU 24/2011, pemberi kerja yang melanggar Pasal 19  ayat (1) dan (2) bisa dipidana penjara paling lama 8 bulan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (har/fen)


BACA JUGA

Kamis, 14 Juni 2018 14:24

Polda Siap Amankan Takbir Keliling

TANJUNG SELOR – Hari Raya Idulfitri kemungkinan jatuh pada Jumat (15/6) besok. Maka, kemungkinan…

Kamis, 14 Juni 2018 14:21

Pelayanan IGD Tetap Normal

MANAJEMEN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor di Jalan Cenderwasih,…

Rabu, 13 Juni 2018 15:30

Tiga Karyawan Dapat THR di Bawah Upah

TANJUNG SELOR – Laporan terhadap persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) di Bulungan terjadi pada…

Rabu, 13 Juni 2018 15:25

Mudik, Kapolda Ingatkan Waspada Kriminalitas

PERAYAAN Idulfitri 1439 Hijriah tersisa dua hari lagi. Sebagian masyarakat di Kaltara pun sudah ada…

Selasa, 12 Juni 2018 15:17

Simpan Senpi, Penjaga Tambak Diciduk

TANJUNG SELOR – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan meringkus seorang…

Selasa, 12 Juni 2018 15:08

Damri Tambah Armada

TANJUNG SELOR – Suasana arus mudik jelang Hari Raya Idulfitri, juga mulai terlihat melalui jalur…

Senin, 11 Juni 2018 14:57

Tiket Speedboat Habis, Tambah Armada

MEMASUKI masa arus mudik Lebaran, jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan laut dan sungai…

Minggu, 10 Juni 2018 15:29

RAJA TEGA..!! Anak Berkebutuhan Khusus Dicabuli

TANJUNG SELOR - Entah apa yang merasuki pikiran tersangka berinisial GM (42), tega mencabuli pelajar…

Sabtu, 09 Juni 2018 13:01

Motoris dan ABK Jalani Tes Urine

TANJUNG SELOR – motoris dan anak buah kapal (ABK) speedboat menjalani tes urine yang digelar oleh…

Sabtu, 09 Juni 2018 12:58

Didominasi Pejabat Pemprov, Pendaftar Jabatan Sekprov Kaltara Bertambah

TANJUNG SELOR – Hari terakhir pendaftaran lelang terbuka jabatan sekretaris provinsi (Sekprov)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .