MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Senin, 17 Juli 2017 13:31
Investasi Terintegrasi, Nilai Tambah Makin Besar

Gubernur Akan Paparkan PLTA Kayan ke Menko Kemaritiman

KOORDINASI: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memaparkan potensi investasi dan kebijakan pembangunan di Kaltara pada rakor di Balikpapan, Jumat (14/7) lalu.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap fokus pada pembangunan dan pengembangan bidang ketahanan energi dan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan. Upaya itu dilakukan lewat rencana investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.

 

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada rapat koordinasi (Rakor) pemerintah, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (14/7) lalu.

 

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong percepatan realisasi rencana investasi pembangunan PLTA di Kaltara, khususnya PLTA Kayan dengan potensi daya sekitar 9 ribu megawatt (MW).

 

“Insya Allah, Senin (17/7) kami diundang oleh Menko Kemaritiman untuk memaparkan secara komprehensif rencana investasi yang besar itu,” kata Gubernur, seraya mengatakan, Kaltara dengan rencananya mengembangkan KIPI Tanah Kuning telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk menjadikannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017.

 

Guna diketahui, rakor selain dihadiri Menko Bidang Kemaritiman, turut hadir pula Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, serta Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak.

 

Adapun hasil dari rakor tersebut seperti yang disampaikan Menko Bidang Kemaritiman, di antaranya pemerintah akan menindaklanjuti rencana pemanfaatan potensi sumberdaya listrik tenaga air di Kaltara dengan intensif dan terintegrasi.

 

“Potensi listriknya seperti dilaporkan Gubernur Kaltara sekitar 9 ribu MW, PLTA  Kayan. Di sana ada dua grup investor asal Tiongkok, satu memiliki success story di Morowali, dan satu lagi PT KHE (Kayan Hydro Energy). Semua ini akan terintegrasi dengan rencana investasi lainnya, dan bila terintegrasi, angkanya akan sangat besar,” kata Luhut.

 

Luhut meyakini bila rencana investasi ini terealisasi, maka berbagai isu pembangunan dan perekonomian di Kaltara dapat segera terselesaikan. Seperti isu lapangan kerja serta sentra ekonomi. “Kaltara akan menjadi sentra ekonomi baru, karena ada listrik, industri smelter, dan mungkin industri kelapa sawit. Tapi kita tak ingin hanya mengekspor satu turunan saja dari industri tersebut, harus ada beberapa turunan sehingga memiliki nilai tambah yang besar bagi daerah juga nasional,” jelas Luhut.

 

Kebijakan pembangunan investasi terintegrasi, menurut Luhut, disamping pembangunan industri, penyediaan infrastruktur pendukungnya pun akan berjalan seiringan. “Kita juga akan menindaklanjuti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan lainnya. Semua program ini akan dilakukan terintegrasi,” urai Luhut.

 

Ditegaskan Luhut, semua pihak terkait sudah diarahkan Presiden untuk fokus pada rencana pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan, utamanya Kaltara. “Kita semua fokus pada pembangunan ini, tapi tak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti di Bali saja, saya minta World Bank untuk melakukan studi kelayakan, dan mereka butuh waktu 8 bulan. Untuk Kaltara, mungkin butuh 6 hingga 8 bulan untuk melakukan studi kelayakan itu. Setelah itu, kalau mau lihat progress pembangunan di Kaltara, butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun,” ulas Luhut.

 

Luhut meyakinkan bahwa konsep pembangunan yang digunakan saat ini, utamanya di Kaltara akan terwujud. Return bagi investor yang baik, serta konsep pengambilan keputusan yang lebih transparan, menjadi penopang utama kemajuan pembangunan investasi dan perekonomian di Indonesia. “Saya yakin, pasti mereka (investor) akan berinvestasi di Indonesia, utamanya Kalimantan, termasuk Kaltara,” ucap Luhut.

 

Dikatakan pula, inisiasi BI menggelar pertemuan tiga bulanan di setiap daerah berbeda di Indonesia, turut memudahkan Pemerintah untuk mengetahui langsung masalah yang ada  di lapangan. Dia pun memberi apresiasi kepada BI dan Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam pertemuan tersebut. “Kita akan melihat lagi progress dari Rakor ini dalam tiga bulan kedepan. Kita buktikan, sudah sampai dimana tindaklanjutnya,” ulas Luhut.

 

Di tempat yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, momentum saat ini, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat apresiasi dari dunia, merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan diversifikasi ekonomi, khususnya di Kalimantan.

 

Adapun yang dimaksud dengan diversifikasi ekonomi, yakni usaha penganekaragaman produk (bidang usaha) atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Ini dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk, produk lain mendapatkan kelebihan pendapatan, sehingga kekurangan yang terjadi bisa tertutupi.

 

“Sejalan dengan itu, Pemerintah berniat menambah bandara dan pelabuhan. Secara khusus untuk Kaltara, akan diberikan porsi untuk pembangunan bandara perintis. Dimana aksesibilitasnya, khusus melalui udara,” jelas Budi.

 

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

 

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, menurut Wamen ESDM Arcandra Tahar sangat dipengaruhi oleh investasi asing. Utamanya, pada sektor minyak dan gas bumi (Migas), serta investasi di bidang eksplorasi dan produksinya.

 

“Dunia saat ini, investasi bidang energi turun sekitar 12 persen dari 2015. Pengaruhnya banyak bagi Indonesia, karena investasi itu kebanyakan dari asing,” kata Arcandra.

 

Terutama di Kalimantan, termasuk Kaltara, dampak yang terasa adalah pertumbuhan ekonomi yang tak signifikan. “Untuk itu, perlu usaha agar daerah lumbung energi, dengan kondisi harga energi dan komoditinya yang kurang baik saat ini, dapat diusahakan perbaikan kondisi ekonominya. Salah satunya, pilihan untuk menjadikan energi itu sebagai komoditi atau modal pembangunan,” jelas Arcandra.

 

Bila energi menjadi sebuah komoditi, dijelaskan Arcandra maka energi akan dijual, lalu mendapatkan revenue lantas selesai. “Ke depan, sesuai amanat peraturan pemerintah, energi akan menjadi modal pembangunan nasional dan daerah tentunya. Dimana, rantai pengolahannya, tak hanya sampai crude material tapi sejauh mungkin dikembangkan menjadi produk petro chemical yang added value-nya lebih besar,” papar Arcandra.

 

Untuk itu, Pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut berpartisipasi pada investasi bidang energi, lewat kebijakan Participating Interest (PI) 10 persen. “Dengan aturan ini, daerah akan menikmati langsung hasil sumber daya alam yang dimiliki. Khusus Kalimantan, banyak investasi migasnya, namun sangat diharapkan tak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah tingkat I, dan Pemerintah Daerah tingkat II,” urai Arcandra.

 

Kelebihan lain dari keterlibatan pemerintah daerah tersebut, menurut Arcandra adalah proses pengurusan perizinan yang selama ini menjadi menjadi penghambat percepatan pengolahan sumber daya alam di Indonesia, akan teratasi. “Diharapkan juga, Perda  (Peraturan Daerah) yang tak memberi nilai tambah pada petrol operation, untuk tak diterbitkan pada tahun-tahun mendatang. Karena Perda yang ada, memperlambat proses perizinan sehingga menyulitkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri,” paparnya. (humas)


BACA JUGA

Rabu, 15 November 2017 15:59

Sinergikan Tata Kelola, Pemprov Gelar Rakor ULP

TANJUNG SELOR – Bertujuan untuk pembinaan sekaligus menyamakan persepsi dalam hal pengadaan barang…

Rabu, 15 November 2017 15:57

Kerja Sama Maskapai, Utamakan Misi Sosial

JAKARTA - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie optimistis dengan segenap sumber daya yang ada, Kaltara…

Rabu, 15 November 2017 15:56

Pemilih Pemula Harus Bersuara

TARAKAN – Pilkada serentak yang digelar pada 2018 mendatang, nuansanya juga akan merebak ke Kaltara.…

Rabu, 15 November 2017 15:52

Minta Dukungan Dunia untuk Lestarikan Hutan Kaltara

JERMAN – Bersama Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dan Prof Dr Indroyono Soesilo,…

Rabu, 15 November 2017 15:51

Kelola Workshop PT LIM Jadi Sarana Praktik

TANJUNG SELOR – Sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan pada lembaga pendidikan vokasi di Kaltara,…

Selasa, 14 November 2017 13:29

RSUD Tarakan Atur Mekanisme Pelayanan Pasien

TARAKAN – Sebagai salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai…

Selasa, 14 November 2017 13:28

Wawasan Kebangsaan Perkokoh Ketahanan Bangsa

TARAKAN – Bekerja sama dengan Pemprov Kaltara, Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan…

Selasa, 14 November 2017 13:26

Percepat Realisasi Industri Smelter

JAKARTA – Rencana investasi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Persero di Kawasan Industri…

Selasa, 14 November 2017 13:24

Pemprov Ajak Sukseskan Program Indonesia Sehat

TANJUNG SELOR – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53, Pemprov Kaltara menyelenggarakan…

Selasa, 14 November 2017 13:18

Tingkatkan SDM Pengelola Keuangan

TARAKAN – Guna meningkatkan pemahaman dan melakukan perencanaan, serta penganggaran pengelolaan…

Terobos Keterisolasian, Gubernur Gagas Beli N-219

Gubernur Diskusikan Progres KIPI

RSUD Tarakan Atur Mekanisme Pelayanan Pasien

Minta Dukungan Dunia untuk Lestarikan Hutan Kaltara

Percepat Realisasi Industri Smelter

Bankaltim Berubah Jadi Bankaltimtara

Pererat Ukhuwah Islamiah Bangun Kaltara

Kerja Sama Maskapai, Utamakan Misi Sosial

Gubernur Minta OPD Genjot Realisasi Anggaran

Tingkatkan SDM Pengelola Keuangan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .