MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 16 Juli 2017 11:43
Penetapan UMSK Tergantung Kesepakatan
Frans Toni

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Keinginan pekerja sektor minyak dan gas (migas) di Kecamatan Bunyu, Bulungan agar mendapatkan upah minimum sektoral, belum bisa terwujud. Pasalnya, hingga saat ini upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) belum ditetapkan.

Kasi Pengupahan dan Jamsostek Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Frans Toni mengatakan jika mengacu pada peraturan yang berlaku, penerapan UMSK harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah daerah harus memiliki lima produk unggulan di sektor migas.

“Sejauh ini, kita (Provinsi Kaltara) belum menetapkan upah sektoral itu. Jadi upah minimum sektoral tetap mengacu pada masing-masing kabupaten/kota,” kata Frans, Jumat (14/7).

Frans menjelaskan, produk unggulan yang menjadi persyaratan yaitu potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dalam proses pengelolaannya. Sementara sejauh ini, menurut Frans, Kaltara hanya memiliki satu produk migas. Yakni yang terdapat di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.

“Yang saya tahu harus ada lima produk unggulan. Misalnya, ada lima perusahaan yang mengelola sektor migas,” sebutnya.

Lantas bagaimana jika kabupaten/kota belum menetapkan UMSK, seperti Kabupaten Bulungan. Menurutnya, kabupaten/kota bisa saja menetapkan UMSK dan tidak harus mengacu pada provinsi. Apalagi, sebelum-sebelumnya sudah pernah ditetapkan.

“Sepanjang sudah pernah menetapkan UMK atau UMSK, tidak jadi masalah. Bisa saja menetapkan. Karena yang berlaku itu tetap UMK atau UMSK kabupaten. Kecuali kabupaten tidak ada UMK atau UMSK, baru mengacu provinsi,” terangnya.

Jika di kabupaten/kota juga belum memenuhi syarat lima produk unggulan itu, menurut dia, bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. “Kalau memang serikat pekerja ada perundingan dengan perusahaan, bisa saja. Kalau memungkinkan, kenapa tidak. Karena perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan karyawannya,” lanjutnya.

Berdasrkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan UMSP dan/atau UMSK ditetapkan oleh gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Artinya, serikat pekerja berpeluang mendapatkan upah sektoral melalui perundingan dengan pihak perusahaan. 

“Tergantung kesepakatan serikat pekerja dengan perusahaan. Kalau memang itu bisa, ya ditetapkan,” tegasnya. (har/fen)


BACA JUGA

Minggu, 25 Februari 2018 14:49

Komunikasi Warga Long Buang ‘Terisolasi’

TANJUNG SELOR - Warga Desa Long Buang, Kecamatan Peso, Bulungan membutuhkan tower telekomunikasi agar…

Minggu, 25 Februari 2018 14:47

Ingatkan OPD soal Rekrutmen PTT

TANJUNG SELOR – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara mulai bulan ini…

Minggu, 25 Februari 2018 14:45

Penerima PKH Jadi 14.884 KK

TANJUNG SELOR – Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di tahun…

Minggu, 25 Februari 2018 14:44

Dua Pelajar Nyaris Jadi Korban Penculikan

TANJUNG SELOR – Dua pelajar salah satu SD di Tanjung Selor, Bulungan nyaris menjadi korban penculikan…

Minggu, 25 Februari 2018 14:40

Bakal Dijabat Plt Kades

TANJUNG SELOR – Kepala Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan bakal dijabat…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:56

Belum Ada Permohonan Izin Taksi Online

TANJUNG SELOR – Kota Tarakan dikabarkan dilirik salah satu perusahaan transportasi online. Sebagai…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:55

Warga Perbatasan Tunggu Realisasi SOA Penumpang

TANJUNG SELOR - Warga empat kecamatan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kabupaten Malinau,…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:44

Barongsai Hibur Pelajar SMAN 1

TANJUNG SELOR – Di setiap perayaan Imlek, atraksi barongsai paling ditunggu-tunggu. Bahkan, tidak…

Jumat, 23 Februari 2018 14:41

Xpress Air Batal Terbang Perdana

TANJUNG SELOR – Penerbangan perdana maskapai Xpress Air ke Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor,…

Jumat, 23 Februari 2018 14:39

Satpol PP Tak Miliki Anggaran Penertiban

TANJUNG SELOR - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Disatpol PP) Bulungan yang bertugas menegakkan peraturan…

Pemkab Tambah Personel Satpol PP

Ditemukan Lemas, Meninggal saat di Puskesmas

Onderdil Tiga Alat Berat Digasak Maling

Diawali Penerbangan Berau-Tarakan

Dishub Bakal Tambah Trayek Bus

Banjir di Sekatak Berangsur Surut

Masyarakat Mulai Sadar Pentingnya Mangrove

Syaiful Herman Dilanjutkan Jadi Pj Sekprov

Pemdes Diwanti-wanti Penggunaan Dana Desa

Xpress Air Batal Terbang Perdana
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .