MANAGED BY:
RABU
20 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 16 Juli 2017 11:43
Penetapan UMSK Tergantung Kesepakatan
Frans Toni

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Keinginan pekerja sektor minyak dan gas (migas) di Kecamatan Bunyu, Bulungan agar mendapatkan upah minimum sektoral, belum bisa terwujud. Pasalnya, hingga saat ini upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) belum ditetapkan.

Kasi Pengupahan dan Jamsostek Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Frans Toni mengatakan jika mengacu pada peraturan yang berlaku, penerapan UMSK harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah daerah harus memiliki lima produk unggulan di sektor migas.

“Sejauh ini, kita (Provinsi Kaltara) belum menetapkan upah sektoral itu. Jadi upah minimum sektoral tetap mengacu pada masing-masing kabupaten/kota,” kata Frans, Jumat (14/7).

Frans menjelaskan, produk unggulan yang menjadi persyaratan yaitu potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dalam proses pengelolaannya. Sementara sejauh ini, menurut Frans, Kaltara hanya memiliki satu produk migas. Yakni yang terdapat di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.

“Yang saya tahu harus ada lima produk unggulan. Misalnya, ada lima perusahaan yang mengelola sektor migas,” sebutnya.

Lantas bagaimana jika kabupaten/kota belum menetapkan UMSK, seperti Kabupaten Bulungan. Menurutnya, kabupaten/kota bisa saja menetapkan UMSK dan tidak harus mengacu pada provinsi. Apalagi, sebelum-sebelumnya sudah pernah ditetapkan.

“Sepanjang sudah pernah menetapkan UMK atau UMSK, tidak jadi masalah. Bisa saja menetapkan. Karena yang berlaku itu tetap UMK atau UMSK kabupaten. Kecuali kabupaten tidak ada UMK atau UMSK, baru mengacu provinsi,” terangnya.

Jika di kabupaten/kota juga belum memenuhi syarat lima produk unggulan itu, menurut dia, bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. “Kalau memang serikat pekerja ada perundingan dengan perusahaan, bisa saja. Kalau memungkinkan, kenapa tidak. Karena perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan karyawannya,” lanjutnya.

Berdasrkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan UMSP dan/atau UMSK ditetapkan oleh gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Artinya, serikat pekerja berpeluang mendapatkan upah sektoral melalui perundingan dengan pihak perusahaan. 

“Tergantung kesepakatan serikat pekerja dengan perusahaan. Kalau memang itu bisa, ya ditetapkan,” tegasnya. (har/fen)


BACA JUGA

Rabu, 20 September 2017 13:13

2016, Orang Miskin di Kaltara 178.834 Jiwa

TANJUNG SELOR – Jumlah warga miskin berdasarkan data yang diperoleh Dinas Sosial Kaltara mencapai…

Selasa, 19 September 2017 14:27

Klaim ‘Hanya’ Dibuka Sepekan

TARAKAN – General Manager PT Telkom Witel Kaltara Prio Sesanto memastikan klaim yang dijanji kepada…

Senin, 18 September 2017 12:45

Hewan Peliharaan Dilepas, Pemilik Bisa Dipenjara

TANJUNG SELOR – Keberadaan Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan…

Senin, 18 September 2017 12:43

Petani Sayur Gagal Panen

TANJUNG SELOR – Hujan yang mengguyur Tanjung Selor sejak beberapa hari belakangan ini, membuat…

Senin, 18 September 2017 12:40

Desak Perusahaan Siapkan Air Bersih

TANJUNG SELOR - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah tidak hanya fokus pada masalah…

Senin, 18 September 2017 12:38

Ulah Sopir Truk Bikin Kesal Warga

TANJUNG SELOR – Ulah sopir truk pengakut buah kelapa sawit yang melintas di jalan Trans Kaltara…

Minggu, 17 September 2017 14:11

Kaltara Kekurangan Blangko Ratusan Ribu

TANJUNG SELOR – Perekaman KTP elektronik atau KTP-el masih terus dilakukan Dinas Kependudukan…

Minggu, 17 September 2017 14:08

Tak Boleh Bawa Handphone saat Tes

PENDAFTAR CPNS agar memperhatikan ketentuan ketika nantinya mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD)…

Sabtu, 16 September 2017 13:42

Sirkuit Jadi Tempat Pesta Miras, Tembok Dicoret, Lampu Dicuri

TANJUNG SELOR – Kondisi Sirkuit Bumi Rahayu yang terletak di Kilometer 9 Tanjung Selor semakin…

Sabtu, 16 September 2017 13:40

Raperda Pendidikan Terganjal Aturan Pusat

TANJUNG SELOR – Seringnya pemerintah pusat mengganti peraturan, berimbas terhadap daerah. Rancangan…

Tahun Depan, Anak Wajib Miliki KIA

Kaltara Kekurangan Blangko Ratusan Ribu

Hewan Peliharaan Dilepas, Pemilik Bisa Dipenjara

14 Rumah Warga Bakal Direnovasi

Demi Berobat, dari Nunukan Rela ke Tanjung Selor

Sirkuit Jadi Tempat Pesta Miras, Tembok Dicoret, Lampu Dicuri

Miras Tak Jadi Prioritas Satpol PP

Tak Boleh Bawa Handphone saat Tes

Ulah Sopir Truk Bikin Kesal Warga

Larangan Bawa Handphone Sudah Diterapkan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .