MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 11 Juli 2017 11:22
Orangtua Siswa Ngadu ke Disdik
TEMAN BARU: Hari pertama masuk sekolah di Tanjung Selor, Bulungan diawali pengenalan lingkungan sekolah. Di Tarakan, sejumlah siswa gagal masuk sekolah negeri.

PROKAL.CO, TARAKAN – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru yang sudah dimulai Senin (10/7), membuat sejumlah orangtua siswa gelisah. Sebab, hingga kemarin belum ada kepastian anaknya akan bersekolah di mana.

Karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendibud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur soal kuota siswa di setiap sekolah, menjadi penyebab anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri.

Kekecewaan mereka pun diadukan ke instansi terkait. Belasan orangtua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan untuk mengadu, sekaligus meminta saran akan nasib anak mereka agar tetap bisa bersekolah.

Beberapa di antaranya bahkan berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga, sekolah negeri menjadi tumpuan utama mereka agar anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan gratis.

“Sebelumnya anak saya daftar SMPN 4. Ada tambahan (satu rombel), tapi aku tidak tahu. Pas Sabtu ada daftar ulang, tapi aku tidak datang,” ujar Erniati yang mengeluhkan anaknya Faldi tidak diterima di SMPN 4 saat ditemui di Disdikbud Tarakan.

Tidak hanya Erniati, beberapa orangtua yang anaknya tidak diterima di tingkat sekolah dasar (SD), juga mengadu ke Disdikbud Tarakan. Mereka meminta petunjuk dan saran agar anaknya bisa masuk sekolah negeri.

Namun, harapan mereka sirna. Disdikbud Tarakan tetap berpatokkan pada aturan sehingga tidak ada lagi penambahan rombongan belajar di setiap sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdikbud Tarakan Thajuddin Noor mengungkapkan, solusinya hanya masuk sekolah swasta atau mengikuti kegiatan paket.

“Opsi kita adalah tetap sekolah swasta. Sementara ini seperti itu, karena aturan yang bergulir seperti itu. Kalau toh anaknya tidak mampu, selagi dia bisa menunjukkan bahwa tidak mampu, kami akan menyampaikan pada sekolah swasta bahwa anak yang miskin wajib untuk dibebaskan uang sekolahnya. Tapi kan swasta itu walaupun bebas uang sekolahnya, ada partisipasi. Tapi itu bisa dicicil selama sekolah di situ,” ujarnya.

“Ada juga paket, itu kan solusi. Terutama bagi yang anaknya membantu orangtuanya bekerja. Malam hari dia bisa masuk paket, dalam undang-undang paket ini juga diakui pemerintah setara dengan reguler. Dia bisa melanjutkan, dia bisa kuliah, tidak ada masalah,” sambungnya.

Dia juga menegaskan pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena aturan berlaku untuk semua kalangan, termasuk orangtua siswa yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai Disdikbud maupun guru. Mereka harus rela anaknya tidak diterima di sekolah negeri jika memang tidak memenuhi persyarataran yang ditentukan. Atau, mereka tidak bisa memasukkan anaknya pada sekolah tempat mereka mengajar, dan harus masuk di sekolah lain.

Hingga ditutupnya PPDB, Thajuddin mengaku belum mendapatkan data pasti apakah masih ada sekolah negeri baik tingkat SD maupun SMP yang belum terpenuhi kuota siswanya. Namun, informasi sementara yang diperolehnya hanya tersisa SD 031 Simpang Amal saja yang belum memenuhi kuota berjumlah 14 siswa. Sekolah lain baik SD maupun SMP, diperkirakan sudah terpenuhi.

Untuk mengantisipasi belum terpenuhinya kuota siswa di SD 031, dia akan merembukkan dengan pimpinannya. Kalaupun nanti dibuka lagi PPDB, hanya untuk memenuhi kuota sekolah itu saja, dengan aturan dan cara pendaftaran yang transparan seperti PPDB sebelumnya.

Secara keseluruhan, lebih dari 7 ribu kuota siswa yang disiapkan Disdikbud Tarakan untuk SD dan SMP. Yakni 3 ribu siswa untuk tingkat SD dan sekira 4 ribu siswa untuk tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA yang dikelolah Disdibud Kaltara, diperkirakan sekira lebih dari 2 ribu siswa.

Di pihak lain, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng menyoroti soal syarat masuk sekolah negeri melalui jalur keluarga miskin (gakin). Salman meminta kepada Dinas Pendidikan agar lebih selektif dalam mengategorikan siswa kurang mampu.

Jangan sampai kebijakan ini salah sasaran dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak siswa kurang mampu untuk masuk sekolah negeri, karena kurang sempurnanya regulasi yang dibuat untuk kategori gakin.

“Yang namanya gakin itu harus dari dini di pantau, dari SD. Sehingga kalau memang dia tidak mampu, ketahuan, ada rekomendasi dari sekolah, tidak cukup dilampirkan dengan keluarga miskin. Masa anak 6 tahun tidak ketahuan dari dia pakai baju, wajahnya, dan seterusnya, kan ketahuan itu. Nah, dia harus dikasih beasiswa kalau seperti itu,” paparnya.

Hal itu diungkapkannya karena sering menjumpai persoalan PPDB yang terjadi selama ini, banyak disebabkan kurang selektifnya regulasi yang dibuat pemerintah kota bagi siswa kategori gakin. (mrs/fen)


BACA JUGA

Minggu, 25 Februari 2018 14:38

Albothyl Resmi Dilarang, Penarikan Di-deadline Sebulan

TANJUNG SELOR - Albothyl kini resmi dilarang dijual karena pembekuan izin edar obat yang mengandung…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:43

Ambulans Air Siap Layani Pasien Emergency

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Diskes) Kalimantan Utara saat ini sudah memiliki speedboat yang…

Jumat, 23 Februari 2018 14:15

Kasus Dugaan Keracunan Kemungkinan Dihentikan

TARAKAN – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda telah mengeluarkan hasil uji laboratorium…

Jumat, 23 Februari 2018 14:12

Terkait Dugaan Pencemaran Sungai, Warga Disarankan Tidak Sebar di Medsos

TANJUNG SELOR – Kondisi perairan di Bulungan yang diduga tercemar limbah mulai dikeluhkan oleh…

Jumat, 23 Februari 2018 14:10

Eksekusi Mati Bang Toyib Tunggu Kejagung

TANJUNG SELOR – Arman Suyuti alias Bang Toyib (38), telah menyandang status terpidana mati berdasarkan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:58

Potensi Listrik EBT Kaltara Capai 18.180 MW

TANJUNG SELOR – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara diberikan waktu selama dua…

Kamis, 22 Februari 2018 12:53

Mau Bebas Blank Spot..?? Kaltara Butuh 284 BTS

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara mengusulkan pembangunan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:49

64 Lokasi Bakal Dialiri Listrik PLN

TANJUNG SELOR – Penyediaan kebutuhan listrik untuk masyarakat di Kaltara, khususnya di daerah…

Rabu, 21 Februari 2018 13:59

Mahasiswa Desak Revisi UU MD3, Buruh Tuntut Gaji Sesuai UMK

TANJUNG SELOR – Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 mendapat reaksi dari…

Rabu, 21 Februari 2018 13:52

Wujudkan Transparansi Pemerintahan

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar organisasi perangkat daerah berinovasi,…

Banjir Rendam Dua Desa

Larangan Penjualan Albothyl, Pemilik Apotek Tunggu Surat Resmi

Suplai Listrik ke Dua Desa Bakal Molor

RS Tipe B Butuh 23 Dokter

Eksekusi Mati Bang Toyib Tunggu Kejagung

64 Lokasi Bakal Dialiri Listrik PLN

Alat Praktik Siswa Dilengkapi Tahun Ini

Ambulans Air Siap Layani Pasien Emergency

Parpol Diminta Lengkapi Laporan

Rendah Karhutla, Dishut Tetap Antisipasi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .