MANAGED BY:
RABU
20 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 11 Juli 2017 11:22
Orangtua Siswa Ngadu ke Disdik
TEMAN BARU: Hari pertama masuk sekolah di Tanjung Selor, Bulungan diawali pengenalan lingkungan sekolah. Di Tarakan, sejumlah siswa gagal masuk sekolah negeri.

PROKAL.CO, TARAKAN – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru yang sudah dimulai Senin (10/7), membuat sejumlah orangtua siswa gelisah. Sebab, hingga kemarin belum ada kepastian anaknya akan bersekolah di mana.

Karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendibud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur soal kuota siswa di setiap sekolah, menjadi penyebab anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri.

Kekecewaan mereka pun diadukan ke instansi terkait. Belasan orangtua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan untuk mengadu, sekaligus meminta saran akan nasib anak mereka agar tetap bisa bersekolah.

Beberapa di antaranya bahkan berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga, sekolah negeri menjadi tumpuan utama mereka agar anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan gratis.

“Sebelumnya anak saya daftar SMPN 4. Ada tambahan (satu rombel), tapi aku tidak tahu. Pas Sabtu ada daftar ulang, tapi aku tidak datang,” ujar Erniati yang mengeluhkan anaknya Faldi tidak diterima di SMPN 4 saat ditemui di Disdikbud Tarakan.

Tidak hanya Erniati, beberapa orangtua yang anaknya tidak diterima di tingkat sekolah dasar (SD), juga mengadu ke Disdikbud Tarakan. Mereka meminta petunjuk dan saran agar anaknya bisa masuk sekolah negeri.

Namun, harapan mereka sirna. Disdikbud Tarakan tetap berpatokkan pada aturan sehingga tidak ada lagi penambahan rombongan belajar di setiap sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdikbud Tarakan Thajuddin Noor mengungkapkan, solusinya hanya masuk sekolah swasta atau mengikuti kegiatan paket.

“Opsi kita adalah tetap sekolah swasta. Sementara ini seperti itu, karena aturan yang bergulir seperti itu. Kalau toh anaknya tidak mampu, selagi dia bisa menunjukkan bahwa tidak mampu, kami akan menyampaikan pada sekolah swasta bahwa anak yang miskin wajib untuk dibebaskan uang sekolahnya. Tapi kan swasta itu walaupun bebas uang sekolahnya, ada partisipasi. Tapi itu bisa dicicil selama sekolah di situ,” ujarnya.

“Ada juga paket, itu kan solusi. Terutama bagi yang anaknya membantu orangtuanya bekerja. Malam hari dia bisa masuk paket, dalam undang-undang paket ini juga diakui pemerintah setara dengan reguler. Dia bisa melanjutkan, dia bisa kuliah, tidak ada masalah,” sambungnya.

Dia juga menegaskan pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena aturan berlaku untuk semua kalangan, termasuk orangtua siswa yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai Disdikbud maupun guru. Mereka harus rela anaknya tidak diterima di sekolah negeri jika memang tidak memenuhi persyarataran yang ditentukan. Atau, mereka tidak bisa memasukkan anaknya pada sekolah tempat mereka mengajar, dan harus masuk di sekolah lain.

Hingga ditutupnya PPDB, Thajuddin mengaku belum mendapatkan data pasti apakah masih ada sekolah negeri baik tingkat SD maupun SMP yang belum terpenuhi kuota siswanya. Namun, informasi sementara yang diperolehnya hanya tersisa SD 031 Simpang Amal saja yang belum memenuhi kuota berjumlah 14 siswa. Sekolah lain baik SD maupun SMP, diperkirakan sudah terpenuhi.

Untuk mengantisipasi belum terpenuhinya kuota siswa di SD 031, dia akan merembukkan dengan pimpinannya. Kalaupun nanti dibuka lagi PPDB, hanya untuk memenuhi kuota sekolah itu saja, dengan aturan dan cara pendaftaran yang transparan seperti PPDB sebelumnya.

Secara keseluruhan, lebih dari 7 ribu kuota siswa yang disiapkan Disdikbud Tarakan untuk SD dan SMP. Yakni 3 ribu siswa untuk tingkat SD dan sekira 4 ribu siswa untuk tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA yang dikelolah Disdibud Kaltara, diperkirakan sekira lebih dari 2 ribu siswa.

Di pihak lain, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng menyoroti soal syarat masuk sekolah negeri melalui jalur keluarga miskin (gakin). Salman meminta kepada Dinas Pendidikan agar lebih selektif dalam mengategorikan siswa kurang mampu.

Jangan sampai kebijakan ini salah sasaran dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak siswa kurang mampu untuk masuk sekolah negeri, karena kurang sempurnanya regulasi yang dibuat untuk kategori gakin.

“Yang namanya gakin itu harus dari dini di pantau, dari SD. Sehingga kalau memang dia tidak mampu, ketahuan, ada rekomendasi dari sekolah, tidak cukup dilampirkan dengan keluarga miskin. Masa anak 6 tahun tidak ketahuan dari dia pakai baju, wajahnya, dan seterusnya, kan ketahuan itu. Nah, dia harus dikasih beasiswa kalau seperti itu,” paparnya.

Hal itu diungkapkannya karena sering menjumpai persoalan PPDB yang terjadi selama ini, banyak disebabkan kurang selektifnya regulasi yang dibuat pemerintah kota bagi siswa kategori gakin. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 19 September 2017 13:09

Hari Ini, Pemprov Kembali Yakinkan DPD

TANJUNG SELOR – Belum dicabutnya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat menjadi kendala…

Selasa, 19 September 2017 12:57
Sisi Lain dari Pendaftaran CPNS Pemprov Kaltara

Numpang di Rumah Warga hingga Kehilangan Dompet

Sejak dibukanya pendaftaran CPNS Pemprov Kaltara, pendaftar dari berbagai daerah pun langsung berdatangan…

Selasa, 19 September 2017 12:55

Legalisir Camat Dianggap Tidak Sah

TANJUNG SELOR – Masalah legalisir kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran yang menjadi syarat berkas…

Senin, 18 September 2017 12:08

Tenaga Kontrak Curhat Minta Diangkat CPNS

TARAKAN – Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin mendengar kondisi yang…

Senin, 18 September 2017 11:58

Kenaikan Dana BOS Dinilai Wajar

TANJUNG SELOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan dana bantuan operasional…

Minggu, 17 September 2017 14:01

Dirjen Minerba Dorong Pemda Tegas

PERSOALAN pencemaran sungai di Kabupaten Malinau akibat limbah perusahaan tambang batu bara, juga jadi…

Minggu, 17 September 2017 13:59

Dianggap Punya Masa Depan yang Menjanjikan

Keran CPNS yang dibuka pemerintah untuk Pemprov Kaltara diserbu ribuan pendaftar. Beberapa pendaftar…

Minggu, 17 September 2017 13:57

Dugaan Ijazah Palsu karena Tak Terdaftar

TANJUNG SELOR – Dugaan adanya pendaftar CPNS Pemprov Kaltara menggunakan ijazah palsu saat penyerahan…

Minggu, 17 September 2017 13:55

ESDM Wanti-Wanti Perusahaan Tambang di Malinau

TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tandulangi…

Sabtu, 16 September 2017 13:33

Waspada Peredaran Obat PCC di Kaltara, Pengguna Bisa Alami Kejang-Kejang

TARAKAN - Beredarnya obat PCC (paracetamol, caffeine dan carisoprodol) di Kendari, Sulawesi Tenggara…

Panitia Temukan Ijazah Palsu

Maskapai Bertambah, Penumpang Speedboat Normal

Polres Diserbu Pemohon SKCK

Tenaga Kontrak Curhat Minta Diangkat CPNS

Dugaan Ijazah Palsu karena Tak Terdaftar

Kenaikan Dana BOS Dinilai Wajar

Lahan Pelabuhan Pesawan Dipertanyakan

Dianggap Punya Masa Depan yang Menjanjikan

Dirjen Minerba Dorong Pemda Tegas

Balas Kebaikan, Kisah Kakek Ahmad Jadi Viral
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .