MANAGED BY:
RABU
23 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Rabu, 16 Agustus 2017 16:58

Sanksi Penghentian Sementara Dicabut

TANJUNG SELOR – Sanksi penghentian sementara operasi penambangan yang diberikan kepada perusahaan…

Selasa, 15 Agustus 2017 15:15

Raperda BUMD Ditarget Rampung September

TANJUNG SELOR – Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan badan usaha milik daerah…

Senin, 14 Agustus 2017 12:55

TPS Tak Tersedia, Sampah Menumpuk

TANJUNG SELOR – Fasilitas tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di permukiman warga masih belum…

Senin, 14 Agustus 2017 12:54

Tambahan Maskapai Direspons Positif

TANJUNG SELOR – Meski pihak Wings Air belum memastikan mulai kapan melayani rute penerbangan dari…

Jumat, 11 Agustus 2017 12:26

Dewan Minta Sosialisasikan Cara Hidup Sehat

TANJUNG SELOR – Pencanangan Komitmen Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang telah diluncurkan…

Kamis, 10 Agustus 2017 12:53

Dewan Segera Bentuk Pansus Pembahas Raperda Hak Keuangan DPRD

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kaltara merespons baik atas inisiatif DPRD Kaltara dalam penyusunan…

Kamis, 10 Agustus 2017 12:51

Gunakan Untuk Program Prioritas

TANJUNG SELOR - DPRD Provinsi Kaltara menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan II tahun 2017…

Rabu, 09 Agustus 2017 13:44

Dewan Berharap Wing Air Serius

TANJUNG SELOR - Pesawat ATR/72-600 Wings Air melakukan uji coba penerbangan di Bandara Tanjung Harapan,…

Rabu, 09 Agustus 2017 13:43

Raperda Hak Keuangan Tunggu Jawaban Pemerintah

TANJUNG SELOR – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan…

Selasa, 08 Agustus 2017 14:06

Dewan Soroti Pemindahan PKL

TANJUNG SELOR – Pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di depan pemadam kebakaran atau di areal taman…

Yakinkan Pentingnya DOB Krayan ke Pemerintah Pusat

Jaga Kebersihan Agar Tidak Kumuh

Pasar Induk Perlu Penataan

Ingatkan Pembangunan di Perbatasan

Minta Segera Terbitkan Perbup

Bahas Masalah Pemadaman, Dewan Sambangi PLN Tarakan

Tingkatan Semangat Kebersamaan

Fokus Bahas Angaran

Sanksi Penghentian Sementara Dicabut

KUA-PPAS APBD-P 2017 Dikebut
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .