MANAGED BY:
MINGGU
25 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Senin, 19 Juni 2017 13:34

THR Wajib Dibayar Tepat Waktu

TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan diminta agar memantau…

Senin, 19 Juni 2017 13:32

Desak Dissos dan Satpol PP Tertibkan Pengemis

TANJUNG SELOR – Menjelang Lebaran gelandangan dan pengemis (gepeng) sering muncul dan cukup meresahkan…

Sabtu, 17 Juni 2017 12:54

Raperda Pendidikan Ditarget Akhir Tahun

DPRD Tarakan menargetkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang pendidikan disahkan…

Kamis, 15 Juni 2017 14:32

Karyawan Toko Berhak Dapat THR

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Asnawi Arbain mengingatkan perusahaan untuk membayar…

Kamis, 15 Juni 2017 14:26

Dukung Prioritas Pembangunan Listrik di Kaltara

TANJUNG SELOR – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) perubahan Rencana Pembangunan…

Rabu, 14 Juni 2017 12:46

Dewan Apresiasi Kinerja Pemprov

TANJUNG SELOR – Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan…

Rabu, 14 Juni 2017 12:45

Tingkatkan Koordinsi dengan Mitra Kerja

TANJUNG SELOR – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi…

Selasa, 13 Juni 2017 13:04

Tertibkan Pedagang Petasan

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Bulungan Kilat meminta agar Dinas Satuan Polisi Pamong…

Selasa, 13 Juni 2017 13:03

Menerima Penyampaian LKPj Pemkab

TANJUNG SELOR – Berdasarkan aturan usai penyampain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)…

Selasa, 13 Juni 2017 13:02

Konsultasi Masalah Keamanan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pengawasan terhadap masuknya kelompok bersenjata dari wilayah Filipina bagian…

DPRD Kaltara “Berguru” ke Berau

Dewan Studi Banding Penyusunan Ripda

THR Wajib Dibayar Tepat Waktu

Desak Dissos dan Satpol PP Tertibkan Pengemis

Minta Disperindagkop Sikapi Surat BPOM

Satu Raperda Siap Disahkan

Jadikan Ramadan Mempererat Silaturahmi

Sistem PPDB Kurang Sosialisasi

Dewan Apresiasi Kesiapan Pengamanan Lebaran

Raperda Urusan Transportasi Diusulkan di 2018
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .