MANAGED BY:
JUMAT
31 MARET
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Kamis, 23 Maret 2017 13:31

Permudah Investor Masuk Krayan

TANJUNG SELOR - Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat…

Rabu, 22 Maret 2017 12:58

Berharap Tol Laut Masuk Tarakan

TANJUNG SELOR – Program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hingga kini belum masuk…

Rabu, 22 Maret 2017 12:57

Dewan Kecewa, Museum Bulungan Tak Ada Perhatian

TANJUNG SELOR - Museum Kesultanan Bulungan yang tak mendapat perhatian pemerintah, turut disayangkan…

Selasa, 21 Maret 2017 10:43

Dewan Sarankan Bentuk Sekretariat Bersama

TANJUNG SELOR – Lima usulan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) jadi…

Selasa, 21 Maret 2017 10:41

Perda CSR Untuk Kesejahteraan Rakayat

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DDPRD) Kaltara terus menyempurnakan Rancangan…

Selasa, 21 Maret 2017 10:33

Berharap Sekolah Pelaksana UNBK Bertambah

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini di Kabupaten Bulungan…

Selasa, 21 Maret 2017 10:32

Masalah Lahan Belum Ada Kesepakatan, Dewan Jadwalkan Pertemuan Ulang

TANJUNG SELOR – Permasalahan lahan antara masyarakat Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas, dengan…

Senin, 20 Maret 2017 13:45

Apresiasi Kepedulian Warga Perbaiki Jalan

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Bulungan, Aluh Berlian mengapresiasi kepedulian warga…

Senin, 20 Maret 2017 13:44

Ketua Dewan Sarankan Segera Disikapi

TANJUNG SELOR – Aktivitas pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Selor di Jalan…

Jumat, 17 Maret 2017 12:40

Imbau Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, mengingatkan seluruh anggota DPRD Kaltara maupun…

Selarasakan Usulan Musrenbang

DPRD Kalatara Terima Kunjungan DPRD Berau

Desak Fungsikan Gedung Gadis

Simulasi Tingkatkan Kewaspadaan

Dewan Ikut Bimtek Revolusi Mental

Dukung Percepatan Pembangunan

Pedagang Pasar Harus Patuhi Aturan

21 Raperda Masuk Propemperda 2017

Penyampaian LKPj Gubernur Mendesak
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .