MANAGED BY:
SELASA
23 JANUARI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 12:26

Anggaran Harus Bermanfaat untuk Rakyat

TANJUNG SELOR – Pengesahan APBD 2018 ditarget DPRD Kaltara sudah bisa disahkan sebelum 28 Desember.…

Senin, 11 Desember 2017 10:11

Dewan Dukung Pengembangan Bandara Juwata

TANJUNG SELOR – Rencana pengembangan Bandara Juwata Tarakan, mendapat dukungan dari DPRD Kaltara.…

Senin, 11 Desember 2017 10:09

Warga Curhat soal Kondisi Masjid

TANJUNG SELOR – Reses yang dilakukan anggota DPRD Kaltara Ambo Intang di Desa Apung, Kecamatan…

Kamis, 07 Desember 2017 13:28

Sarankan Pemkot Data Daerah Rawan Bencana

TANJUNG SELOR – Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Tarakan, Ahad (3/12), mengundang keprihatinan…

Rabu, 06 Desember 2017 13:53

Lulusan Sarjana Perlu Diberdayakan

TANJUNG SELOR – Masih minimnya lapangan pekerjaan dibanding pencari kerja dari kalangan lulusan…

Rabu, 06 Desember 2017 13:52

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara Norhayati Andris meminta instansi terkait mengantisipasi…

Rabu, 29 November 2017 14:01

Sampaikan Persoalan TKI ke Kemenaker

TANJUNG SELOR – Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus…

Selasa, 28 November 2017 13:59

Tiga Raperda Ditarget Rampung

TANJUNG SELOR – Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Bulungan ditargetkan bisa selesai sebelum…

Selasa, 28 November 2017 13:57

Instruksikan Komisi III ke Jakarta

TANJUNG SELOR – Pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) yang kini tidak “mewarnai”…

Selasa, 28 November 2017 13:55

Pencairan Beasiswa Dipertanyakan Dewan

TANJUNG SELOR – Bantuan dana pendidikan melalui program Beasiswa Kaltara Cerdas yang belum dicairkan,…

Desak Inpres PLBN Segera Diselesaikan

Revisi Perda RTRW Masih Lama
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .