MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Selasa, 17 April 2018 12:15

KENAPA NIH..?? PLTD di Kayan Hulu Tak Kunjung Beroperasi

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara Norhayati Andris meminta PLN segera…

Selasa, 17 April 2018 12:13

Dukung Percepatan Mapolda Kaltara

TANJUNG SELOR - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Abdul Djalil Fatah mengatakan, pihaknya akan terus…

Selasa, 17 April 2018 12:12

Penyerahan Aset Dipertanyakan

TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara Kosmas Kajan menyatakan bahwa pihaknya…

Senin, 16 April 2018 10:53

Tekankan Disdikbud Antisipasi Jelang UN

TANJUNG SELOR - Ketua Komisi II DPRD Bulungan Albertus SM Baya mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Senin, 16 April 2018 10:51

Minta Dissos Sikapi Pengemis

TANJUNG SELOR - Pengemis di wilayah Tanjung Selor masih mudah ditemui, terutama sering mangkal di swalayan.…

Jumat, 13 April 2018 14:20

Satu Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan Syarwani menyebutkan 24 dari 25 anggota dewan sudah menyerahkan…

Kamis, 12 April 2018 14:16

Hingga Juni, Target 13 Raperda

TANJUNG SELOR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara akan merampungkan…

Kamis, 12 April 2018 14:13

Segera Plenokan Hasil Uji Kelayakan KIP

TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara akan mengumumkan hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon…

Kamis, 12 April 2018 14:10

Tingkatkan Pembangunan di Masa Mendatang

TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Indonesia pada 22 April mendatang…

Selasa, 10 April 2018 12:23

Satgas Pungli Perlu Lakukan Pencegahan

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara Marten Sablon menyatakan Tim Sapu Bersih Pungutan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .