MANAGED BY:
SELASA
24 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Jumat, 17 Maret 2017 12:41
Pengalihan Kewenangan Persulit Daerah, Provinsi Diminta Buat UPTD
BAHAS KEWENANGAN: Rapat Komisi II DPRD Kaltara dengan Komisi II DPRD Tarakan soal kewenangan di berbagai sektor.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara, Kamis (16/3) kemarin menyambut kedatangan Komisi II DPRD Tarakan. Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Tarakan ini untuk konsultasi terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, ada beberapa persoalan yang disampaikan Komisi II DPRD Kota Tarakan, terkait regulasi dan kewenangan di berbagai sektor. Seperti sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan yang kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Pengalihan kewenangan ini menurut keterangan Komisi II DPRD Tarakan, menyulitkan kabupaten/kota mendapatkan penghasilan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Cuma kan kewenangan ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Mengenai penghasilan daerah yang kemungkinan hilang akibat pengalihan kewenangan ini, menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah kabupaten/kota harus bisa melakukan kreasi atau terobosan supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain masalah berkurangnya pendapatan, pengalihan kewenangan ini juga cukup mempersulit masyarakat khususnya yang menjalankan usaha di sektor-sektor yang dilimpahkan.

Misalnya, di sektor pertambangan, masyarakat yang berusaha di galian C harus mengurus izin ke pemerintah provinsi. Mereka merasa keadaan ini menyulitkan daerah. “Kan kalo cuma mau gali pasir harus mengurus izin ke provinsi. Itu menjadi kesulitan masyarakat. Itu baru Tarakan, bagaimana kalau di daerah pedalaman. Apa mereka harus ke provinsi juga. Berapa biaya yang dikeluarkan. Belum lagi kalau pengurusan izinnya lama,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan kewenangan ini berbenturan dengan doktrin otonomi daerah. Karena otonomi daerah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan. Dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke provinsi, justru membuat rumit birokrasi. Di mana urusan yang seharusnya diselesaikan di daerah harus diurus di pemerintah provinsi.

“Jalan keluar yang diharapkan mereka, provinsi harus membuat semacam UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) atau penghubung di daerah. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin, cukup di daerah walaupun ini kewenangan provinsi,” tandasnya. (adv/har2)


BACA JUGA

Selasa, 17 Oktober 2017 13:50

Jalan di Perbatasan Harus Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR – Musim penghujan menjadi tantangan berat bagi warga di perbatasan, baik yang berada…

Jumat, 13 Oktober 2017 12:43

Target 5 Raperda hingga Desember

TANJUNG SELOR – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltara menargetkan 5 rancangan…

Jumat, 13 Oktober 2017 12:42

Program Nawacita Mulai Dirasakan

TANJUNG SELOR – Program Nawacita yang salah satu poinnya membangun Indonesia dari pinggiran, dilihat…

Kamis, 12 Oktober 2017 11:50

Sarankan Pemprov Buat Perda Lingkungan

TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara Rakhmad Majid Gani menyarankan agar pemerintah…

Kamis, 12 Oktober 2017 11:48

Dewan Ingatkan Pelamar CPNS

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Kaltara Komaruddin mengingatkan kepada seluruh pelamar CPNS…

Rabu, 11 Oktober 2017 12:29

Ingatkan SKPD Buat Perencanaan Matang

TANJUNG SELOR – Realisasi serapan anggaran Pemprov Kaltara hingga Agustus lalu baru mencapai 35…

Rabu, 11 Oktober 2017 12:27

Pelabuhan Feri Tingkatkan Ekonomi Bunyu

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan pelabuhan feri di Pulau Bunyu atau Kecamatan Bunyu, Kabupaten…

Selasa, 10 Oktober 2017 11:41

Tetap Perjuangkan Usulan DOB

TANJUNG SELOR – Pernyataan Presiden Jokowi tentang masih diberlakukannya moratorium daerah otonomi…

Selasa, 10 Oktober 2017 11:40

Minta Alokasi Anggaran Beasiswa Ditambah

TANJUNG SELOR – Membeludaknya pemohon Beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini, yang mencapai 4.000-an…

Jumat, 06 Oktober 2017 13:34

Bakal Jadi Andalan Sumber PAD

TANJUNG SELOR – Pembuatan Raperda tentang PT Migas Kaltara Jaya telah sampai pada proses jawaban…

Warga Taras Minta Jembatan Gantung

Jalan di Perbatasan Harus Jadi Perhatian

Perhatian terhadap Kebudayaan Dianggap Kurang

Pelayanan Kesehatan Dinilai Belum Optimal

Minta Anggaran SOA Ditambah

Berharap Raperda Zonasi Segera Disahkan

Warga Bunyu Pertanyakan Pembangunan SMK

Masyarakat Didorong Jadi Pelopor
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .