MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 17 Maret 2017 12:30
Verifikasi Perusahan Media, Wartawan Harus Uji Kompetensi

Upaya Dewan Pers Mendorong Kinerja Jurnalis yang Profesional

HADIRI ACARA: Ketua Dewan Pers Yosep Ari Prasetyo saat berkunjung ke Tarakan, Rabu (15/3).

PROKAL.CO, Seiring perkembangan zaman, perusahaan media dituntut meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan peran. Termasuk meningkatkan kemampuan wartawan.

 

MUHAMMAD RAJABSYAH, Tarakan

 

DEWAN Pers sebagai salah satu lembaga yang mengawasi kinerja media, sedang dalam proses memilah mana media yang profesional dan tidak sebagai salah satu upaya menghadapi berita palsu atau hoax. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh media.

 

Ketua Dewan Pers Yosep Ari Prasetyo mengungkapkan, hingga kini baru ada 77 media yang sudah terverifikasi dari puluhan ribu media yang tersebar di Indonesia baik cetak, televisi hingga media online.

 

Verifikasi ini dimaksudkan untuk mengecek empat komitmen perusahaan media sebagai syarat bahwa media tersebut benar-benar menjalankan perannya sebagai media yang profesional.

 

“Misalnya, apakah wartawannya digaji sesuai dengan UMP atau tidak sesuai Peraturan Dewan Pers,” ujarnya saat kunjungan ke Tarakan, Rabu (15/3).

 

Selain jaminan kesejahteraan terhadap karyawan atau wartawan, perusahaan media juga harus memiliki lembaga yang jelas, dituntut memperhatikan keselamatan wartawan, serta taat kepada kode etik jurnalistik yang belaku.

 

Menurut Yosep, verifikasi sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Komitmen Palembang 2010 yang disepakati 18 media grup. Namun, baru bisa direalisasikan pada Hari Pers Nasional 2016 di Maluku dengan mengumumkan 77 perusahaan media yang lolos verifikasi.

 

Bagaimana dengan media yang belum terverifikasi? Yosep menegaskan tidak perlu khawatir karena kegiatan verifikasi masih terus berlanjut. Pihaknya juga menggandeng sejumlah organisasi media untuk mempercepat verifikasi seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) guna membantu melakukan verifikasi terhadap media di daerah.

 

Namun, Yosep juga mengingatkan kepada perusahaan media agar lebih teliti dalam melakukan proses verifikasi. Sebab, sudah terjadi pada salah satu perusahaan media yang membayar kepada oknum organisasi media untuk mengurus verifikasinya. Padahal, Yosep menegaskan verifikasi tidak dipungut sepeser pun biaya.

 

Akibatnya, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan sertifikat hasil verifikasi bagi perusahaan media tersebut. Pihaknya pun sudah menegur oknum organisasi media yang melakukan pungutan agar tidak mengulangi hal serupa.

 

“Tidak boleh ada pungutan,” tegasnya.

 

Yosep mengakui masih ada banyak berkas yang berada di meja kerjanya untuk di periksa. Bahkan media yang baru hadir pun diberi kesempatan untuk diverifikasi. Berdasarkan data Dewan Pers saat ini, terdapat lebih dari 2 ribu media cetak dan 43 ribu media online yang tersebar di Indonesia.

 

Sebenarnya, untuk verifikasi tidak butuh waktu lama. Bahkan, terkadang hanya butuh satu hari untuk menyelesaikan verifiksi satu media. Namun yang ditemukan pihaknya di lapangan justru sering kali media kurang lengkap berkasnya saat proses verifikasi.

 

“Padahal yang diperiksa hanya tiga berkas dokumen saja,” sebutnya.

 

Yosep juga mengungkapkan, upaya menjadikan perusahaan media lebih profesional tidak hanya ditunjang dengan sertifikasi, tapi juga kemampuan wartawan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

 

Karena itu, perusahaan media juga diwajibkan untuk menguji kemampuan wartawan dengan mengikuti uji kompetensi. Karena ke depan Dewan Pers akan menerapkan uji kompetensi untuk memudahkan wartawan dalam mendapatkan akses wawancara dengan narasumber, terutama informasi pemerintahan.

 

“Untuk mengangkses ke tempat-tempat pemerintahan, kantor-kantor, nanti akan ditanya (uji kompetensi, Red) itu,” paparnya.

 

Yosep mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan tersebut. Terutama di kota-kota besar seperti Pemprov DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. (*/fen)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 15:37

Mobil Dinas Banyak Rusak, Dinsos Tarakan Paling Mengeluh

TARAKAN – Mobil dinas yang dikembalikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan…

Rabu, 23 Mei 2018 13:55

Ingin Kirim Sabu, Rusdi Digelandang ke Mapolres

TARAKAN - Polres Tarakan kembali mengungkapkan peredaran gelap narkoba diduga jenis sabu-sabu di Pelabuhan…

Rabu, 23 Mei 2018 13:45

Utang Pemkot Tarakan Tembus Rp 280 Miliar

TARAKAN – Utang Pemkot Tarakan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Nilainya pun cukup fantastis.…

Rabu, 23 Mei 2018 13:40

Soal Ini, Malinau dan KTT Sudah 100 Persen

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kaltara Wahyuni Nuzband meminta pemerintah desa untuk…

Selasa, 22 Mei 2018 14:45

Balap Liar Makin Marak

TARAKAN - Sekelompok remaja di Kota Tarakan, kerap melakukan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat.…

Selasa, 22 Mei 2018 14:34

Pemkot Tarakan Butuh Rp 50 Miliar

TANJUNG SELOR – Kepala daerah diminta untuk menegaskan regulasi mengenai pencairan Tunjangan Hari…

Selasa, 22 Mei 2018 14:28

Cegah Penyeberan Penyakit MR

PROGRAM imunisasi massal untuk mencegah penyakit measles dan rubella (MR) akan dilaksanakan di Tarakan…

Senin, 21 Mei 2018 16:23

Pemilik Hotel Wajib Lapor Tamu WNA

TARAKAN – Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Sarana Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tarakan…

Senin, 21 Mei 2018 16:15

WADUH..!! Ada yang Berzakat Pakai Uang Palsu

TARAKAN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tarakan merupakan lembaga pengumpul uang zakat. Namun,…

Senin, 21 Mei 2018 14:52

Cegah Terorisme, Gelar Razia Gabungan

TARAKAN - Guna mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat) di bulan Ramadan dan antisipasi terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .