MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 17 Maret 2017 12:30
Verifikasi Perusahan Media, Wartawan Harus Uji Kompetensi

Upaya Dewan Pers Mendorong Kinerja Jurnalis yang Profesional

HADIRI ACARA: Ketua Dewan Pers Yosep Ari Prasetyo saat berkunjung ke Tarakan, Rabu (15/3).

PROKAL.CO, Seiring perkembangan zaman, perusahaan media dituntut meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan peran. Termasuk meningkatkan kemampuan wartawan.

 

MUHAMMAD RAJABSYAH, Tarakan

 

DEWAN Pers sebagai salah satu lembaga yang mengawasi kinerja media, sedang dalam proses memilah mana media yang profesional dan tidak sebagai salah satu upaya menghadapi berita palsu atau hoax. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh media.

 

Ketua Dewan Pers Yosep Ari Prasetyo mengungkapkan, hingga kini baru ada 77 media yang sudah terverifikasi dari puluhan ribu media yang tersebar di Indonesia baik cetak, televisi hingga media online.

 

Verifikasi ini dimaksudkan untuk mengecek empat komitmen perusahaan media sebagai syarat bahwa media tersebut benar-benar menjalankan perannya sebagai media yang profesional.

 

“Misalnya, apakah wartawannya digaji sesuai dengan UMP atau tidak sesuai Peraturan Dewan Pers,” ujarnya saat kunjungan ke Tarakan, Rabu (15/3).

 

Selain jaminan kesejahteraan terhadap karyawan atau wartawan, perusahaan media juga harus memiliki lembaga yang jelas, dituntut memperhatikan keselamatan wartawan, serta taat kepada kode etik jurnalistik yang belaku.

 

Menurut Yosep, verifikasi sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Komitmen Palembang 2010 yang disepakati 18 media grup. Namun, baru bisa direalisasikan pada Hari Pers Nasional 2016 di Maluku dengan mengumumkan 77 perusahaan media yang lolos verifikasi.

 

Bagaimana dengan media yang belum terverifikasi? Yosep menegaskan tidak perlu khawatir karena kegiatan verifikasi masih terus berlanjut. Pihaknya juga menggandeng sejumlah organisasi media untuk mempercepat verifikasi seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) guna membantu melakukan verifikasi terhadap media di daerah.

 

Namun, Yosep juga mengingatkan kepada perusahaan media agar lebih teliti dalam melakukan proses verifikasi. Sebab, sudah terjadi pada salah satu perusahaan media yang membayar kepada oknum organisasi media untuk mengurus verifikasinya. Padahal, Yosep menegaskan verifikasi tidak dipungut sepeser pun biaya.

 

Akibatnya, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan sertifikat hasil verifikasi bagi perusahaan media tersebut. Pihaknya pun sudah menegur oknum organisasi media yang melakukan pungutan agar tidak mengulangi hal serupa.

 

“Tidak boleh ada pungutan,” tegasnya.

 

Yosep mengakui masih ada banyak berkas yang berada di meja kerjanya untuk di periksa. Bahkan media yang baru hadir pun diberi kesempatan untuk diverifikasi. Berdasarkan data Dewan Pers saat ini, terdapat lebih dari 2 ribu media cetak dan 43 ribu media online yang tersebar di Indonesia.

 

Sebenarnya, untuk verifikasi tidak butuh waktu lama. Bahkan, terkadang hanya butuh satu hari untuk menyelesaikan verifiksi satu media. Namun yang ditemukan pihaknya di lapangan justru sering kali media kurang lengkap berkasnya saat proses verifikasi.

 

“Padahal yang diperiksa hanya tiga berkas dokumen saja,” sebutnya.

 

Yosep juga mengungkapkan, upaya menjadikan perusahaan media lebih profesional tidak hanya ditunjang dengan sertifikasi, tapi juga kemampuan wartawan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

 

Karena itu, perusahaan media juga diwajibkan untuk menguji kemampuan wartawan dengan mengikuti uji kompetensi. Karena ke depan Dewan Pers akan menerapkan uji kompetensi untuk memudahkan wartawan dalam mendapatkan akses wawancara dengan narasumber, terutama informasi pemerintahan.

 

“Untuk mengangkses ke tempat-tempat pemerintahan, kantor-kantor, nanti akan ditanya (uji kompetensi, Red) itu,” paparnya.

 

Yosep mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan tersebut. Terutama di kota-kota besar seperti Pemprov DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. (*/fen)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 12:26

Pemuda Tarakan Ikut Kecam Trump

TARAKAN – Aksi demontrasi penolakan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang…

Kamis, 14 Desember 2017 11:56

Khairul-Effendhi Siap Deklarasi

TARAKAN – Pasangan Khairul dan Effendhi Djuprianto tidak ragu lagi untuk menuju Pilwali Tarakan.…

Rabu, 13 Desember 2017 12:39

Job Fair Dianggap Solusi Atasi Pengangguran

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kembali menggelar…

Rabu, 13 Desember 2017 12:05

Diduga karena Depresi, Sebastian Selle Gantung Diri

SEBASTIAN Selle (32) yang ditemukan tak bernyawa di kediamannya Jalan Gajah Mada RT 01, Kelurahan Karang…

Rabu, 13 Desember 2017 11:59

Effendhi Siap Mundur, Jika Hanura Mendukung Non Kader

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kaltara yang juga bakal calon wakil wali kota Tarakan Effendhi Djuprianto…

Selasa, 12 Desember 2017 12:18

Berkas Kasus Dugaan Pungli Dilimpahkan

TARAKAN – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terus memproses kasus dugaan pungli yang…

Selasa, 12 Desember 2017 12:15

KPU Temukan Data Ganda

TARAKAN – Pasangan Umi Suhartini–Mahrudin Mado yang maju di Pilwali Tarakan dari jalur perseorangan,…

Senin, 11 Desember 2017 09:44

Kecewa Hanura ke Badrun

TARAKAN – Klaim Sekprov Kaltara Badrun telah mendapatkan dukungan dari Hanura untuk maju di Pilwali…

Minggu, 10 Desember 2017 13:48

5 Makam Akibat Longsor Dipindahkan

TARAKAN – Longsor yang terjadi di area pemakaman muslim RT 32 Kelurahan Sebengkok, merusak 5 makam.…

Minggu, 10 Desember 2017 13:47

Residivis Simpan 487 Gram Sabu

TARAKAN – Pernah mendekam 6 tahun lamanya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan…

Residivis Simpan 487 Gram Sabu

Asyik Mencangkul, Warga Temukan Mortir

5 Makam Akibat Longsor Dipindahkan

Pegawai Korupsi Harus Dipecat

Petugas Lapas dan Rutan Diperkuat

UMK Tarakan Naik 8,71 Persen

Hanura Merapat ke Badrun

Kecewa Hanura ke Badrun

KM Indomaya Libur Sebulan

Job Fair Dianggap Solusi Atasi Pengangguran
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .