MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 01 Desember 2018 10:45
Gubernur Usulkan Delineasi KIPI

Percepatan Realisasi KIPI, Kementerian ATR Akan Lakukan Diskresi

LANGKAH CEPAT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kementerian ATR/BPN, Jumat (30/11).

PROKAL.CO, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengusulkan perubahan delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek/wilayah pada Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi.

Usulan itu disampaikan Gubernur pada rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (30/11).

Menurut Gubernur, alasan dilakukannya perubahan delineasi pada kawasan industri untuk mengurangi persentase lahan perusahaan yang telah memiliki hak guna usaha. Dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, serta menjadi pertimbangan pengembang apabila investor akan membangun pelabuhan.

“Kami mengusulkan delineasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Pasalnya, KIPI merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Kalimantan Utara yang telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional,” kata Irianto.

Usulan perubahan delineasi ini, lanjutnya, juga telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN Sofian Djalil pada awal November lalu. Permintaan delineasi juga bertujuan untuk mempercepat realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Gubernur berharap usulan perubahan delineasi segera disetujui oleh Kementerian ATR. Sehingga, segera perubahan tersebut dapat lampiran Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara.

Seperti diketahui, dari luas lahan areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada kawasan itu sebesar 17.256,09 hektare.

Selain soal lahan di KIPI, dalam pertemuan yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, juga disampaikan mengenai Instruksi Presiden  (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Dari 12 kementerian yang diinstruksikan presiden untuk mendukung percepatan KBM Tanjung Selor, salah satunya Kementerian ATR/BPN.

 “Dalam inpres tersebut, kepada Kementerian ATR Presiden mengistruksikan untuk memberikan bimbingan dan asistensi teknis kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Juga memfasilitasi percepatan penerbitan sertifikat  tanah untuk pembanguman Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” beber Irianto.

Diharapkan pada 2019 mendatang Kementerian ATR bisa mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi lahan, serta mendorong percepatan RTRW Bulungan.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki memberikan respons positif atas usulan yang disampaikan Gubernur. Rencananya, pihak kementerian bakal melakukan identifikasi ke lapangan dalam beberapa bulan ke depan.

“Memang langkah awal yang harus dilakukan untuk melakukan delineasi adalah melakukan revisi tata ruang,” kata Abdul Kamarzuki.

Alternatif lain, jika revisi RTRW memakan waktu lama, akan ada langkah diskresi oleh Kementerian ATR/BPN. Prosedur melakukan delineasi, kata Kamarzuki, Kementerian ATR/BPN akan mengundang unsur yang terlibat seperti Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi. Termasuk dari perusahaan yang memiliki HGU.

“Baru kita akan ke lapangan sama-sama untuk memastikan lokasinya,” ujarnya.

Langkah lain, pihaknya juga akan melakukan diskresi dengan tujuan agar percepatan pembangunan KIPI di Tanah Kuning-Mangkupadi dapat segera terwujud. Karena jika harus menunggu perda revisi tata ruang ditetapkan akan menyita waktu lama.

“Sebelum memutuskan adanya diskresi, kita akan lakukan identifikasi terlebih dulu dengan langsung melihat kondisi ril di lapangan seperti apa. Supaya pada saat memberikan kebijakan, tidak terjadi kekeliruan. Kita targetkan Maret 2019 delineasi lahan sudah disetujui,” ujarnya. (hms/fen)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 09:53

GIMANA NIH..!! Penyaluran Dana Desa Tersendat di Kabupaten

PENYALURAN dana desa tahap ketiga ke rekening kas umum daerah…

Rabu, 12 Desember 2018 09:52

Dana Transfer Naik Rp 514 M

JAKARTA – Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Utara. Pasalnya, provinsi…

Selasa, 11 Desember 2018 10:08

Diskominfo Kejar Target Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pada 2020 mendatang tidak ada…

Selasa, 11 Desember 2018 10:02

Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan…

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .