MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 30 November 2018 13:20
Pendapatan PNS Tarakan Turun, Fraksi Gerindra Kalah Voting
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Nasib PNS di lingkungan Pemkot Tarakan tak semujur ketua RT dan guru honorer. Pasalnya, pemotongan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) PNS sebesar 25 persen tetap dilakukan pada tahun anggaran 2019.

Sedangkan rencana pemotongan insentif ketua RT dan guru honorer tidak diberlakukan. Keputusan itu diambil setelah lima dari enam fraksi di DPRD Tarakan menyetujui Raperda APBD 2019 melalui rapat paripurna, Kamis (29/11).

Keputusan diambil melalui voting, setelah Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap berkomitmen menolak dilakukan pemotongan TPP. Hasilnya, dari 24 wakil rakyat yang hadir pada rapat paripurna, hanya 2 anggota dewan dari Fraksi Gerindra yang menolak.

“Saya pastikan (PNS) akan turun kinerjanya ketika TPP dipotong,” ujar Ketua Fraksi Gerindra Rudi Hartono.

Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan solusi saat masih berlangsungnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2019 untuk mengatasi persoalan defisit anggaran. Karena dia beranggapan masih banyak solusi yang bisa dilakukan tanpa harus memotong TPP PNS. Misal, dengan mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Sumber-sumbernya masih banyak dari pajak-pajak. Salah satunya pajak kendaraan. Harus kejar itu ke provinsi terkait dana bagi hasil,” ujarnya.

Selain alasan tersebut, Rudi juga menilai pemotongan TPP justru mencederai masyarakat. Karena PNS adalah warga Tarakan yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Dengan kebijakan tersebut, ia menilai tidak bijak, karena mengorbankan kepentingan masyarakat yang mestinya harus diperjuangkan.

Kebijakan ini juga disayangkan pihaknya karena akan berdampak pada perekonomian Tarakan, dengan turunnya daya beli masyarakat. “Jadi, hakikatnya menyelesaikan persoalan dengan muncul persoalan baru saya rasa itu tidak bijak. Apalagi dengan berhubungan hajat hidup orang banyak,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil bukan untuk kepentingan politik anggota dewan, melainkan karena kondisi keuangan Pemkot Tarakan.

“Atas nama ketua Banggar, mohon maaf beribu maaf dari hati yang paling dalam kepada ASN. Yang kami setujui rasionalisasi TPP 25 persen, yang diusulkan pemerintah sebelumnya lewat KUA-PPAS. Saya selaku ketua Banggar mengklarifikasi memang kondisi keuangan tidak ada. Kami tidak mau cari nama, kami tidak mau misalnya apa, kami menyampaikan yang sebenarnya kondisi keuangan kita,” bebernya.

Menurutnya, jika pihaknya tidak menyetujui pemotongan TPP, keuangan Tarakan bakal kolaps dan yang ada hanya utang pemerintah. Karena pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan. Karena itu, salah satu tugas pihaknya sebagai fungsi budgeting, bagaimana membuat APBD sehat. (mrs/fen)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 09:59

Di Daerah Ini, Pertamini Mulai Menjamur

TARAKAN - Usaha penjualan bahan bakar minyak dengan nama plesetan…

Rabu, 12 Desember 2018 09:56

Rencana Penutupan Lokalisasi, Pemkot Di-deadline hingga Akhir Tahun

TARAKAN – Belum ada tanda-tanda akan ditutupnya lokalisasi di Tarakan,…

Selasa, 11 Desember 2018 10:14

PDAM Tuntut Kerugian Kehilangan Air

TARAKAN – Galian jaringan gas (jargas) rumah tangga yang banyak…

Selasa, 11 Desember 2018 10:01

Mantan Pejabat KTT Dijebloskan ke Rutan

TANJUNG SELOR – Mantan pejabat Pemkab Tana Tidung berinisial M,…

Senin, 10 Desember 2018 12:59

Ular Piton Masuk Permukiman

TARAKAN – Ular piton yang biasa terlihat di RT 18…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:49

Pemkot Akan Godok Regulasi Forum CSR

TARAKAN – Pemerintah Tarakan dinilai berhasil dalam mengnyinergikan antara program…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:43

Pagar Tembok Timpa Pengendara

TARAKAN – Pagar tembok salah satu bangunan di RT 09…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:41

Tunggu Kebijakan Wali Kota Baru

TARAKAN - Peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Jumat, 07 Desember 2018 11:01

Program OKE Masuk di APBD 2019

TARAKAN – Pasangan Khairul-Effendhi Djuprianto yang resmi memimpin Tarakan pada…

Kamis, 06 Desember 2018 14:34

Kasus Fortunsius Bakal Ada Tersangka

TARAKAN – Penyelidikan terhadap tenggelamnya tugboat atau kapal penarik ponton…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .