MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 10 November 2018 14:36
Jaringan Internet Jadi Kendala Pemdes
Wahyuni Nuzband

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Pelaporan penggunaan dana desa saat ini harus menggunakan aplikas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disiapkan oleh pemerintah. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memasukkan laparon dana desa yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam aplikasi ini operator desa harus dapat memasukkan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat terwujudnya keterbukaan. Namun begitu, belum seluruh perangkat desa yang ada di Kaltara yang dapat mengakses aplikasi tersebut, karena keterbatasan jaringan internet.

Kendala tersebut, juga diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kaltara Wahyuni Nuzband. "Tapi sudah ada instruksi agar laporan keuangan bisa dikerjakan secara offline (luar jaringan/luring). Skema offline sangat memungkinkan untuk diterapkan tanpa memerhatikan ketersediaan jaringan," ujarnya, Jumat (9/11).

Dirinya juga meminta laporan dikerjakan sesuai ketentuan atau peraturan. Misal, teknis per item hingga batas waktu pengumpulan, baik secara dalam jaringan (daring) atau online maupun luring.

“Solusi yang diberikan DMPD Kaltara adalah membuat laporan dan melaporkannya secara offline. Setiap desa saya rasa tidak terkendala dengan kepemilikan komputer atau laptop sebagai sarananya,” ujarnya.

Terkait realisasi penggunaan dana desa, pihaknya optimistis bisa tercapai, karena adanya tenaga pendamping profesional yang langsung diturunkan ke lapangan seperti pedalaman dan perbatasan. Karena dia yakin bisa terealisasi seratus persen. 

Dikatakan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur telah mencapai 42,1 persen, pemberdayaan masyarakat 21,32 persen. Total anggaran pembangunan sarana prasarana dari Rp 298,50 miliar, telah terealisasi Rp 125,67 miliar. Dan, untuk anggaran non sarana prasarana dari Rp 92,72 miliar telah terealisasi Rp 19,76 miliar.

"Dengan adanya tenaga pendamping yang sesuai di bidangnya bisa membantu kepala desa memenuhi aspek akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban," ujarnya.

Menurutnya, tenaga pendamping profesional diturunkan secara merata sejak masih menyusun rencana kerja pemerintah desa. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 11:07

Tergelincir, Susi Air Keluar Landasan

TANJUNG SELOR – Insiden di dunia penerbangan kembali terjadi. Pesawat…

Selasa, 18 Desember 2018 11:02

Ketua KPU Balas Kritikan Kotak Suara Kardus

TARAKAN – Kritikan penggunaan kotak suara dari kardus menjadi topik…

Selasa, 18 Desember 2018 10:59

Pemda Diminta Selesaikan RIPDA

SEKTOR pariwisata dinilai DPRD Kaltara masih belum terarah dengan baik,…

Senin, 17 Desember 2018 12:47

Usul Jalan Perbatasan Diresmikan Presiden

TANJUNG SELOR - Warga perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan…

Senin, 17 Desember 2018 12:46

Beasiswa Diumumkan 19 Desember

TANJUNG SELOR – Pengumuman penerima beasiswa Kaltara Cerdas, akhirnya ada…

Minggu, 16 Desember 2018 11:55

Dugaan Politik Uang Diproses

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan sedang memproses…

Minggu, 16 Desember 2018 11:51

Nilai Akhir Ditentukan Panselnas

SELEKSI kompetensi bidang (SKB) CPNS telah selesai dilaksanakan, baik lingkup…

Sabtu, 15 Desember 2018 10:12

Polisi Instruksikan Segera Dimusnahkan

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan menemukan ribuan…

Sabtu, 15 Desember 2018 09:42

PHK Turun Drastis

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan mencatat hingga Desember…

Jumat, 14 Desember 2018 10:12

Indeks Demokrasi di Kaltara Naik

JAKARTA – Penghargaan demi penghargaan terus diraih Kaltara di tingkat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .