MANAGED BY:
SABTU
17 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Rabu, 07 November 2018 14:59
Tunjangan Pegawai Pemkot Terancam

Dampak Raperda APBD-P 2018 Ditolak

KENA DAMPAK: Pegawai di lingkup Pemkot Tarakan terancam tidak menerima TPP.

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tarakan 2018 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akan dampak buruk bagi pembangunan di Bumi Paguntaka. 

Penilaian itu diungkapkan pengamat pemerintahan Hariyadi Hamid. Dosen Universitas Borneo Tarakan ini mengatakan, akan banyak pihak yang dirugikan, tidak hanya pemerintah sekarang, tapi juga masyarakat maupun pemerintahan yang akan datang.

“Tentu saja konsekuensinya tidak ada dasar hukum terkait dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Tarakan). Misalnya, ada penyesuaian perubahan terkait dengan kebijakan pembangunan,” ujar Hariyadi Hamid saat ditemui media ini, Selasa (6/11).

Ia mencontohkan, dampak dari penolakan tersebut akan berimbas pada pembayaran utang Pemkot Tarakan, ataupun pembayaran terhadap proyek lain yang belum dilakukan proses penyesuaian, karena tidak memiliki dasar hukum pembayaran. 

Tidak hanya terhadap pemerintah sekarang, para pegawai Pemkot Tarakan yang notabene bagian dari masyarakat, juga bakal merasakan dampaknya. Ribuan pegawai terancam tidak bisa menerima sisa tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang belum terbayarkan, karena Pemkot Tarakan tidak memiliki landasan hukum. 

“Kalau salah satu item penyesuaian dalam perubahan mata anggaran itu ada memuat (TPP, Red) itu, tentu tidak akan bisa dibayar, karena tidak ada dasar hukumnya,” ulasnya.

Karena APBD-P 2018 tidak disetujui, dia melihat secara otomatis pergeseran kegiatan akan menumpuk di APBD 2019. Hal itu akan membebani program pembangunan yang digagas pemerintahan mendatang, meskipun nantinya ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017 dan 2018 yang bisa menjadi salah satu item pendapatan daerah di APBD 2019.   

“Tentu berdampak buruk, karena didominasi atau diwarisi utang-utang pemerintahan sebelumnya,” ujarnya. 

Tapi, Hariyadi masih yakin ada celah untuk memperbaikinya. Hanya saja, tergantung keseriusan Pemkot Tarakan dalam melakukan pendekatan dengan Pemprov Kaltara. Menurutnya, Pemkot Tarakan memang harus mengakui kesalahan yang telah mengabaikan aturan waktu dalam penyusunan, serta pengajuan APBD-P 2018. Dan, apa yang dialami ini harus menjadi bahan introspeksi bagi Pemkot Tarakan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun selanjutnya. 

“Tidak boleh juga berlarut-larut memang harus seperti ini setiap tahun. Ya, paling tidak ini ada hukuman juga, tapi paling tidak lihat juga permasalahan di masing-masing daerah, karena berdampak buruk di masa mendatang,” ujarnya. 

Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain, tidak menampik bakal banyak yang dirugikan dari ditolaknya Raperda APBD-P 2018. Di antaranya, tertundanya pembayaran tunggakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau PBI/JKN mungkin bisa menjadi utang tahun berjalan, utang tahun tunggal, bukan tahun jamak yang dapat dibayarkan di tahun 2019,” ujar Muddain.  

Termasuk juga TPP. Menurutnya, dampak dari penolakan tersebut bisa saja Pemkot Tarakan mengambil kebijakan tidak membayar sisa TPP, karena tidak ada landasan hukum yang mewajibkan pemerintah daerah membayarkan TPP setiap tahun seperti halnya gaji pegawai. Ditambah lagi kondisi keuangan daerah yang defisit. 

“Nah kalau (TPP, Red) dianggarkan selama kurang lebih 10 bulan selama satu tahun anggaran, sisa anggaran beberapa bulan berikutnya itu bukan sebuah kewajiban atau keharusan untuk dibayarkan di tahun berikutnya, karena bukan sebuah aturan yang wajib. Beda dengan gaji dan honor, dan segala macam. Kan kontraknya jelas,” bebernya.  

Dia juga mengatakan, dengan tidak disetujuinya Raperda APBD-P 2018, ada potensi silpa yang cukup besar, yang bisa dimasukkan pada prediksi APBD 2019, yang nilainya mencapai Rp 100 miliar. 

Potensi tersebut berasal dari silpa 2017 dan prediksi silpa 2018 dari rasionalisasi sejumlah kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan karena defisit anggaran, serta dinilai tidak memiliki dampak secara langsung untuk pelayanan publik. Besarannya mencapai Rp 50 miliar.

Silpa ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk membayar tunggakan-tunggakan Pemkot Tarakan yang belum sempat terbayar di 2018. Namun, berapa kepastian nilai silpa, baru bisa diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2018. (mrs/fen)  


BACA JUGA

Sabtu, 17 November 2018 02:22

Gubernur Tegaskan Proyek Ini Desember Harus Selesai

TARAKAN – Menjelang akhir 2018, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyempatkan waktu melakukan…

Kamis, 15 November 2018 10:33

Tambahan Jargas Sesuaikan Anggaran

TARAKAN – Dua program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk warga Tarakan,…

Kamis, 15 November 2018 10:15

Usul PLTS ke Wamen ESDM

TARAKAN – Kesempatan bertemu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Arcandra Tahar,…

Rabu, 14 November 2018 12:35

Gubernur Jamin Ada Bagi Hasil

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menerima aset yang sebelumnya dikelola…

Rabu, 14 November 2018 12:30

BNNP Waspadai Momentum Pergantian Tahun

TARAKAN – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara Brigjen Pol Ery Nursatari…

Selasa, 13 November 2018 11:23

Kejar Target Pengesahan APBD

TARAKAN – Draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD…

Sabtu, 10 November 2018 14:46

Kasus DBD Turun, MD Naik

TARAKAN – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tarakan mengalami penurunan drastis di tahun ini…

Selasa, 06 November 2018 14:42

TNI AL Jajaki Pembangunan Hanggar

TARAKAN – Penambahan fasilitas pendukung akan dilakukan TNI AL di Tarakan. Salah satu fasilitas…

Senin, 05 November 2018 12:29

Tawarkan Warga Tarakan Ikut Program Transmigrasi

TARAKAN – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara Andi Muhammad Santiaji…

Minggu, 04 November 2018 14:50

Awasi Pemberlakuan Upah Minimum

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .