MANAGED BY:
JUMAT
16 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Selasa, 16 Oktober 2018 13:45
APK Bertebaran di Tarakan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN – Alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu berupa baliho, mulai menghiasi setiap sudut Kota Tarakan. Misal, di Jalan Sei Sesayap, di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Taman Berlabuh maupun di sekitar Grand Tarakan Mall (GTM).

Padahal, dalam pembuatan alat peraga kampanye tidak hanya telah ditentukan ukuran maupun lokasi pemasangan. Tapi, parpol pun harus mencantumkan seluruh calegnya di satu alat peraga kampanye. Misal, baliho.

Namun, baliho yang terpasang hanya memajang satu orang calon saja. Kondisi ini membuat penyelenggara pemilu di Bumi Paguntaka resah. Namun, KPU Tarakan saat ini hanya fokus pada penanganan parpol di tingkat kota saja.

“Untuk yang partai tingkat provinsi dan pusat, kami harus berkoordinasi lagi dengan tingkat provinsi,” ujar Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo, Senin (15/10).

Teguh menilai kemungkinan ada miskomunikasi antara caleg dan partai politiknya dalam memahami aturan. Sebab, dalam Peraturan KPU dengan tegas menjelaskan bahwa yang melakukan kampanye adalah partai politik, bukan calon.

Kalaupun caleg ingin memasang baliho, maka sesuai hasil rapat pada 27 September lalu, pihaknya memperbolehkan hanya di rumah caleg, bukan di tempat keramaian. Itu pun hanya berlaku bagi caleg tingkat Kota Tarakan.

Sedangkan untuk caleg tingkat provinsi maupun pusat, pihaknya belum mendapatkan gambaran lebih lanjut. Karena itu, Teguh menilai kondisi yang terlihat saat ini merupakan masalah dan pihaknya perlu berkoordinasi dengan KPU Kaltara untuk tindakan selanjutnya.

“Hari ini (kemarin) akan kami sampaikan surat secara tertulisnya. Supaya menjadi pembahasan bersama. Karena memang kalau itu tidak diantisipasi, tidak dibicarakan dengan tuntas, akan menimbulkan masalah,” ujarnya.

Teguh mengaku sejauh ini tidak ada koordinasi yang dilakukan individu caleg maupun parpol dalam pemasangan baliho. Namun, ia tidak mengetahui apabila individu caleg maupun parpol sudah berkoordinasi dengan KPU Kaltara.

Menurut Teguh, mestinya partai politik yang lebih berperan untuk memberi ketegasan kepada calegnya. Kalau tidak, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di internal partainya, karena menyangkut kemampuan keuangan indvidu caleg dalam mensosialisasikan diri.

“Pasti akan ada unsur kecemburuan. Ini saya kira partai politik yang harus ada ketegasan. Mungkin jadi bahan kami untuk sampaikan lagi pada saat pertemuan-pertemuan yang akan datang,” ujarnya.

Adapun baliho untuk caleg Tarakan yang terpajang saat ini, pihaknya menyerahkan kebijakan kepada partai politik masing-masing untuk menyikapi dengan tegas. Jika tidak, akan mengurangi jatah pemasangan baliho partai politik yang dicetak KPU Tarakan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, Zulfauzi Hasly belum mau menyimpulkan bahwa baliho caleg yang terpajang saat ini melanggar aturan. Ia masih menunggu hasil kajian dari jajarannya di kecamatan. 

“Kita mengatakan itu melanggar berdasarkan hasil kajian nanti. Untuk mengkaji hal itu, teman-teman kecamatan sudah kita instruksikan untuk melakukan kajian," ujar Zulfauzi.

Apabila nantinya dinyatakan melanggar aturan, seusai PKPU bisa diberikan sanksi administrasi berupa teguran, tidak dapat mengikuti dalam proses tahapan pemilu tertentu hingga pembersihan atau penertiban. Namun, sanksi baru berlaku setelah ada putusan KPU.

Dari hasil pantuannya, Zul mengakui baliho yang terpasang saat ini banyak didominasi caleg provinsi maupun pusat.

Dikatakannya, berdasarkan kesepakatan KPU bersama parpol tingkat kota Tarakan, beberapa waktu lalu, jumlah alat peraga kampanye yang akan dicetak KPU, yakni 16 spanduk dan 10 baliho untuk setiap parpol. Sedangkan dari parpol hanya boleh memasang maksimal 5 baliho masing-masing di setiap posko daerah pemilihan, serta sekretariat.

Dari hasil komunikasinya dengan KPU Tarakan, hingga kemarin memang belum dilakukan proses pencetakan, karena masih ada 7 parpol yang belum menyerahkan desain alat peraga kampanye. (mrs/fen)


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 10:33

Tambahan Jargas Sesuaikan Anggaran

TARAKAN – Dua program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk warga Tarakan,…

Kamis, 15 November 2018 10:15

Usul PLTS ke Wamen ESDM

TARAKAN – Kesempatan bertemu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Arcandra Tahar,…

Rabu, 14 November 2018 12:35

Gubernur Jamin Ada Bagi Hasil

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menerima aset yang sebelumnya dikelola…

Rabu, 14 November 2018 12:32

Kaltara Jadi Perhatian Menteri PPPA

TARAKAN – Kalimantan Utara termasuk provinsi yang mendapatkan perhatian serius dari Kementerian…

Rabu, 14 November 2018 12:30

BNNP Waspadai Momentum Pergantian Tahun

TARAKAN – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara Brigjen Pol Ery Nursatari…

Selasa, 13 November 2018 11:30

Wajib Miliki Rekomendasi DPPP

TARAKAN – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan mengeluarkan lagi sedikitnya 300…

Selasa, 13 November 2018 11:23

Kejar Target Pengesahan APBD

TARAKAN – Draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD…

Sabtu, 10 November 2018 14:54

Potensi PAD dari SBW Tak Bisa Tergarap

TARAKAN – Sejak beberapa tahun belakangan, usaha sarang burung walet (SBW) rumahan mulai menjamur…

Sabtu, 10 November 2018 14:46

Kasus DBD Turun, MD Naik

TARAKAN – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tarakan mengalami penurunan drastis di tahun ini…

Sabtu, 10 November 2018 14:33

Daerah Wajib Giatkan Program 3R

TARAKAN – Direktur Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .