MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 09 Oktober 2018 17:28
Kekurangan Guru Jadi Masalah di Perbatasan
PENDIDIKAN: Jumlah guru masih menjadi pekerjaan rumah untuk disikapi oleh pemerintah di Kalimantan Utara, terutama di daerah perbatasan yang jumlahnya masih minim.

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan dan termuda di Indonesia, tentu membutuhkan pendidikan yang baik. Apalagi, selama ini masalah pendidikan di Kaltara masih menjadi polemik. Kekurangan guru juga menjadi masalah di daerah perbatasan.

Dikatakan anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ambo Intang, harus ada peninjauan dari segi geografis dan data yang akurat terkait jumlah guru dan penempatannya. Sebab, jumlah guru di Kaltara masih minim. 

Minimnya jumlah guru di Kaltara, kata dia, juga berdampak pada merata atau tidaknya pendidikan di provinsi termuda ini. "Ada kasus yang saya dapati. Kasus tersebut, yakni ada sekolah di salah satu daerah di Kaltara hanya dididik oleh satu tenaga pengajar atau guru. Berarti, ada kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut," ungkapnya, kemarin (8/10).

Untuk mengirim orang ke perbatasan, banyak pemikiran yang muncul. Mulai dari bagaimana hidup di daerah perbatasan hingga harga barang yang mahal. "Saya rasa pendidikan tidak boleh kalah," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa daerah yang ada di perbatasan minim tenaga pengajar. Alasan tersebut, di antaranya kemungkinan untuk mengarahkan tenaga pengajar non-PNS sulit, karena status tenaga pengajar bukan PNS. Kemudian, akses ke lokasi sekokah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, Kaltara tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian akhir secara online dengan merata.

"Ini berbicara masalah signal atau jaringan. Otomatis pemerintah harus mengambil bagian di situ. Karena tidak mungkin pemerintah daerah sendiri yang melakukannya. Harus bersinergi dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Lanjutnya, harus ada pembagian secara porposional untuk tenaga pengajar atau guru. Jika daerah padat penduduk harus disesuaikan dengan kapasitas tenaga pengajar di daerahnya. Sebagai contoh, daerah perbatasan yang sulit jangkauan perlu tenaga pengajar yang berbeda dengan daerah kota. Apalagi, kewenangan SD dan SMP pada kabupaten/kota. Sementara, SMA pada provinsi dan sudah tertera aturannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Karena adil bukan harus dua sama dua," ujarnya. (adv/*/fai/fen)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .