MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 23 September 2018 15:13
SLRT Wajib Dibentuk

Bantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan

MASALAH SOSIAL: Kepala Dissos Kaltara Sugiono (dua dari kiri) saat memberikan penjelasan terkait persoalan kemiskinan, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), guna membantu mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan peran potensi serta Kesejahteraan Sosial (Kesos).

SLRT merupakan sistem layanan sosial satu pintu yang mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, bagi warga miskin dalam satu wadah.

Sebab, layanan satu atap terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat ini menjangkau desa-desa. Sehingga langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Bahkan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Kemensos SLRT ingin masing-masing provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk, tak terkecuali bagi wilayah Kaltara.

Untuk Dinas Sosial (Dissos) Kaltara, SLRT telah terbantuk. Tinggal masing-masing kabupaten dan kota yang membentuk. Dikatakan Kepala Dissos Kaltara Sugiono mengatakan, telah menyurati tiap kabupaten dan kota, agar segera membentuk.

Dengan adanya SLRT masyarakat miskin yang tidak terdata bisa melaporkan ke RT setempat. "Warga miskin bisa lapor ke RT untuk ditindaklanjuti. SLRT ini wajib dibentuk, tapi kami belum mengetahui apakah kabupaten/kota sudah terbentuk," terangnya, pekan lalu.

Mengingat, kata dia, bila telah terbentuk selanjutnya mendapat pengawasan dari Kemensos. Termasuk untuk personel yang bertugas nantinya, digaji Kemensos.

"Ketika masyarakat melapor harus didampingi ketua RT, bagi yang masuk kategori miskin untuk mendapatkan bantuan," ungkapnya.

Setelah adanya laporan tersebut, ketua RT berkewajiban menghadap Dissos kabupaten/kota. Pasalnya, data masyarakat miskin dimiliki di masing-masing kabupaten dan kota.

Pedoman Umum pelaksanaan SLRT untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) Nomor 25 Tahun 2017. Pedoman tersebut disusun sebagai acuan bagi semua pihak, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. (uno/rio)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 10:26

Jumlah Printer KTP-el Belum Ideal

TANJUNG SELOR – Jumlah printer untuk pencetakan KTP-el di Dinas…

Selasa, 11 Desember 2018 10:00

DPTHP-2 Bertambah 64 Pemilih

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan telah usai…

Selasa, 11 Desember 2018 09:55

Realisasi DAK Capai 90,7 Persen

TANJUNG SELOR – Pencairan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan…

Senin, 10 Desember 2018 12:57

Sertifikasi Nelayan Tersisa 1 Persen

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mendapatkan kuota sebanyak 600 nelayan…

Senin, 10 Desember 2018 12:48

Tahun Depan Bertambah

KABUPATEN Bulungan akan kembali kedatangan warga transmigrasi pada tahun depan.…

Senin, 10 Desember 2018 12:46

Waspada Diabetes Melitus

PENYAKIT diabetes melitus perlu diwaspadai masyarakat. Karena menurut Ketua Ikatan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:30

Tim Saber Pungli ‘Bidik’ Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:26

Penghargaan Tak Berbanding Lurus dengan Kondisi Pasar

TANJUNG SELOR – Penghargaan Pasar Tertib Ukur diperoleh Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:45

Dishub Akan Gelar Ramp Check

TANJUNG SELOR - Dalam rangka mempersiapkan angkutan Natal dan tahun…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:40

ASN Diwanti-wanti soal Gratifikasi

WAKIL Bupati Bulungan Ingkong Ala menegaskan kepada seluruh aparatur sipil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .