MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 23 September 2018 15:10
Jumlah Guru Masih Minim
MASIH MINIM : Jumlah tenaga pengajar di Provinsi Kaltara, Terutama dideaerah perbatasan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Sebagai provinsi termuda di Indonesia tentu membutuhkan pendidikan yang baik. Apalagi, selama ini, masalah pendidikan di Kaltara masih menjadi polemik. Kekurangan guru juga menjadi maslaah di daerah perbatasan.

Hal ini juga dikatakan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara Ambo Intang. Ia mengatakan, harus ada peninjauan dari segi geografi dan data yang akurat terkait jumlah guru dan penempatannya. Sebab, jumlah guru di Kaltara minim. Hal tersebut berdampak pada pemerataan pendidikan di Bumi Benuanta.

“Ada sekolah di salah satu daerah hanya dididik oleh satu tenaga pengajar atau guru. Berarti ada kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut," ungkapnya.

Dijelaskannya, ada beberapa alasan mengapa daerah yang ada diperbatasan minim tenaga pengajar. Alasan tersebut, kemungkinan untuk mengarahkan tenaga pengajar bukan pegawai negeri sipil (PNS) akan sulit. Karena status tenaga pengajar bukan PNS. Kemudian, akses ke lokasi sekokah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, Kaltara tidak memungkinakan untuk melaksanakan ujian akhir secara online dengan merata.

"Ini, berbicara masalah signal atau jaringan. Otomatis, pemerintah harus mengambil bagian di situ. Karena ketidak mungkin, pemerintah sendiri yang melakukannya. Harus bersinergi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Lanjutnya, harus ada pembagian secara porposional untuk tenaga pengajar. Jika daerah padat penduduk harus disesuaikandengan kapasitas tenaga pengajar di daerahnya. Sebagai contoh, kata dia, daerah perbatasan yang sulit jangkauan perlu perlu tenaga pengajar yang berbeda dengan daerah kota. Apalagi, kewenangan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kabupaten/kota. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) pada provinsi dan sudah tertera aturannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Karena adil bukan harus dua sama dua,” ucapnnya menegaskan. (*/fai/rio)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 12:57

Sertifikasi Nelayan Tersisa 1 Persen

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mendapatkan kuota sebanyak 600 nelayan…

Senin, 10 Desember 2018 12:48

Tahun Depan Bertambah

KABUPATEN Bulungan akan kembali kedatangan warga transmigrasi pada tahun depan.…

Senin, 10 Desember 2018 12:46

Waspada Diabetes Melitus

PENYAKIT diabetes melitus perlu diwaspadai masyarakat. Karena menurut Ketua Ikatan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:30

Tim Saber Pungli ‘Bidik’ Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:26

Penghargaan Tak Berbanding Lurus dengan Kondisi Pasar

TANJUNG SELOR – Penghargaan Pasar Tertib Ukur diperoleh Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:45

Dishub Akan Gelar Ramp Check

TANJUNG SELOR - Dalam rangka mempersiapkan angkutan Natal dan tahun…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:40

ASN Diwanti-wanti soal Gratifikasi

WAKIL Bupati Bulungan Ingkong Ala menegaskan kepada seluruh aparatur sipil…

Jumat, 07 Desember 2018 11:34

Siapkan SDM Berkualitas

KAWASAN Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa Tanah Kuning dan…

Kamis, 06 Desember 2018 14:47

Satu Penyuluh Ditarget 160 Orang

TANJUNG SELOR – Pemerintah telah mengubah Kartu Nelayan menjadi Kartu…

Kamis, 06 Desember 2018 14:46

Ketangkap ‘Basah’ Buang BB

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bulungan kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .