MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 23 September 2018 15:10
Jumlah Guru Masih Minim
MASIH MINIM : Jumlah tenaga pengajar di Provinsi Kaltara, Terutama dideaerah perbatasan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Sebagai provinsi termuda di Indonesia tentu membutuhkan pendidikan yang baik. Apalagi, selama ini, masalah pendidikan di Kaltara masih menjadi polemik. Kekurangan guru juga menjadi maslaah di daerah perbatasan.

Hal ini juga dikatakan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara Ambo Intang. Ia mengatakan, harus ada peninjauan dari segi geografi dan data yang akurat terkait jumlah guru dan penempatannya. Sebab, jumlah guru di Kaltara minim. Hal tersebut berdampak pada pemerataan pendidikan di Bumi Benuanta.

“Ada sekolah di salah satu daerah hanya dididik oleh satu tenaga pengajar atau guru. Berarti ada kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut," ungkapnya.

Dijelaskannya, ada beberapa alasan mengapa daerah yang ada diperbatasan minim tenaga pengajar. Alasan tersebut, kemungkinan untuk mengarahkan tenaga pengajar bukan pegawai negeri sipil (PNS) akan sulit. Karena status tenaga pengajar bukan PNS. Kemudian, akses ke lokasi sekokah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, Kaltara tidak memungkinakan untuk melaksanakan ujian akhir secara online dengan merata.

"Ini, berbicara masalah signal atau jaringan. Otomatis, pemerintah harus mengambil bagian di situ. Karena ketidak mungkin, pemerintah sendiri yang melakukannya. Harus bersinergi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Lanjutnya, harus ada pembagian secara porposional untuk tenaga pengajar. Jika daerah padat penduduk harus disesuaikandengan kapasitas tenaga pengajar di daerahnya. Sebagai contoh, kata dia, daerah perbatasan yang sulit jangkauan perlu perlu tenaga pengajar yang berbeda dengan daerah kota. Apalagi, kewenangan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kabupaten/kota. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) pada provinsi dan sudah tertera aturannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Karena adil bukan harus dua sama dua,” ucapnnya menegaskan. (*/fai/rio)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 14:24

Target Imunisasi MR Tersisa 13 Persen

TANJUNG SELOR – Upaya merealisasikan target pemberian imunisasi atau vaksin measles rubella (MR),…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:22

Ubah Stigma Penderita HIV/AIDS

TANJUNG SELOR - Kasus Human Immunodeficiency virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:19

PAD dari Pasar Sulit Terealisasi

TANJUNG SELOR – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi maupun biaya sewa tempat di…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:00

Yakin Tak Ada Telur Palsu

TANJUNG SELOR – Beredarnya isu telur palsu yang dijual di pasaran, membuat resah warga Tanjung…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:22

Gerak Cepat Berbuah Sertifikat WBTB

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang menerima sertifikat Warisan…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:21

Protes, Buang Sampah di Bahu Jalan

TANJUNG SELOR – Pemandangan tak layak terlihat di sekitar Jalan Sengkawit, atau di depan Pasar…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:20

Terapkan Sanksi Tegas Cegah Korupsi

TANJUNG SELOR – Aparatur sipil negara (ASN) memiliki instrumen menciptakan birokrasi yang bersih…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:11

Pendatang Jadi Tugas Berat

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai mampu memfasilitasi persoalan sosial dengan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:16

Rp 100 M untuk Tingkatkan Pelayanan

TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Idewan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengusulkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Pemdes Harus Transparan

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan, aparatur pemerintah desa wajib meningkatkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .