MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 20 September 2018 18:20
Enam Isu Strategis Selesaikan Batas Negara
KETAHANAN NASIONAL: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo, Rabu (19/9).

PROKAL.CO, class="p1">JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Kaltara, ada 6 isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu pelayanan publik, infrastruktur, sosial ekonomi dan budaya, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan (Hankam), serta tapal batas.  

Itu disampaikan Gubernur saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam rapat kerja terbatas optimalisasi diplomasi percepatan penyelesaian perbatasan darat RI-Malaysia di Kaltara dalam rangka ketahanan nasional, Rabu (19/9).

 Dalam rapat yang diselenggarakan di Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional ini, banyak membahas soal bagaimana upaya untuk percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Utamanya yang ada di Kaltara.  

“Penyelesaian batas Indonesia-Malaysia menjadi prioritas perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kaltara sangat strategis. Baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan,” ungkap Irianto. 

Salah satu hal penting yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai Outstanding Boundary Problem (OBP) atau daerah yang masih dalam status quo di antara dua negara. Di Kaltara, ada 5 titik yang masuk dalam OBP sektor timur. Yaitu, di Sebatik, Sei Sinapad, Sei Simantipal dan dua lagi di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan. 

Melalui tim yang dibentuk oleh Dewan Ketahanan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, saat ini sedang dilakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah batas negara tersebut. “Atas arahan Bapak Presiden yang juga Ketua Dewan Ketahanan Nasional, diharapkan paling lambat 2020 penyelesaian batas negara sudah selesai. Bahkan bisa lebih dipercepat,” ucap Irianto.  

Gubernur mengatakan, selain melalui kekuatan diplomasi dan didukung dengan data yang akurat, yang tak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat Indonesia di perbatasan. “Mengenai dukungan masyarakat, utamanya masyarakat adat di Lumbis Ogong tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, beberapa waktu lalu, para tokoh adat bertemu saya dan meminta agar masalah perbatasan segera diselesaikan,” ujar Gubernur. 

Di wilayah perbatasan yang masuk dalam OBP, merupakan tanah adat. Dalam hukum Indonesia, hukum adat diakui. “Fakta ini menjadi salah satu kekuatan dalam kita melakukan diplomasi dengan Malaysia. Kekuatan lain, masyarakat di sana juga sudah menghuni sejak dahulu secara turun-temurun,” ungkap Gubernur. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan masukan, seyogianya ada pertemuan khusus antara dua kepala negara, untuk menegaskan penyelesaian batas kedua negara. “Dengan adanya kesepakatan atau dengan perjanjian antara kedua kepala negara, jajaran yang di bawah akan mengikuti,” ujarnya. 

Irianto menambahkan, dalam penyelesaian OBP di 5 titik di Kaltara, utamanya yang berada di Kecamatan Lumbis Ogong, pemerintah Indonesia mengacu pada perjanjian antara pemerintah Belanda dan Inggris pada tahun 1891, serta kerja sama 1915, tentang batas Pulau Kalimantan antara Indonesia-Malaysia.  

“Mendengar paparan dari beberapa lembaga dan kementerian tadi, kita optimis penyelesaian batas negara, utamanya di Kaltara bisa secepatnya diselesaikan,” imbuh Gubernur.  

Hal lain yang juga dibahas soal pentingnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di Kaltara akan dibangun 2 PLBN dari lima yang diusulkan. Yaitu di Sei Pancang, Sebatik dan Long Midang (Krayan). 

Sementara itu, di sela-sela mengikuti rapat kerja terbatas, Gubernur menyempatkan diri bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di ruang kerjanya. “Banyak hal kami diskusikan dalam pertemuan yang cukup singkat tadi. Utamanya mengenai wilayah perbatasan di Kaltara,” ungkap Gubernur. 

Hadir dalam rapat kerja terbatas ini, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Dari Kaltara, turut hadir Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Samuel ST Padan, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala. (humas)

 

 

10 Rekomendasi Raker Terbatas Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara

1. Agar pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada batas yang sdh ditetapkan oleh Belanda-Inggris pada tahun 1891, 1915, 1928; mempertahankan hasil survei tim bersama RI-Malaysia bahkan memperkuat status tugu atau patok batas tersebut menjadi batas resmi negara; kesepakatan masyarakat adat untuk tetap mengikuti perjanjian Belanda-Inggris.

 

2. Agar Pemerintah Indonesia melakukan kajian potensi SDA, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sepanjang perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kaltara.

 

3. Agar Pemerintah Indonesia melalui Kementerian/Lembaga terkait segera menyusun rencana aksi (Renaksi) yang terintegrasi dalam melakukan pembangunan yang menyeluruh di kawasan perbatasan kaltara dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan dan pendekatan kelestarian lingkungan hidup.

 

4. Agar pemerintah pusat segera melakukan percepatan pembentukan 5 (lima) Daerah Otonomi Baru (DOB) di sepanjang 1.038 kilometer garis perbatasan untuk memperkuat pengamanan kawasan perbatasan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat martabat dan harga diri bangsa.

 

5. Melakukan peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan, melalui pelatihan Garda Batas dan Pelatihan Bela Negara kepada pemuda dan masyarakat perbatasan untuk memperkuat rasa nasionalisme terhadap bangsa dan NKRI.

 

6. Mempercepat pembentukan desa Kinokot dan fasilitasi pelayanan KTP kepada penduduk desa di perbatasan, khususnya kepada penduduk desa Kinokot yang akan kembali ke Indonesia.

 

7. Mempercepat pemekaran Kecamatan Lumbis Ogong yang telah diusulkan.

 

8. Mempercepat pembangunan 4 PLBN Terpadu di Sei Pancang, Labang, Long Midang dan Long Nawang.

 

9. Mempercepat penempatan atau percepatan perwujudan gelar pasukan TNI di kawasan perbatasan, terutama di titik prioritas seperti di Sei Menggaris, Tau Lumbis, Krayan dan Long Nawang.

 

10. Agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang maksimal dalam pembangunan kawasan perbatasan Provinsi Kaltara sebagai wujud nyata pelaksanaan Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

Sumber : Dewan Ketahanan Nasional


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 14:30

Serukan Tertib Administrasi dan Program Bantuan Perumahan

Tiba di Dermaga Sungai Ular, Kecamatan Seimenggaris, Sabtu (13/7), sekitar pukul 8 pagi. Gubernur Kaltara…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:27

Resmikan Warung Kamtibmas, Beri Resep Menjadi yang Terdepan

 atau tapal batas Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara), salah satu lokasi yang terdekat…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:56

Bangun Perbatasan dengan Membuka Keterisolasian

MALINAU – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Malinau, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:54

Gubernur Minta Warga Jaga Kebersamaan

MALINAU - Dalam rangkaian peringatan HUT ke-19, Pemerintah Kabupaten Malinau menyelenggarakan berbagai…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:54

Dokter Spesialis Minim Peminat

TANJUNG SELOR – Hingga tutup pendaftaran secara online pada 15 Oktober, panitia daerah seleksi…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:53

Nelayan di Sebatik Dibantu 60 Unit Kapal

NUNUKAN – Sebagai salah satu pulau terluar, Sebatik mendapat perhatian penuh oleh pemerintah.…

Senin, 15 Oktober 2018 00:19

Kagumi Kemajuan dan Keberagaman Adat Budaya

NUNUKAN – Peran aktif dan terpeliharanya adat istiadat, serta budaya asli masyarakat lokal di…

Senin, 15 Oktober 2018 00:18

Wakil Kaltara Juara III Jambore Inovasi Kalimantan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kaltara turut ambil bagian dalam Jambore Inovasi Kalimantan…

Jumat, 12 Oktober 2018 17:23

5 Budaya Kaltara Jadi Warisan Budaya Tak Benda

JAKARTA – Bersama 225 karya budaya lain dari 30 provinsi se-Indonesia, 5 karya…

Jumat, 12 Oktober 2018 17:22

Program Transmigrasi Akan Topang Lumbung Pangan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara akan menyesuaikan program…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .