MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 13 September 2018 14:39
Kepala Sekolah Curhat ke Pemkot Tarakan
CURHAT: Sejumlah kepala SD dan SMP menyampaikan harapan ketika bertatap muka dengan Wawali Tarakan Arief Hidayat di gedung serbaguna Kantor Wali Kota, Rabu (12/9).

PROKAL.CO, TARAKAN – Di sisa masa jabatannya, Wali Kota Sofian Raga dan Wakil Wali Kota Khaeruddin Arief Hidayat Tarakan, banyak memiliki pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, terutama pada bidang pendidikan.

Hal itu terungkap dari keluhan Kepala Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam pertemuan bersama Wakil Wali Kota yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat, Rabu (12/9).

Mulai dari kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, hingga menyangkut kesejahteraan guru. Terutama guru kontrak atau guru honor. Semua disebabkan karena kondisi keuangan yang defisit.

“Kalau di SD 045 Binalatung memang terlalu banyak. Karena 2016 itu dijanji dibangun sekolah. Karena gedungnya yang lama, sudah mau roboh. Tapi saat ini defisit,” keluh Mariyati selaku mantan Kepala SD 045 Binalatung, menceritakan kondisi sekolah tempatnya mengabdi sebelumnya, usai pertemuan.

Menurut Mariyati, berdasarkan rencana Pemerintah Kota Tarakan, SD itu rencananya akan dibangun tiga tingkat. Namun, sampai saat ini belum terealisasi.

Tidak hanya pada sekolah tempat bernaung sebelumnya. Di SDN 061 Pantai Amal, juga masih kurang fasilitas, seperti lapangan olahraga, karena ketersediaan lahan.

“Di sana (SDN 016) itu lahannya yang kecil. Enggak punya lapangan olahraga. Parkir pun itu agak mepet karena baru mau dibangun. Tahun ini saya dapat bantuan WC dari DAK (Dana Alokasi Khusus),” tuturnya.

Selain itu, meskipun gedung sekolahnya sudah bagus, namun belum cukup menampung jumlah siswa. Menurut Mariyati, saat ini hanya ada 7 ruang kelas saja, sedangkan keseluruhan ada 13 rombongan belajar. Pihaknya pun terpaksa menyiasati kekurangan tersebut dengan membagi jadwal pelajaran pagi dan siang hari. “Saya sih berharapnya dibangun bertingkat, karena kecil lahannya,” imbuhnya.

Mengenai kesejahteraan guru, di SD tempatnya mengabdi saat ini terdapat 10 guru honor dengan gaji yang tidak sesuai upah minimum kota. “Gajinya kalau di sekolah memang agak kecil. Paling rendah itu ada Rp 750 (ribu). Itu pun ada beberapa orang,” beber Mariyati.

Padahal, di antara mereka ada guru honorer yang sudah lama mengabdi hingga belasan tahun. Namun, upah yang didapatnya tidak sesuai dengan masa kerja.

Tidak hanya guru honor, kesejahteraan guru PNS juga masih perlu mendapat perhatian serius. Sebab, menurut perwakilan SD 012, Iskandar, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terkadang masih diterima tidak tepat waktu. Namun, ia pun mengerti akan kondisi defisit anggaran yang dialami Pemkot Tarakan.

“Makanya kami terima kasih sekali, masih cair. Yang saya heran itu kok masih cair. Karena apa, insentif yang guru honor saja baru tiga bulan pak, yang PNS malah sudah enam bulan,” tutur Iskandar.

Wakil Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat, mengakui masih banyak pekerjaan rumah dari Pemkot Tarakan di bidang pendidikan. Namun, ia hanya bisa memfasilitasi dengan membicarakannya kepada Wali Kota Tarakan Sofian Raga. Mengingat, ia pun sudah mengundurkan diri karena akan mengikuti pemilihan legislatif.

“Berkaitan bagaimana honor, bagaimana pembayarannya, lalu dana operasional yang tidak sesuai cairnya sehingga tidak bisa membayar, di satu sisi ini tuntutan, lalu ketika mereka harus mengambil dari orangtua murid juga menjadi masalah, yang seharusnya memang tugas pemerintah kota, Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tentang kekurangan guru. Lalu kemudian ternyata antara guru negeri dan guru honor itu tidak berbanding, bahkan ada beberapa sekolah yang lebih banyak guru honornya,” ujar Arief Hidayat kepada awak media.

“Begitu pula ada yang sudah lulus S-1 lalu sampai sekarang izin belajarnya untuk mereka menyesuaikan tentang ijazahnya itu juga masih ada yang belum selesai. Belum lagi berkaitan dengan bagaimana pengakuan terhadap guru-guru honor yang mereka tidak di-SK,” lanjutnya.

“Sehingga saya pikir untuk ini coba ditangani. Belum masalah berkaitan dengan pembangunan, sarana dan prasarana, kursi yang kurang, lalu berkaitan ada beberapa sekolah yang kebanjiran, sehingga tentu ini sangat kompleks. Tetapi saya tadi merangkum semuanya untuk menyampaikan dan mencari solusi ke beberapa hal yang menurut kita bisa kita selesaikan,” sambung Arief Hidayat.

Terkait kesejahteraan guru, Plt Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto mengakui banyak kekurangan. Misalnya banyak guru honor di sekolah negeri yang sudah mengajar belasan tahun namun belum terdaftar di pusat karena tidak ada Surat Keputusan dari Wali Kota Tarakan. Padahal, itu menjadi penting bagi mereka untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) guna mendapatkan sertifikasi. 

“Kalau persyaratan untuk mendapatkan NUPTK (nomor unik pendidik dn tenaga kependidikan) harus ada SK Wali Kota. Selama ini SK Wali Kota enggak bisa dia dapatkan. Untuk pegawainya hanya SK Kepala Sekolah. Kalau untuk tenaga honor yang di sekolah swasta, cukup  SK yayasan untuk bisa mendapatkan NUPTK,” ujarnya.

Sementara itu, Wiranto juga mengakui tidak lancarnya pencairan bantuan operasional sekolah (BOP). Dalam tahun ini yang dicarikan baru tri wulan pertama. Padahal, bantuan tersebut sangat penting untuk mendukung operasional sekolah, termasuk menggaji guru honor.

“Di BOP itu di situ ada gaji pegawai yang utama. Yang kita harapkan pegawai, karena tenaga honor di sekolah rata-rata mendekati 50 persen di setiap sekolah. Otomatis ini sangat diharapkan, Kalau BOP enggak keluar, mempengarui kinerja teman-teman di sekolah. Walau bagaimanapun mereka perlu makan, perlu hidup,” jelasnya. (mrs/rio)


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 11:30

Wajib Miliki Rekomendasi DPPP

TARAKAN – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan mengeluarkan…

Selasa, 13 November 2018 11:23

Kejar Target Pengesahan APBD

TARAKAN – Draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran…

Sabtu, 10 November 2018 14:54

Potensi PAD dari SBW Tak Bisa Tergarap

TARAKAN – Sejak beberapa tahun belakangan, usaha sarang burung walet…

Sabtu, 10 November 2018 14:46

Kasus DBD Turun, MD Naik

TARAKAN – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tarakan mengalami…

Sabtu, 10 November 2018 14:33

Daerah Wajib Giatkan Program 3R

TARAKAN – Direktur Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya Kementerian…

Rabu, 07 November 2018 14:59

Tunjangan Pegawai Pemkot Terancam

TARAKAN – Ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tarakan 2018…

Rabu, 07 November 2018 14:56

Observasi Persoalan di Perbatasan

TARAKAN - Kalimantan Utara mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya dikunjungi…

Selasa, 06 November 2018 14:42

TNI AL Jajaki Pembangunan Hanggar

TARAKAN – Penambahan fasilitas pendukung akan dilakukan TNI AL di…

Senin, 05 November 2018 12:29

Tawarkan Warga Tarakan Ikut Program Transmigrasi

TARAKAN – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara…

Minggu, 04 November 2018 14:50

Awasi Pemberlakuan Upah Minimum

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memutuskan untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .