MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 10 Agustus 2018 15:12
BPK Siap Bantu Menghitung Kerugian Negara
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">KEPALA Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nizam Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan kasus korupsi. 

Sesuai tugas BPK, pihaknya siap memberikan pendampingan berupa penghitungan nilai kerugian negara apabila diminta oleh aparat penegak hukum. Apakah ada unsur melanggar pidana (korupsi) atau tidak. 

“Kalau dari hasil pemeriksaan BPK itu ada indikasi tindak pidana, lalu kita sampaikan kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan atau KPK,” ujar Nizam Burhanuddin, usai menghadiri rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Tarakan, Kamis (9/8).

Terkait tugas BPK ini, Nizam Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya juga siap untuk membantu Mabes Polri apabila diminta menghitung kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pembangunan sheet pile di Kabupaten Tana Tidung.   

Kalaupun hasil penghitungan nilai kerugian negara masih dirasakan ragu apakah  ada unsur kerugian negara atau tidak, pihaknya bisa melakukan audit investigasi yang ditangani langsung khusus bidang audit investigasi BPK RI.

 “Oh pasti, itu kewajiban. Itu sudah tugas BPK kalau diminta menghitung kerugian,” sambung Auditor Utama Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara. 

Namun, ia enggan membeberkan apakah sudah ada permintaan Mabes Polri untuk menghitung nilai kerugian negara atau belum. I Nyoman hanya menuturkan, karena kasus tersebut sedang proses hukum, ia tidak mau mengomentari terkait hal itu. 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara Karyadi juga enggan mengomentari terkait kasus dugaan korupsi di KTT, karena menjadi ranah Bareskrim Polri. Namun, terkait tugas BPK untuk menghitung kerugian negara, ada mekanisme yang harus dilalui. 

“Permintaan penghitungan kerugian negara itu memang harus didahului dulu dengan adanya expose. Mekanismenya jelas, kalau meminta BPK itu sudah ada tersangkanya. Dan itu sudah sesudah penyidikkan. Bukan penyelidikan. Sudah memenuhi unsur itu. Jadi obyek tersangkanya sudah ada, sudah melalui tahap statusnya penyidikkan, BPK diminta, baru mereka melakukan ekspose,” ujar Karyadi. 

Jika mekanisme itu diikuti, ia menjamin proses penghitungan kerugian negara tidak memakan waktu lama. Karena pihaknyapun untuk mengawal agar jangan sampai penegak humum gagal di dalam penuntutannya. Karena itu dokumen-dokumen yang diperlukan harus lengkap. (mrs/rio) 


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 00:11

Tak Terima, Laporkan

SELAIN baliho, spanduk atau poster, peserta pemilu juga diperbolehkan memasang stiker di tempat-tempat…

Senin, 15 Oktober 2018 00:10

Masih Mangkrak, Pembangunan GOR Tak Ada Kejelasan

TARAKAN – Hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tarakan Sofian Raga, pembangunan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:10

Tempuh Perjalanan Darat, Terkesan Dermaga Sungai Ular

Selama 5 tahun terbentuknya Kaltara, pembangunan wilayah perbatasan jadi perhatian. Terutama untuk infrastruktur…

Senin, 15 Oktober 2018 00:09

Fokus Perbaikan Jalan Berlubang

MALINAU - Pengerjaan jalan nasional untuk wilayah perbatasan Malinau hingga ke Sungai Ular, Kabupaten…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:25

Begini Usaha Mempermudah Urusan TKI

SEBAGAI pintu gerbang keluar masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencoba peruntungan di negeri…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:24

Terduga Perompak ‘Dihadiahi’ Timah Panas

TANJUNG SELOR – Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Nunukan bersama Satuan Tugas (Satgas)…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:23

Terkesan Inovasi Warga Nunukan

GUBERNUR Kaltara Irianto Lambrie mengapresiasi pembangunan Warung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:18

Sempat Ditolak, Berkas Akhirnya Diverifikasi

TANJUNG SELOR – Perjuangan pendaftar CPNS Pemkab Bulungan yang berkasnya sempat ditolak untuk…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:15

Banyak Warga Belum Mengerti

SEBANYAK 30 persen warga Kabupaten Bulungan belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan di Badan…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:14

Beras Lokal Kemahalan

TANJUNG SELOR – Badan Urusan Logistik (Bulog) Tanjung Selor kesulitan menyerap beras dari petani…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .