MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 10 Agustus 2018 15:12
BPK Siap Bantu Menghitung Kerugian Negara
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">KEPALA Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nizam Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan kasus korupsi. 

Sesuai tugas BPK, pihaknya siap memberikan pendampingan berupa penghitungan nilai kerugian negara apabila diminta oleh aparat penegak hukum. Apakah ada unsur melanggar pidana (korupsi) atau tidak. 

“Kalau dari hasil pemeriksaan BPK itu ada indikasi tindak pidana, lalu kita sampaikan kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan atau KPK,” ujar Nizam Burhanuddin, usai menghadiri rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Tarakan, Kamis (9/8).

Terkait tugas BPK ini, Nizam Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya juga siap untuk membantu Mabes Polri apabila diminta menghitung kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pembangunan sheet pile di Kabupaten Tana Tidung.   

Kalaupun hasil penghitungan nilai kerugian negara masih dirasakan ragu apakah  ada unsur kerugian negara atau tidak, pihaknya bisa melakukan audit investigasi yang ditangani langsung khusus bidang audit investigasi BPK RI.

 “Oh pasti, itu kewajiban. Itu sudah tugas BPK kalau diminta menghitung kerugian,” sambung Auditor Utama Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara. 

Namun, ia enggan membeberkan apakah sudah ada permintaan Mabes Polri untuk menghitung nilai kerugian negara atau belum. I Nyoman hanya menuturkan, karena kasus tersebut sedang proses hukum, ia tidak mau mengomentari terkait hal itu. 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara Karyadi juga enggan mengomentari terkait kasus dugaan korupsi di KTT, karena menjadi ranah Bareskrim Polri. Namun, terkait tugas BPK untuk menghitung kerugian negara, ada mekanisme yang harus dilalui. 

“Permintaan penghitungan kerugian negara itu memang harus didahului dulu dengan adanya expose. Mekanismenya jelas, kalau meminta BPK itu sudah ada tersangkanya. Dan itu sudah sesudah penyidikkan. Bukan penyelidikan. Sudah memenuhi unsur itu. Jadi obyek tersangkanya sudah ada, sudah melalui tahap statusnya penyidikkan, BPK diminta, baru mereka melakukan ekspose,” ujar Karyadi. 

Jika mekanisme itu diikuti, ia menjamin proses penghitungan kerugian negara tidak memakan waktu lama. Karena pihaknyapun untuk mengawal agar jangan sampai penegak humum gagal di dalam penuntutannya. Karena itu dokumen-dokumen yang diperlukan harus lengkap. (mrs/rio) 


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 10:12

Indeks Demokrasi di Kaltara Naik

JAKARTA – Penghargaan demi penghargaan terus diraih Kaltara di tingkat…

Jumat, 14 Desember 2018 10:09

Simpan Sabu 10 Kg di Jeriken, Dua WNA Diduga Jaringan Internasional

TANJUNG SELOR – Dua warga negara asing tanpa identitas diamankan jajaran…

Jumat, 14 Desember 2018 10:05

Libatkan Masyarakat Awasi Pemilu

TANJUNG SELOR – Pengawasan partisipatif masyarakat menjadi cara Badan Pengawas…

Kamis, 13 Desember 2018 10:45

Nelayan Curigai Ada Permainan Penyaluran Solar Bersubsidi

TARAKAN – Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan kembali mengeluhkan sulitnya…

Kamis, 13 Desember 2018 10:31

Waspada Ancaman di Perbatasan

TARAKAN – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan aparat keamanan akan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:29

Bocah 4 Tahun Terseret Arus

TANJUNG SELOR – Suasana di kamar jenazah RSD dr H…

Rabu, 12 Desember 2018 09:53

GIMANA NIH..!! Penyaluran Dana Desa Tersendat di Kabupaten

PENYALURAN dana desa tahap ketiga ke rekening kas umum daerah…

Rabu, 12 Desember 2018 09:52

Dana Transfer Naik Rp 514 M

JAKARTA – Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Utara. Pasalnya, provinsi…

Selasa, 11 Desember 2018 10:08

Diskominfo Kejar Target Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pada 2020 mendatang tidak ada…

Selasa, 11 Desember 2018 10:02

Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .