MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 07 Agustus 2018 14:19
Perusahaan Kelapa Sawit Harus Patuh soal Plasma
PATUHI PERATURAN: Perkebunan kelapa sawit di Sekatak. Perusahaan perkebunan kelapa sawit diminta mematuhi aturan terkait plasma.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, meminta seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kaltara, mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Termasuk memenuhi kewajibannya  membangun  kebun plasma untuk masyarakat sekitar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saut menegaskan, kewajiban perusahaan membangun lahan plasma selalu ditekankan kepada pelaku usaha yang ingin mengurus izin perkebunan.

Seperti yang diamanatkan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

“Di Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga dicantumkan pernyataan kesanggupan membangun plasma dalam surat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU),” ungkapnya kepada Bulungan Post, Senin (6/8).

Lanjutnya, berdasarkan undang-undang perkebunan, perusahaan diwajibkan me,fasilitasi kebun plasma yang luasnya setara dengan 20 persen konsesi perusahaan.

 “Aturannya sudah jelas, masyarakat di sekitar perusahaan wajib menerima lahan plasma. Pembangunannya juga bisa di luar konsensi lahan. Nah, di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi yang luasnya setara dengan 20 persen HGU,” ujarnya.

Dikatakannya, agar pengawasan yang dilakukan instansi terkait bisa maksimal, Pemprov Kaltara dapat membuat aturan berupa perda tentang lahan plasma.

Pihaknya menilai, pemerintah setempat kurang tegas terhadap perusahaan yang belum menyediakan lahan plasma.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, wajib mendata jumlah luasan lahan yang sudah digunakan perusahaan perkebunan. Termasuk luas kebun plasma yang sudah direalisasikan untuk masyarakat. Selama ini DPRD belum menerima laporan data tentang luas lahan perkebunan sawit yang sudah berproduksi,” pungkasnya. (adv/*/isa/rio)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .