MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Selasa, 07 Agustus 2018 13:47
Piutang Jaminan Reklamasi Capai Rp 177 M

Kementerian ESDM Peringati Perusahaan Nakal

BERI PEMBINAAN: Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo menyampaikan arahannya di hadapan pengusaha batu bara di Swissbelhotel, Tarakan, Senin (7/8).

PROKAL.CO, TARAKAN – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo, mengingatkan kewajiban terhadap pengusaha tambang di Kalimantam Utara.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sama saja dengan mempersulit usaha. Hal itu ditegaskannya, mengingat laporan yang ia terima, masih banyak pengusaha tambang batu bara yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Tidak hanya bagi perusahaan yang masih melakukan eksplorasi dan produksi saja, tapi juga terhadap pengusaha yang sudah tidak lagi beraktivitas alias stop, namun belum membayar jaminan reklamasi pascatambang.

“Tadi masih ada piutang Rp 177 miliar, enggak sedikit sebetulnya itu. Bisa jadi itu perusahaan yang sudah mati, habis izinnya. Kalau perusahaan yang sudah mati, enggak serta merta kewajibannya berhenti juga. Karena dia dihitung sebagai hutang yang harus ditagih terus-menerus,” tegas Sri Raharjo kepada awak media, di Tarakan, Senin (6/8).

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kaltara dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk mendesak pengusaha pertambangan. Karena memang menjadi tanggung jawab provinsi.

Jika tidak juga dilunasi, urusannya bisa ke ranah pidana. Karena penagihan selanjutnya akan ditangani Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Ya kenapa tidak, kalau itu dianggap merugikan keuangan negara,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dampak lain juga bisa menjalar terhadap kuota produksi batu bara untuk perusahaan tersebut. Menurut Sri Raharjo, jika perusahaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, pihaknya tidak segan untuk mengurangi kuota produksi mereka.

“Pelaku usahanya harus patuh. Kalau tidak patuh lalu minta kenaikan produksi, ya jangan harap itu dipenuhi, tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak segan untuk tidak memproses pengajuan izin operasional jika perusahaan tersebut tidak melunasi tunggakannya. Termasuk tidak memenuhi kewajiban corporate social responsibility (CSR) serta tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Misalnya, beberapa waktu lalu terbit Keputusan Menteri ESDM tentang kewajiban penjualan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Pemerintah Pusat sendiri sudah menargetkan, setidaknya 25 persen dari tingkat produksi batu bara di Kaltara diperuntukkan kebutuhan domestik.

Disinggung pembatasan produksi batu bara Kalimantan Utara oleh pemerintah pusat, menurut Sri Raharjo, sebenarnya tidak dikurangi. Karena produksi batu bara Kaltara dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun lalu saja, produksi batu bara Kaltara mencapai 12 juta ton.

Meski demikian, ia mengakui, pihaknya sudah menerima usulan kenaikan produksi batu bara dari Pemprov Kaltara. Dan saat ini sedang dipelajari oleh Kementerian ESDM karena harus mempertimbangkan juga kuota produksi daerah lainnya. “Tapi mudah-mudahan 2019 berubah,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI asal Kalimantan Utara Ari Yusnita, berharap pengusaha batu bara di Kaltara patuh dengan aturan yang berlaku. Sebagai komisi yang membidangi soal pertambangan dan energi, ia merasa punya tanggung jawab ikut mengawasi pertambangan di Kaltara.

“Semoga pengusaha batu bara bisa cepat untuk membayar. Karena mungkin mereka beranggapan kalau tutup tambangnya otomatis tidak membayar. Ternyata tetap harus membayar,” harapnya.

Begitu juga terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini. Seperti dugaan pencemaran lingkungan waktu lalu di Malinau dan Kabupaten Tana Tidung akibat dampak jebolnya tanggul tambang batu bara. Ari Yusnita juga turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.

“Kalau sampai ada lagi yang melaporkan dan jebol lagi, jebol lagi, otomatis kami berhak untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan CSR harus diutamakan masyarakat, dirasakan masyarakat,” harapnya.

Di pihak lain, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltara Ferdy Manurung membenarkan masih ada pengusaha tambang yang belum melunasi reklamasi tambangnya. Namun Ferdy enggan membocorkan jumlah dan nominal tunggakan.

“Saya lupa berapa yang belum bayar. Tapi ada beberapa perusahaan. Saya lupa nilainya, cuman lumayan besar. Tapi provinsi dan pak gubernur juga menekankan masalah itu, kewajiban terhadap negara harus dipenuhi,” tegasnya.

Dinas Pertambangan dan Energi Kaltara sudah mengambil tindakan awal terhadap perusahaan yang belum membayar jaminan reklamasi tambangnya. Selain imbauan, juga memberikan sanksi administrasi berupa tidak melayani pengajuan izin operasional selama belum dipenuhi kewajibannya. Itu dilakukan sebagai bagian dari pembinaan.

Ia berharap seluruh perusahaan tambang di Kaltara patuh terhadap aturan yang berlaku. Tidak hanya kewajiban terhadap negara, termasuk juga kewajiban terhadap masyarakat sekitar melalui CSR, serta melakukan penambangan secara benar. (mrs/rio)


BACA JUGA

Senin, 10 September 2018 15:03

Ongkos Angkut Disetarakan Harga dengan SOA

DINAS Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltara tengah menyusun rancangan…

Senin, 10 September 2018 14:48

Harga Masih Anjlok

MESKI kurs dolar menguat dan diprediksi sebagian pengamat ekonomi lokal, bakal berdampak positif terhadap…

Senin, 10 September 2018 14:46

Produksi Tambak Udang Masih Jauh dari Harapan

TARAKAN – Potensi budidaya tambak diharapkan mampu bersaing menjadi salah satu sektor yang membangkitkan…

Jumat, 07 September 2018 14:21

Berhemat, Solusi Hadapi Melemahnya Rupiah

NILAI tukar rupiah yang mencapai Rp 15 ribu per USD 1, membuat masyarakat kian panik. Namun, kenaikan…

Jumat, 07 September 2018 14:17

Dolar Naik, Momentum Genjot Ekspor

TARAKAN – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hendik Sudaryanto bersyukur,…

Kamis, 06 September 2018 17:27

Budidaya Rumput Laut Perlu Diatur

BUDIDAYA rumput laut di Kaltara cukup menjanjikan. Beberapa petani rumput laut, baik di Tarakan maupun…

Kamis, 06 September 2018 17:21

Agustus, Tarakan Alami Deflasi

TARAKAN – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi, masih terjaga.…

Kamis, 06 September 2018 17:16

Dolar Melonjak, Hindari Belanja Barang Impor

TARAKAN - Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai puncaknya dalam dua hari terakhir,…

Rabu, 05 September 2018 16:27

Liquid Vapor Dikenakan Bea Cukai

TARAKAN – Pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan terhadap rokok elektrik atau dikenal vapor…

Selasa, 04 September 2018 14:36

Gali Sumber PAD Alternatif

MEROSOTNYA penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) hingga akhir triwulan ketiga tahun ini, mendapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .