MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Selasa, 07 Agustus 2018 13:47
Piutang Jaminan Reklamasi Capai Rp 177 M

Kementerian ESDM Peringati Perusahaan Nakal

BERI PEMBINAAN: Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo menyampaikan arahannya di hadapan pengusaha batu bara di Swissbelhotel, Tarakan, Senin (7/8).

PROKAL.CO, TARAKAN – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo, mengingatkan kewajiban terhadap pengusaha tambang di Kalimantam Utara.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sama saja dengan mempersulit usaha. Hal itu ditegaskannya, mengingat laporan yang ia terima, masih banyak pengusaha tambang batu bara yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Tidak hanya bagi perusahaan yang masih melakukan eksplorasi dan produksi saja, tapi juga terhadap pengusaha yang sudah tidak lagi beraktivitas alias stop, namun belum membayar jaminan reklamasi pascatambang.

“Tadi masih ada piutang Rp 177 miliar, enggak sedikit sebetulnya itu. Bisa jadi itu perusahaan yang sudah mati, habis izinnya. Kalau perusahaan yang sudah mati, enggak serta merta kewajibannya berhenti juga. Karena dia dihitung sebagai hutang yang harus ditagih terus-menerus,” tegas Sri Raharjo kepada awak media, di Tarakan, Senin (6/8).

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kaltara dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk mendesak pengusaha pertambangan. Karena memang menjadi tanggung jawab provinsi.

Jika tidak juga dilunasi, urusannya bisa ke ranah pidana. Karena penagihan selanjutnya akan ditangani Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Ya kenapa tidak, kalau itu dianggap merugikan keuangan negara,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dampak lain juga bisa menjalar terhadap kuota produksi batu bara untuk perusahaan tersebut. Menurut Sri Raharjo, jika perusahaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, pihaknya tidak segan untuk mengurangi kuota produksi mereka.

“Pelaku usahanya harus patuh. Kalau tidak patuh lalu minta kenaikan produksi, ya jangan harap itu dipenuhi, tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak segan untuk tidak memproses pengajuan izin operasional jika perusahaan tersebut tidak melunasi tunggakannya. Termasuk tidak memenuhi kewajiban corporate social responsibility (CSR) serta tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Misalnya, beberapa waktu lalu terbit Keputusan Menteri ESDM tentang kewajiban penjualan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Pemerintah Pusat sendiri sudah menargetkan, setidaknya 25 persen dari tingkat produksi batu bara di Kaltara diperuntukkan kebutuhan domestik.

Disinggung pembatasan produksi batu bara Kalimantan Utara oleh pemerintah pusat, menurut Sri Raharjo, sebenarnya tidak dikurangi. Karena produksi batu bara Kaltara dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun lalu saja, produksi batu bara Kaltara mencapai 12 juta ton.

Meski demikian, ia mengakui, pihaknya sudah menerima usulan kenaikan produksi batu bara dari Pemprov Kaltara. Dan saat ini sedang dipelajari oleh Kementerian ESDM karena harus mempertimbangkan juga kuota produksi daerah lainnya. “Tapi mudah-mudahan 2019 berubah,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI asal Kalimantan Utara Ari Yusnita, berharap pengusaha batu bara di Kaltara patuh dengan aturan yang berlaku. Sebagai komisi yang membidangi soal pertambangan dan energi, ia merasa punya tanggung jawab ikut mengawasi pertambangan di Kaltara.

“Semoga pengusaha batu bara bisa cepat untuk membayar. Karena mungkin mereka beranggapan kalau tutup tambangnya otomatis tidak membayar. Ternyata tetap harus membayar,” harapnya.

Begitu juga terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini. Seperti dugaan pencemaran lingkungan waktu lalu di Malinau dan Kabupaten Tana Tidung akibat dampak jebolnya tanggul tambang batu bara. Ari Yusnita juga turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.

“Kalau sampai ada lagi yang melaporkan dan jebol lagi, jebol lagi, otomatis kami berhak untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan CSR harus diutamakan masyarakat, dirasakan masyarakat,” harapnya.

Di pihak lain, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltara Ferdy Manurung membenarkan masih ada pengusaha tambang yang belum melunasi reklamasi tambangnya. Namun Ferdy enggan membocorkan jumlah dan nominal tunggakan.

“Saya lupa berapa yang belum bayar. Tapi ada beberapa perusahaan. Saya lupa nilainya, cuman lumayan besar. Tapi provinsi dan pak gubernur juga menekankan masalah itu, kewajiban terhadap negara harus dipenuhi,” tegasnya.

Dinas Pertambangan dan Energi Kaltara sudah mengambil tindakan awal terhadap perusahaan yang belum membayar jaminan reklamasi tambangnya. Selain imbauan, juga memberikan sanksi administrasi berupa tidak melayani pengajuan izin operasional selama belum dipenuhi kewajibannya. Itu dilakukan sebagai bagian dari pembinaan.

Ia berharap seluruh perusahaan tambang di Kaltara patuh terhadap aturan yang berlaku. Tidak hanya kewajiban terhadap negara, termasuk juga kewajiban terhadap masyarakat sekitar melalui CSR, serta melakukan penambangan secara benar. (mrs/rio)


BACA JUGA

Minggu, 18 November 2018 14:27

UKM Kaltara Kalah dari Segi Pemasaran

PEMASARAN produk masih menjadi kendala sebagian pelaku usaha kecil menengah…

Minggu, 18 November 2018 14:25

Utang Pemprov Dicicil Tiga Tahun

LEMBAGA pembiayaan yang merupakan badan usaha milik negara di bawah…

Minggu, 18 November 2018 14:23

KEE Masuk Lahan Perluasan Kebun Sawit

TANJUNG SELOR – Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bulungan memiliki…

Sabtu, 17 November 2018 02:16

Stok Bahan Pokok Mencukupi

TANJUNG SELOR – Ketersediaan bahan pokok seperti beras, jagung, cabai besar,…

Jumat, 16 November 2018 10:39

Intensifkan Pengawasan Malam Hari

TARAKAN – Aktivitas nelayan pukat pada malam hari di sekitar…

Jumat, 16 November 2018 10:20

Harga Anjlok karena Stok Melimpah

TARAKAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai persoalan anjloknya…

Kamis, 15 November 2018 10:28

Lulusan Teknik Industri Bakal Banyak Dicari

TANJUNG SELOR – Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja…

Rabu, 14 November 2018 12:27

Minta Petani Tak Bergantung ke Dinas

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultural Dinas…

Selasa, 13 November 2018 11:52

Produk UKM Dikenal Hingga Mancanegara

BERDASARKAN data yang dimiliki Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM…

Senin, 12 November 2018 22:36

Pastikan Upah Naik Setiap Tahun

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang (Kabid) Bidang Hubungan Industrial dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .