MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Agustus 2018 14:38
Anggota Dewan Wajib Serahkan LHKPN
Marthen Sablon

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Salah satu upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan, yakni mewajibkan pejabat publik memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Marthen Sablon mengatakan, dengan memberikan LHKPN dapat menaikkan kepercayaan publik masyarakat kepada para pejabat dan anggota DPRD di  Kaltara.

 “Kewajiban tersebut tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain itu pelaporan LHKPN juga sebuah upaya KPK dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ungkapnya kepada Bulungan Post, Rabu (1/8).

Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN. Apalagi lembaga yang dipimpinnya itu baru satu anggota DPRD Kaltara yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

“LHKPN ini mempermudah pihak penegak hukum dalam menelusuri penyimpangan uang negara, ini wujud transparansi ke publik. Apalagi di zaman keterbukaan ini semua masyarakat harus tahu apalagi terhadap konstituennya,” ujarnya.

Dijelaskannya, keterlambatan anggota DPRD Kaltara menyampaikan LHKPN kepada KPK disebabkan berkas pelaporan belum diberikan kepada anggota dewan.

 “Baru dalam minggu ini kami menerima berkas LHKPN yang harus diisi. Kemungkinan ini hanya kurang koordinasinya sekretariat dengan para anggota,” jelasnya.

Ditegaskannya, KPK akan mengevaluasi LHKPN dewan ini yang selanjutnya  akan dikembalikan ke Inspektorat. Melaporkan kewajiban penyelenggara negara harus dilakukan guna menghindari adanya dugaan-dugaan yang tidak diinginkan.

“Saya meyakini anggota DPRD Kaltara saat ini telah menyiapkan LHKPN yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan segera dilaporkan kepada KPK,” pungkasnya. (adv/*/isa/rio) 


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2018 15:45

Dewan Minta Daerah Terisolasi Diprioritaskan

TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan menjadi salah satu perhatian DPRD Kaltara. Pasalnya, jalan dianggap…

Kamis, 27 September 2018 16:55

Tingkatkan Transparansi Rekrutmen CPNS

TANJUNG SELOR – Penerimaan CPNS mendapat perhatian wakil rakyat Bumi Benuanta –sebutan Kaltara.…

Selasa, 25 September 2018 12:06

SOA ke Perbatasan Diharapkan Berlanjut

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mengantisipasi berakhirnya subisdi penerbangan ke daerah perbatasan…

Selasa, 25 September 2018 12:04

Dewan Kebut Raperda APBD-P

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara kembali menggelar rapat paripurna, Senin (24/9). Rapat paripurna…

Kamis, 20 September 2018 17:48

Jelang Pemilu, Jaga Kondusifitas

TARAKAN - Menjelang masuknya tahapan kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres)…

Kamis, 20 September 2018 16:49

Dermaga PLBL Liem Hie Djung Butuh Perbaikan

TANJUNG SELOR – Komisi III DPRD Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 20 September 2018 16:34

Berharap Sengketa Batas Negara Tuntas

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara),…

Selasa, 18 September 2018 15:18

Telekomunikasi di Perbatasan Perlu Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Warga di Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong belum sepenuhnya menikmati sarana telekomunikasi…

Selasa, 18 September 2018 15:15

Sarankan Tambang Emas Sekatak Dilegalkan

TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara Kosmas Kajan meminta pemerintah daerah…

Selasa, 18 September 2018 15:13

Harapkan Seleksi CPNS Berjalan Baik

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengingatkan kepada masyarakat yang menjadi ingin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .