MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Agustus 2018 14:38
Anggota Dewan Wajib Serahkan LHKPN
Marthen Sablon

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Salah satu upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan, yakni mewajibkan pejabat publik memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Marthen Sablon mengatakan, dengan memberikan LHKPN dapat menaikkan kepercayaan publik masyarakat kepada para pejabat dan anggota DPRD di  Kaltara.

 “Kewajiban tersebut tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain itu pelaporan LHKPN juga sebuah upaya KPK dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ungkapnya kepada Bulungan Post, Rabu (1/8).

Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN. Apalagi lembaga yang dipimpinnya itu baru satu anggota DPRD Kaltara yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

“LHKPN ini mempermudah pihak penegak hukum dalam menelusuri penyimpangan uang negara, ini wujud transparansi ke publik. Apalagi di zaman keterbukaan ini semua masyarakat harus tahu apalagi terhadap konstituennya,” ujarnya.

Dijelaskannya, keterlambatan anggota DPRD Kaltara menyampaikan LHKPN kepada KPK disebabkan berkas pelaporan belum diberikan kepada anggota dewan.

 “Baru dalam minggu ini kami menerima berkas LHKPN yang harus diisi. Kemungkinan ini hanya kurang koordinasinya sekretariat dengan para anggota,” jelasnya.

Ditegaskannya, KPK akan mengevaluasi LHKPN dewan ini yang selanjutnya  akan dikembalikan ke Inspektorat. Melaporkan kewajiban penyelenggara negara harus dilakukan guna menghindari adanya dugaan-dugaan yang tidak diinginkan.

“Saya meyakini anggota DPRD Kaltara saat ini telah menyiapkan LHKPN yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan segera dilaporkan kepada KPK,” pungkasnya. (adv/*/isa/rio) 


BACA JUGA

Selasa, 07 Agustus 2018 14:16

DPRD Apresiasi Prestasi Pesparawi Kaltara

TANJUNG SELOR – Keberhasilan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kalimantan Utara…

Selasa, 07 Agustus 2018 14:14

Daerah Terpencil dan Terisolasi Perlu Perhatian

TANJUNG SELOR – Wilayah perbatasan dan Pedalaman Kalimantan Utara masih memiliki daerah yang menyandang…

Jumat, 03 Agustus 2018 15:03

Kurang Anggaran, Peningkatan Infrastruktur Terhambat

TANJUNG SELOR – Masih banyak jalan yang rusak, terutama di wilayah pedesaan menjadi persoalan…

Jumat, 03 Agustus 2018 14:58

Jalan Pedesaan Butuh Perbaikan

TANJUNG SELOR - Warga di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara menginginkan agar jalan di…

Kamis, 02 Agustus 2018 14:40

Tingkatkan Kualitas Pendidikan

TANJUNG SELOR -  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Abdul Jalil…

Kamis, 02 Agustus 2018 14:37

Ajak Pemuda Berantas Narkoba

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi…

Kamis, 02 Agustus 2018 14:35

Tower Telekomunikasi Belum Terealisasi

TANJUNG SELOR - Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, seiring perkembangan…

Kamis, 02 Agustus 2018 14:34

Ambulans Sungai Dibutuhkan Warga

TANJUNG SELOR - Warga yang bermukim di wilayah transmigrasi, tepatnya SP 5 Salimbatu, Kecamatan Tanjung…

Selasa, 31 Juli 2018 12:46

Masyarakat Wajib Pahami Empat Pilar Kebangsaan

TANJUNG SELOR – Empat konsensus atau pilar berbangsa dan bernegara, di antaranya Pancasila, Undang…

Selasa, 31 Juli 2018 12:45

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 Disetujui

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .