MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Rabu, 01 Agustus 2018 14:01
Kesbangpol Awasi Semua Ormas
Basiran

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Rencana pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Utara, mendapat penolakan sejumlah pihak. Namun, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara, Basiran menegaskan, organisasi masyarakat  (ormas) yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 “Ormas FPI mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebab, dengan SKT itu semua cabang FPI yang ada di Indonesia  telah terdaftar dan secara otomatis tercatat di Kesbangpol wilayah. Aturannya kan memang begitu di dalam undang-undang,” kata Basiran kepada Bulungan Post, Selasa (31/7)

Dikatakannya, setiap warga negara memiliki hak sama untuk berkumpul dan berserikat. Termasuk FPI yang keberadaannya diakui oleh negara dan dilindungi oleh Undang -Undang tentang Ormas.

“Hingga saat ini kepengurusan FPI tingkat provinsi belum terbentuk. Jadi kami tetap mengawasi. Serta tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak, apalagi resmi terdaftar,” ucapnya.

Dikatakannya, seharusnya sesama warga negara tidak perlu saling berselisih. Ia pun menyayangkan sikap penolakan terhapad FPI yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah ujarnya tidak tinggal diam. Kesbangpol pun ucapnya terus mengawasi gerak-gerik setiap ormas di Kaltara. Termasuk FPI. Bahkan Basiran menjelaskan, pengurus FPI di Kaltara hingga kini belum ada.

“Yang bisa dibubarkan itu kalau ormas aliran sesat. Itu juga harus ada fatwa majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, keputusannya ada di MA. FPI yang ingin membentuk kepengurusan di daerah, hanya diwajibkan untuk melapor saja di Kesbangpol,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah dapat mengambil sikap terhadap ormas yang dirasa mengancam kesatuan Republik Indonesia serta mengganggu kondusifitas kemanan.  “Ormas itu juga harus patuh terhadap NKRI dan Pancasila sehingga tidak boleh melakukan kegiatan yang radikal,” jelasnya.

Ditegaskannya, munculnya gejolak penolakan FPI di Kaltara telah diantisipasi aparat keamanan bersama pemerintah. 

“Saya berharap Pemkot Tarakan dapat membangun komunikasi dengan semua ormas yang ada,” pungkasnya. (*/isa/rio)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 10:11

Pajak Lampaui Target

TANJUNG SELOR – Penerimaan pajak daerah di  Badan Pengelolaan Pajak…

Kamis, 13 Desember 2018 10:37

DPT Kaltara 450.108 Jiwa

TANJUNG SELOR – Warga Kalimantan Utara yang memiliki hak pilih…

Rabu, 12 Desember 2018 09:58

Siapkan Perda Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG SELOR – Langkah cepat diambil Pemkab dan DPRD Bulungan…

Rabu, 12 Desember 2018 09:55

16 Raperda Tertunda

KELANJUTAN pembahasan 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemprov Kaltara…

Selasa, 11 Desember 2018 10:26

Jumlah Printer KTP-el Belum Ideal

TANJUNG SELOR – Jumlah printer untuk pencetakan KTP-el di Dinas…

Selasa, 11 Desember 2018 10:00

DPTHP-2 Bertambah 64 Pemilih

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan telah usai…

Selasa, 11 Desember 2018 09:55

Realisasi DAK Capai 90,7 Persen

TANJUNG SELOR – Pencairan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan…

Senin, 10 Desember 2018 12:57

Sertifikasi Nelayan Tersisa 1 Persen

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mendapatkan kuota sebanyak 600 nelayan…

Senin, 10 Desember 2018 12:48

Tahun Depan Bertambah

KABUPATEN Bulungan akan kembali kedatangan warga transmigrasi pada tahun depan.…

Senin, 10 Desember 2018 12:46

Waspada Diabetes Melitus

PENYAKIT diabetes melitus perlu diwaspadai masyarakat. Karena menurut Ketua Ikatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .