MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 20 Juli 2018 13:10
Ikuti Regulasi atau Tidak Boleh Beroperasi

Taksi Konvensional Minta Dirangkul

SAMPAIKAN KELUHAN: Ratusan sopir taksi konvensional melakukan demonstrasi di halaman gedung DPRD Tarakan, Kamis (19/7). Demo tersebut langsung disampaikan kepada Forkominda yang menemui massa.

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Kontroversi terhadap kehadiran layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, terutama untuk roda empat yang berlarut-larut, akhirnya mendapatkan sikap tegas dari Pemerintah Kota Tarakan.   

Hanya ada dua pilihan yang diberikan. Pemkot Tarakan tidak mengizinkan Grab beroperasi, atau boleh namun dengan catatan, mengikuti regulasi yang ada.    

“Hasil rapat kami bersama FKPD (sekarang Forkominda) Pak Wali, Pak Dandim dan Pak Kapolres bersama rekan-rekan SPTI (serikat pekerja transportasi Indonesia) disepakati bahwa kami mengambil tadi keputusan yang kami sampaikan bahwa tidak ada alasan lain Grab tidak boleh beroperasi di Tarakan,” tegas Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mewakili pemerintah kota, usai memimpin hearing. 

“Dan kedua, usulan tadi bahwa meminta pemerintah kota tidak dikeluarkan rekomendasi untuk proses pengurusan izin Grab ini di tingkat provinsi, kecuali mematuhi aturan Permenhub 108 yang melibatkan angkutan umum yang sudah ada,” lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Sikap itu diambil setelah Pemkot Tarakan mendapat desakkan dari supir taksi konvensional yang menggelar demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Kamis (19/7). 

Para sopir taksi terdiri dari angkutan kota dan taksi bandara yang mengeluhkan kesepakatan yang sudah dicapai melalui rapat beberapa bulan lalu, tidak dilaksanakan. 

Layanan transportasi Grab, terutama roda empat, masih ditemukan berkeliaran mengangkut penumpang. Padahal, belum memiliki izin beroperasi dari pemerintah. 

Agar Grab benar-benar tidak bisa beroperasi lagi di Tarakan,  sopir taksi kanvensional ini juga meminta agar aplikasinya diblokir. 

Sayang, menurut Salman Aradeng, kewenangan bukan pada Pemkot Tarakan. Pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara maupun pusat untuk memfasilitasi usulan tersebut. 

Menurut Salman Aradeng, penolakkan Grab ini berdasarkan azas keadilan. Sebab keberadaan Grab yang beroperasi saat ini belum memiliki izin. 

Tidak halnya dengan taksi konvensional lainnya yang memiliki izin. Dengan pertimbangan tersebut, tidak ada alasan Grab beroperasi. Apalagi Grab adalah perusahaan besar.  

Salman Aradeng juga mengaku pernah menyatakan langsung penolakannya kepada manajemen Grab di Tarakan beberapa waktu lalu. 

“Saya sudah pernah ketemu langsung walapun tidak secara formal, bahwa kami sudah minta kamu ini akal-akalan. Jadi Grab ini akal-akalan. Tolong dulu ikuti regulasi yang ada baru beroperasi. Jadi tidak ada alasan bahwa ini karena perut, karena apa, kami minta,” tegasnya. 

Terhadap hasil hearing tersebut, Pemkot Tarakan secepatnya akan memanggil manajemen Grab untuk menyampaikan hal ini. Mereka harus mengikuti regulasi yang ada atau tidak boleh beroperasi sama sekali.

“Saya mengimbau sekali lagi bahwa Grab ini belum punya izin. Kalau belum punya izin di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pastilah dilarang. Besok (hari ini, red) kami undang Grab,”  tutur Wali Kota Tarakan, Sofian Raga. 

Hasil hearing ini juga akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyawan menegaskan bakal menindak sopir Grab yang masih beroperasi. 

“Bila ada beroperasi angkutan orang atau barang yang tidak ada KIR, tidak ada izin, tidak ada SIM B umum dan sebagainya, kita tilang, kita bawa ke pengadilan,” tegas Kapolres. 

Sebenarnya, Yudhistira mengaku tindakan ini sudah dilakukan jajarannya sejak beberapa bulan lalu. Selama ini pihaknya sudah menilang 12 sopir Grab. Namun, belum memberikan efek jera. 

Sementara itu, perwakilan taksi konvensional, Abdullah menilai, sebenarnya tidak ada persoalan jika Grab mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Dalam Permenhub 108 itu ada ketentuannya Grab, harus beroperasi dengan catatan merangkul konvensional yang sudah sah. Kita kan ada beberapa, ada di bawah koperasi AV Jasa, ada di bawah koperasi Garuda, dan lain-lain. Kenapa bukan ini yang dirangkul untuk mencari solusinya? Kenapa harus ada penambahan?” keluh mantan Ketua Umum SPTI Tarakan dua periode ini. 

Hal ini pernah ia dapatkan ketika berada di Jakarta. Taksi Blue Bird yang merupakan salah satu penyedia jasa transportasi terbesar di ibu kota, telah bersinergi dengan Grab. “Kenapa kita tidak contoh yang begini-begini?,” imbuhnya. 

Menurutnya, jenis taksi yang ada saat ini sebenarnya bisa menyesuaikan dengan Grab. Hanya angkutan umum saja yang belum karena kondisi mobilnya. Namun, mestinya perlu dilakukan survei juga layak apa tidak Grab hadir di Tarakan. Disesuaikan dengan faktor-faktor pendukung seperti luas wilayah, panjang jalan, dan lain-lain.   

Di sisi lain, Abdullah menilai, Pemkot Tarakan sudah mengeluarkan peraturan daerah bahwa tidak ada penambahan angkutan umum. Yang ada peremajaan. Itu dibuktikan dengan penggunaan taksi bandara maupun yang merupakan peremajaan dari angkot umum yang dinilai sudah tidak layak pakai. 

Apabila manajemen Grab belum bisa memenuhi izin operasi, pihaknya mendukung tidak dibolehkan beroperasi. Bahkan, Abdullah menginginkan tidak hanya roda empat, termasuk juga roda dua agar tidak beroperasi di Bumi Paguntaka. (mrs/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:52

Longsor di Jalan Lingkar Sebatik, Ancam Keselamatan Warga, Belum Ada Penanganan

SEBATIK BARAT – Kondisi jalan lingkar Sebatik, tepatnya di Bukit Menangis RT 06 Desa Bambangan,…

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:49

Bangkitkan Semangat Nasionalime di Tengah Keterbatasan

Lima tahun sudah sekolah tapal batas Darul Furqon hadir di Sebatik Tengah. Keberadaannya mampu memberikan…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:50

Bentuk Desa Tangguh Bencana

TANJUNG SELOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara mempunyai program membuat desa tangguh…

Jumat, 17 Agustus 2018 14:38

Gelar Upacara di Sekolah Tapal Batas

Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:45

Berkas Laka Speedboat Belum Lengkap

BERKAS kasus kecelakaan laut Speedboat Harapan Baru, belum sepenuhnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:46

Sempat Jual Sapi, Kini Punya Belasan Kapal LCT

Meraih kesuksesan pasti melalui proses. Begitupun yang dualami Jupri Budiman Pahit dan manis menjalani…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:43

Capaian Imunisasi MR 21,68 Persen

TANJUNG SELOR - Meski pemberian vaksin Measles Rubella (MR) masih menuai pro kontra di kalangan masyarakat…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:39

Sertifikasi Halal sambil Jalan

PRO dan kontra yang terjadi akibat vaksin imunisasi Measles Rubella (MR) menimbulkan keresahan bagi…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:51

Satu Kepala OPD Terjaring Razia Satpol PP

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar PNS maupun pegawai tidak tetap…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:44

Rekrutmen CPNS Tunggu Kepastian Pusat

MASYARAKAT Tarakan masih harus bersabar untuk bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .