MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 20 Juli 2018 13:10
Ikuti Regulasi atau Tidak Boleh Beroperasi

Taksi Konvensional Minta Dirangkul

SAMPAIKAN KELUHAN: Ratusan sopir taksi konvensional melakukan demonstrasi di halaman gedung DPRD Tarakan, Kamis (19/7). Demo tersebut langsung disampaikan kepada Forkominda yang menemui massa.

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Kontroversi terhadap kehadiran layanan jasa transportasi berbasis online, Grab, terutama untuk roda empat yang berlarut-larut, akhirnya mendapatkan sikap tegas dari Pemerintah Kota Tarakan.   

Hanya ada dua pilihan yang diberikan. Pemkot Tarakan tidak mengizinkan Grab beroperasi, atau boleh namun dengan catatan, mengikuti regulasi yang ada.    

“Hasil rapat kami bersama FKPD (sekarang Forkominda) Pak Wali, Pak Dandim dan Pak Kapolres bersama rekan-rekan SPTI (serikat pekerja transportasi Indonesia) disepakati bahwa kami mengambil tadi keputusan yang kami sampaikan bahwa tidak ada alasan lain Grab tidak boleh beroperasi di Tarakan,” tegas Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mewakili pemerintah kota, usai memimpin hearing. 

“Dan kedua, usulan tadi bahwa meminta pemerintah kota tidak dikeluarkan rekomendasi untuk proses pengurusan izin Grab ini di tingkat provinsi, kecuali mematuhi aturan Permenhub 108 yang melibatkan angkutan umum yang sudah ada,” lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Sikap itu diambil setelah Pemkot Tarakan mendapat desakkan dari supir taksi konvensional yang menggelar demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Kamis (19/7). 

Para sopir taksi terdiri dari angkutan kota dan taksi bandara yang mengeluhkan kesepakatan yang sudah dicapai melalui rapat beberapa bulan lalu, tidak dilaksanakan. 

Layanan transportasi Grab, terutama roda empat, masih ditemukan berkeliaran mengangkut penumpang. Padahal, belum memiliki izin beroperasi dari pemerintah. 

Agar Grab benar-benar tidak bisa beroperasi lagi di Tarakan,  sopir taksi kanvensional ini juga meminta agar aplikasinya diblokir. 

Sayang, menurut Salman Aradeng, kewenangan bukan pada Pemkot Tarakan. Pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara maupun pusat untuk memfasilitasi usulan tersebut. 

Menurut Salman Aradeng, penolakkan Grab ini berdasarkan azas keadilan. Sebab keberadaan Grab yang beroperasi saat ini belum memiliki izin. 

Tidak halnya dengan taksi konvensional lainnya yang memiliki izin. Dengan pertimbangan tersebut, tidak ada alasan Grab beroperasi. Apalagi Grab adalah perusahaan besar.  

Salman Aradeng juga mengaku pernah menyatakan langsung penolakannya kepada manajemen Grab di Tarakan beberapa waktu lalu. 

“Saya sudah pernah ketemu langsung walapun tidak secara formal, bahwa kami sudah minta kamu ini akal-akalan. Jadi Grab ini akal-akalan. Tolong dulu ikuti regulasi yang ada baru beroperasi. Jadi tidak ada alasan bahwa ini karena perut, karena apa, kami minta,” tegasnya. 

Terhadap hasil hearing tersebut, Pemkot Tarakan secepatnya akan memanggil manajemen Grab untuk menyampaikan hal ini. Mereka harus mengikuti regulasi yang ada atau tidak boleh beroperasi sama sekali.

“Saya mengimbau sekali lagi bahwa Grab ini belum punya izin. Kalau belum punya izin di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pastilah dilarang. Besok (hari ini, red) kami undang Grab,”  tutur Wali Kota Tarakan, Sofian Raga. 

Hasil hearing ini juga akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Widyawan menegaskan bakal menindak sopir Grab yang masih beroperasi. 

“Bila ada beroperasi angkutan orang atau barang yang tidak ada KIR, tidak ada izin, tidak ada SIM B umum dan sebagainya, kita tilang, kita bawa ke pengadilan,” tegas Kapolres. 

Sebenarnya, Yudhistira mengaku tindakan ini sudah dilakukan jajarannya sejak beberapa bulan lalu. Selama ini pihaknya sudah menilang 12 sopir Grab. Namun, belum memberikan efek jera. 

Sementara itu, perwakilan taksi konvensional, Abdullah menilai, sebenarnya tidak ada persoalan jika Grab mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Dalam Permenhub 108 itu ada ketentuannya Grab, harus beroperasi dengan catatan merangkul konvensional yang sudah sah. Kita kan ada beberapa, ada di bawah koperasi AV Jasa, ada di bawah koperasi Garuda, dan lain-lain. Kenapa bukan ini yang dirangkul untuk mencari solusinya? Kenapa harus ada penambahan?” keluh mantan Ketua Umum SPTI Tarakan dua periode ini. 

Hal ini pernah ia dapatkan ketika berada di Jakarta. Taksi Blue Bird yang merupakan salah satu penyedia jasa transportasi terbesar di ibu kota, telah bersinergi dengan Grab. “Kenapa kita tidak contoh yang begini-begini?,” imbuhnya. 

Menurutnya, jenis taksi yang ada saat ini sebenarnya bisa menyesuaikan dengan Grab. Hanya angkutan umum saja yang belum karena kondisi mobilnya. Namun, mestinya perlu dilakukan survei juga layak apa tidak Grab hadir di Tarakan. Disesuaikan dengan faktor-faktor pendukung seperti luas wilayah, panjang jalan, dan lain-lain.   

Di sisi lain, Abdullah menilai, Pemkot Tarakan sudah mengeluarkan peraturan daerah bahwa tidak ada penambahan angkutan umum. Yang ada peremajaan. Itu dibuktikan dengan penggunaan taksi bandara maupun yang merupakan peremajaan dari angkot umum yang dinilai sudah tidak layak pakai. 

Apabila manajemen Grab belum bisa memenuhi izin operasi, pihaknya mendukung tidak dibolehkan beroperasi. Bahkan, Abdullah menginginkan tidak hanya roda empat, termasuk juga roda dua agar tidak beroperasi di Bumi Paguntaka. (mrs/rio)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 10:08

Diskominfo Kejar Target Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pada 2020 mendatang tidak ada…

Selasa, 11 Desember 2018 10:02

Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan…

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:31

9.743 Peserta Tunggak Iuran BPJS

TANJUNG SELOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bulungan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:14

APBD Kaltara Difasilitasi Kemendagri

TANJUNG SELOR – Penetapan bersama APBD Kaltara 2019 yang belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .