MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 16 Juli 2018 16:21
FKUB Minta Pemkot Mediasi Kedua Pihak
SAMPAIKAN PENDAPAT: Sekelompok ormas melakukan demonstrasi di pintu keluar terminal Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (14/7).

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Aksi penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Tarakan , kembali terjadi. Sabtu (14/7) pagi, ratusan orang  menghadang kedatangan beberapa pengurus pusat FPI yang akan menghadiri musyawarah daerah (musda), di pintu keluar terminal Bandara Juwata, Tarakan.

Sebenarnya penolakan sudah dilakukan beberapa kali oleh sekelompok orang yang tergabung dalam  organisasi masyarakat (ormas). Aksi pada dua hari lalu, merupakan rentetan dari aksi-aksi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sekelompok ormas juga mendatangi kantor Pemkot Tarakan dengan tujuan yang sama. 

Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB) Tarakan menilai, harus ada solusi konkret atas masalah ini. Syamsi Sarman, salah satu anggota FKUB Tarakan, mengkhawatirkan,  setiap kali FPI akan menggelar kegiatan, akan timbul reaksi yang sama. 

Karena itu, Pemerintah Kota Tarakan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan ini dengan memastikan status keberadaan FPI. Agar tidak berlarut-larut. 

“Saya mengharapkan ada sikap adil dari pemerintah. Jadi jangan segala sesuatunya diselesaikan secara di lapangan. Satu kelompok tidak suka dengan kelompok lain diselesaikan di lapangan dengan demo,” kata Syamsi Sarman  kepada awak media, Minggu (15/7).  

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini, dalam melihat persoalan ini harus ditinjau dari aspek hukum. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Sepengetahuannya, FPI adalah ormas yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Layaknya ormas Islam lainnya. Sehingga keberadaannya tidak dilarang oleh negara. Oleh karena itu, Syamsi Sarman mengajak semua pihak untuk melihat keberadaan FPI secara objektif. 

Menurutnya, kalau tindakan FPI selama ini merugikan masyarakat dan mengancam negara, sudah pasti pemerintah membubarkan. Namun, sampai sekarang negara masih mengakui. 

“Kenapa di pusat boleh, di sini (Kaltara) tidak boleh?,” tanya pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini.  

Pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Tarakan agar tidak terjadi kerancuan dalam penegakkan hukum. Caranya dengan memediasi kedua pihak didampingi pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah.  

“Pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi,” tuturnya pria yang juga menjabat Sekretaris DPW Muhammadiyah Kaltara ini. 

Kewengan untuk mempertemukan kedua belah pihak, sejatinya ada pada Pemkot Tarakan. Terlebih FKUB ujarnya, tidak memiliki wewenang.

Syamsi Sarman mengaku, pascademo, ia sempat dipanggil Kepolisian sebagai perwakilan FKUB Tarakan untuk memediasi kedua pihak. Namun, kehadirannya tidak membuahkan solusi. Ia pun diminta pulang oleh pihak Kepolisian. 

“Kemarin saya usulkan coba kita hadirkan panitia, biar dia berkomunikasi dengan tamunya. Kemudian hadirkan juga pihak-pihak yang tidak setuju. Kita duduk sama-sama di sini, perwakilannya, kita bicarakanlah baik-baik, masa kita tidak bisa bermusyawarah baik-baik,” cetusnya. 

Sebelumnya Laskar Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menegaskan, sikapnya terhadap aksi berkumpul di Bandara Juwata Tarakan. Komandan LPADKT Markus mengatakan, Tarakan saat ini sudah aman dan kondusif. Umat beragama pun sudah hidup rukun. 

“Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah aman, kondusif, antarumat beragama sudah rukun,” ujarnya. 

Ia pun meminta kepada pihak yang ingin membentuk FPI di Tarakan agar mempertimbangkan dengan baik. Terutama membahasnya dahulu dengan pihak terkait.

“Kami sarankan kepada saudara-saudara kami yang punya keinginan membentuk ormas ini, tolong dipertimbangkan sebaik-baik mungkin. Karena yang kami tahu adalah bahwa  rekam jejak ormas FPI ini di berbagai wilayah sudah membuat keresahan,”  sambungnya. (mrs/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:55

Delapan Warga Lapas Tarakan Bebas

SEBANYAK 515 orang wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan mendapat pengurangan…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:56

Pindah ke NasDem, Ruddin Siap Mundur

TARAKAN – Pengunduran diri kader Partai Golongan Karya (Golkar), Ruddin dari partai yang telah…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:39

Arief Hidayat Gugat KPU Kaltara

TARAKAN - Dari pendaftaran calon anggota legislatif yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan…

Rabu, 15 Agustus 2018 16:08

Lahan dan Anggaran Jadi Kendala

TARAKAN – Persoalan sampah di Tarakan kembali menjadi serius setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:56

Tepis Isu Penghapusan Subsidi Listrik

TARAKAN – Subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga tidak mampu, sampai saat ini masih diberlakukan…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:49

Disdikbud Kaltara Tetap Ikuti Aturan PPDB

TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara tetap mengikuti aturan tentang penerimaan siswa…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:39

Sejumlah Orangtua Tak Mengizinkan Pemberian Iminusasi MR

TARAKAN – Pemberian vaksin imunisasi Measles Rubella (MR), tetap dilakukan di Tarakan. Meski,…

Senin, 13 Agustus 2018 16:20

SKKL Akan Jadi Jalur Utama

TARAKAN – Pembangunan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) oleh PT Telkom, telah rampung dikerjakan.…

Senin, 13 Agustus 2018 15:59

Parpol di Daerah Mulai Persiapan

TARAKAN – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan…

Senin, 13 Agustus 2018 14:08

Internet Bermasalah, KPU Pakai Manual

RAPAT pleno penetapan calon legislatif sementara dan penyerahan hasil verifikasi berkas ke masing-masing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .