MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 16 Juli 2018 16:21
FKUB Minta Pemkot Mediasi Kedua Pihak
SAMPAIKAN PENDAPAT: Sekelompok ormas melakukan demonstrasi di pintu keluar terminal Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (14/7).

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Aksi penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Tarakan , kembali terjadi. Sabtu (14/7) pagi, ratusan orang  menghadang kedatangan beberapa pengurus pusat FPI yang akan menghadiri musyawarah daerah (musda), di pintu keluar terminal Bandara Juwata, Tarakan.

Sebenarnya penolakan sudah dilakukan beberapa kali oleh sekelompok orang yang tergabung dalam  organisasi masyarakat (ormas). Aksi pada dua hari lalu, merupakan rentetan dari aksi-aksi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sekelompok ormas juga mendatangi kantor Pemkot Tarakan dengan tujuan yang sama. 

Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB) Tarakan menilai, harus ada solusi konkret atas masalah ini. Syamsi Sarman, salah satu anggota FKUB Tarakan, mengkhawatirkan,  setiap kali FPI akan menggelar kegiatan, akan timbul reaksi yang sama. 

Karena itu, Pemerintah Kota Tarakan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan ini dengan memastikan status keberadaan FPI. Agar tidak berlarut-larut. 

“Saya mengharapkan ada sikap adil dari pemerintah. Jadi jangan segala sesuatunya diselesaikan secara di lapangan. Satu kelompok tidak suka dengan kelompok lain diselesaikan di lapangan dengan demo,” kata Syamsi Sarman  kepada awak media, Minggu (15/7).  

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini, dalam melihat persoalan ini harus ditinjau dari aspek hukum. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Sepengetahuannya, FPI adalah ormas yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Layaknya ormas Islam lainnya. Sehingga keberadaannya tidak dilarang oleh negara. Oleh karena itu, Syamsi Sarman mengajak semua pihak untuk melihat keberadaan FPI secara objektif. 

Menurutnya, kalau tindakan FPI selama ini merugikan masyarakat dan mengancam negara, sudah pasti pemerintah membubarkan. Namun, sampai sekarang negara masih mengakui. 

“Kenapa di pusat boleh, di sini (Kaltara) tidak boleh?,” tanya pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini.  

Pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Tarakan agar tidak terjadi kerancuan dalam penegakkan hukum. Caranya dengan memediasi kedua pihak didampingi pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah.  

“Pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi,” tuturnya pria yang juga menjabat Sekretaris DPW Muhammadiyah Kaltara ini. 

Kewengan untuk mempertemukan kedua belah pihak, sejatinya ada pada Pemkot Tarakan. Terlebih FKUB ujarnya, tidak memiliki wewenang.

Syamsi Sarman mengaku, pascademo, ia sempat dipanggil Kepolisian sebagai perwakilan FKUB Tarakan untuk memediasi kedua pihak. Namun, kehadirannya tidak membuahkan solusi. Ia pun diminta pulang oleh pihak Kepolisian. 

“Kemarin saya usulkan coba kita hadirkan panitia, biar dia berkomunikasi dengan tamunya. Kemudian hadirkan juga pihak-pihak yang tidak setuju. Kita duduk sama-sama di sini, perwakilannya, kita bicarakanlah baik-baik, masa kita tidak bisa bermusyawarah baik-baik,” cetusnya. 

Sebelumnya Laskar Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menegaskan, sikapnya terhadap aksi berkumpul di Bandara Juwata Tarakan. Komandan LPADKT Markus mengatakan, Tarakan saat ini sudah aman dan kondusif. Umat beragama pun sudah hidup rukun. 

“Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah aman, kondusif, antarumat beragama sudah rukun,” ujarnya. 

Ia pun meminta kepada pihak yang ingin membentuk FPI di Tarakan agar mempertimbangkan dengan baik. Terutama membahasnya dahulu dengan pihak terkait.

“Kami sarankan kepada saudara-saudara kami yang punya keinginan membentuk ormas ini, tolong dipertimbangkan sebaik-baik mungkin. Karena yang kami tahu adalah bahwa  rekam jejak ormas FPI ini di berbagai wilayah sudah membuat keresahan,”  sambungnya. (mrs/rio)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:25

Antisipasi Napi Masuk Tarakan

TARAKAN – Narapidana yang sengaja dilepas saat terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, belum…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:23

Insentif Ketua RT Hanya Cair Tiga Bulan

TARAKAN – Ketua-ketua RT akhirnya bakal menikmati insentif yang belum dibayarkan selama lima bulan.…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:49

Stiker di Kaca Mobil Ganggu Jarak Pandang

TARAKAN – Kaca mobil, baik angkutan kota maupun mobil pribadi menjadi salah satu media bagi peserta…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:45

APK Bertebaran di Tarakan

TARAKAN – Alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu berupa baliho, mulai menghiasi setiap sudut…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:37

Klaim Tarakan Bebas Kaki Gajah

TARAKAN – Pemberian obat pencegahan missal (POPM) penyakit kaki gajah atau filariasis tidak diwajibkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Organisasi Kepemudaan Membantu

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Haerumuddin mengatakan, banyaknya organisasi…

Senin, 15 Oktober 2018 00:14

Gini Nih Jadinya Kalau Termakan Isu Penculikan di Medsos

TARAKAN – Isu penculikan anak yang beredar di media sosial, kembali ditelan mentah-mentah oleh…

Senin, 15 Oktober 2018 00:08

Kepemilikan Identitas Ganda Berkurang

MALINAU - Persoalan identitas kependudukan yang kerap ditemui di wilayah perbatasan Kaltara, terutama…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:22

Persiapkan Diri untuk Bersaing

NUNUKAN - Pembangunan suatu daerah lebih maju, jika pemangku kepentingan memberikan kontribusi. Termasuk…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:51

Bawaslu Akan Tindak Tegas Calon yang Kampanye di Lembaga Pendidikan

TARAKAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Siti Nuhriyati dengan tegas menyatakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .