MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 16 Juli 2018 16:21
FKUB Minta Pemkot Mediasi Kedua Pihak
SAMPAIKAN PENDAPAT: Sekelompok ormas melakukan demonstrasi di pintu keluar terminal Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (14/7).

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Aksi penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Tarakan , kembali terjadi. Sabtu (14/7) pagi, ratusan orang  menghadang kedatangan beberapa pengurus pusat FPI yang akan menghadiri musyawarah daerah (musda), di pintu keluar terminal Bandara Juwata, Tarakan.

Sebenarnya penolakan sudah dilakukan beberapa kali oleh sekelompok orang yang tergabung dalam  organisasi masyarakat (ormas). Aksi pada dua hari lalu, merupakan rentetan dari aksi-aksi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sekelompok ormas juga mendatangi kantor Pemkot Tarakan dengan tujuan yang sama. 

Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB) Tarakan menilai, harus ada solusi konkret atas masalah ini. Syamsi Sarman, salah satu anggota FKUB Tarakan, mengkhawatirkan,  setiap kali FPI akan menggelar kegiatan, akan timbul reaksi yang sama. 

Karena itu, Pemerintah Kota Tarakan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan ini dengan memastikan status keberadaan FPI. Agar tidak berlarut-larut. 

“Saya mengharapkan ada sikap adil dari pemerintah. Jadi jangan segala sesuatunya diselesaikan secara di lapangan. Satu kelompok tidak suka dengan kelompok lain diselesaikan di lapangan dengan demo,” kata Syamsi Sarman  kepada awak media, Minggu (15/7).  

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini, dalam melihat persoalan ini harus ditinjau dari aspek hukum. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Sepengetahuannya, FPI adalah ormas yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Layaknya ormas Islam lainnya. Sehingga keberadaannya tidak dilarang oleh negara. Oleh karena itu, Syamsi Sarman mengajak semua pihak untuk melihat keberadaan FPI secara objektif. 

Menurutnya, kalau tindakan FPI selama ini merugikan masyarakat dan mengancam negara, sudah pasti pemerintah membubarkan. Namun, sampai sekarang negara masih mengakui. 

“Kenapa di pusat boleh, di sini (Kaltara) tidak boleh?,” tanya pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini.  

Pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Tarakan agar tidak terjadi kerancuan dalam penegakkan hukum. Caranya dengan memediasi kedua pihak didampingi pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah.  

“Pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi,” tuturnya pria yang juga menjabat Sekretaris DPW Muhammadiyah Kaltara ini. 

Kewengan untuk mempertemukan kedua belah pihak, sejatinya ada pada Pemkot Tarakan. Terlebih FKUB ujarnya, tidak memiliki wewenang.

Syamsi Sarman mengaku, pascademo, ia sempat dipanggil Kepolisian sebagai perwakilan FKUB Tarakan untuk memediasi kedua pihak. Namun, kehadirannya tidak membuahkan solusi. Ia pun diminta pulang oleh pihak Kepolisian. 

“Kemarin saya usulkan coba kita hadirkan panitia, biar dia berkomunikasi dengan tamunya. Kemudian hadirkan juga pihak-pihak yang tidak setuju. Kita duduk sama-sama di sini, perwakilannya, kita bicarakanlah baik-baik, masa kita tidak bisa bermusyawarah baik-baik,” cetusnya. 

Sebelumnya Laskar Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menegaskan, sikapnya terhadap aksi berkumpul di Bandara Juwata Tarakan. Komandan LPADKT Markus mengatakan, Tarakan saat ini sudah aman dan kondusif. Umat beragama pun sudah hidup rukun. 

“Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah aman, kondusif, antarumat beragama sudah rukun,” ujarnya. 

Ia pun meminta kepada pihak yang ingin membentuk FPI di Tarakan agar mempertimbangkan dengan baik. Terutama membahasnya dahulu dengan pihak terkait.

“Kami sarankan kepada saudara-saudara kami yang punya keinginan membentuk ormas ini, tolong dipertimbangkan sebaik-baik mungkin. Karena yang kami tahu adalah bahwa  rekam jejak ormas FPI ini di berbagai wilayah sudah membuat keresahan,”  sambungnya. (mrs/rio)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 10:01

Mantan Pejabat KTT Dijebloskan ke Rutan

TANJUNG SELOR – Mantan pejabat Pemkab Tana Tidung berinisial M,…

Senin, 10 Desember 2018 12:59

Ular Piton Masuk Permukiman

TARAKAN – Ular piton yang biasa terlihat di RT 18…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:49

Pemkot Akan Godok Regulasi Forum CSR

TARAKAN – Pemerintah Tarakan dinilai berhasil dalam mengnyinergikan antara program…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:43

Pagar Tembok Timpa Pengendara

TARAKAN – Pagar tembok salah satu bangunan di RT 09…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:41

Tunggu Kebijakan Wali Kota Baru

TARAKAN - Peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Jumat, 07 Desember 2018 11:01

Program OKE Masuk di APBD 2019

TARAKAN – Pasangan Khairul-Effendhi Djuprianto yang resmi memimpin Tarakan pada…

Kamis, 06 Desember 2018 14:34

Kasus Fortunsius Bakal Ada Tersangka

TARAKAN – Penyelidikan terhadap tenggelamnya tugboat atau kapal penarik ponton…

Kamis, 06 Desember 2018 14:30

Jamin SK untuk Dapat Pinjaman Bank

TARAKAN – Bukan menjadi hal baru jika PNS di lingkungan…

Rabu, 05 Desember 2018 10:27

GIMANA NIH...!! Jumlah Kapal Patroli Belum Ideal

TARAKAN – Wilayah perairan Kalimantan Utara yang cukup luas dan…

Rabu, 05 Desember 2018 09:30

Dewan Akan Jadikan Kado Akhir Tahun

TARAKAN – Desakan agar tempat prostitusi atau lokalisasi segera ditutup,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .