MANAGED BY:
SENIN
24 SEPTEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Minggu, 24 Juni 2018 14:40
Soal Keterlibatan Ketua RT dalam Politik Praktis
Pemkot dan Panwaslu Beda Pandangan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN — Menyusul terjeratnya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik politik praktis, Pemkot Tarakan justru balik menyoroti kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dinilai belum maksimal dalam pengawasan.

Pasalnya, menurut penilaian Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, Budi Prayitno, mestinya keterlibatan ketua rukun tetangga (RT) dalam politik praktis juga perlu ditindak karena dilarang dalam aturan.

“Sekarang gini, di ketentuan itu juga kan sebenarnya keterlibatan RT segala kan enggak boleh. Inikan yang disorot cuma PNS saja, sementara banyak RT iyakan. Ya enggak boleh terlibat, ya netral,” cetus Budi Prayitno, Jumat (22/6).

Namun, di mata Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman, keterlibatan ketua RT tidak dilarang dalam aturan. Karena itu, pihaknya pun tidak bisa menindak jika menemukan ketua RT terlibat dalam politik praktis. 

“Kita enggak punya wewenang untuk mengawasi R. Karena RT itu bukan bagian daripada pemerintah. Dia lepas daripada struktural itu. Kalau dijelaskan di dalam kamus-kamus bahasa, kamus-kamus hukum, bahkan pengertiannya pemerintah itu sampai hanya batas kelurahan saja hirarkinya. Jadi tidak terikat,” jelas Sulaiman, dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (22/6).

Kalaupun ada ketua RT ditindak oleh Panwaslu Tarakan, lebih karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil seperti yang pernah ditemukan beberapa waktu lalu.

Di luar itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan menindak. Justru, kata Sulaiman, pihaknya terancam dituntut balik jika menindak ketua RT tanpa status dan alasan yang jelas.

“Tidak ada satu pun bahasa di dalam Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) disebut RT. Jadi kita enggak punya wewenang terkait RT itu,” tegasnya.

Pakar hukum Tata Negara, Yahya Ahmad Zain, setuju jika Ketua RT tidak masuk dalam hirarki pemerintahan. Ketua RT hanyalah lembaga kemasyarakatan yang posisinya setara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desar (LKMD), lembaga adat atau tim penggerak Pemberdayaan dan Keseahteraan Keluarga (PKK), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Namun, bila mengacu pada aturan itu juga, jelas Yahya Zein, Ketua RT mestinya tidak boleh terlibat politik praktis. Ini mengacu pada Pasal 20 Ayat 2, yang melarang Ketua RT merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. 

“Kalau dia terlibat untuk menyukseskan orang agar jangan golput segala macam, itu kewajiban semua. Tapi kalau dia terlibat sebagai anggota partai politik, itu yang enggak boleh. Karena dia menyebutkan merupakan anggota salah satu partai politik,” jelasnya.

Selain berpatokan pada aturan itu, Yahya menjelaskan, kebanyakan di daerah sudah mengikat tugas dan fungsi Ketua RT dengan peraturan daerah (Perda) dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan (SK) kelurahan, sehingga secara tidak langsung menjadi bagian dari pemerintahan.

Dengan landasan hukum tersebut, tidak jarang pemerintah daerah menuntut kepada Ketua RT untuk bersikap netral. Karena terikat dengan tugasnya yang membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.  

Padahal, yang dikatakan bagian dari struktur pemerintahan hanyalah yang masuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni hanya sampai tingkat kelurahan saja. (mrs/rio)


BACA JUGA

Minggu, 23 September 2018 15:14

Jadi Juara Berkat Kegagalan

BAGI sebagian masyarakat, menulis kaligrafi Arab merupakan hal yang sulit dilakukan. Dari huruf per…

Minggu, 23 September 2018 15:11

Rusus Hanya Hunian Sementara, DPKPP Tegaskan Bukan untuk MBR

TARAKAN - Pemerintah pusat membangun Rumah Khusus (rusus) bagi rakyat yang paling membutuhkan. Pembangunan…

Sabtu, 22 September 2018 15:01

Pengawasan WNA Diperketat, Imigrasi Libatkan Camat dan Lurah

TARAKAN – Dalam upaya memaksimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan warga negara…

Sabtu, 22 September 2018 14:57

TPA Aki Babu Overload, DLH Tarakan Kian Pusing

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan berharap pembangunan TPA baru di Kelurahan Juata…

Jumat, 21 September 2018 15:39

Pemkot Belum Serahkan KUA-PPAS

PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tarakan mestinya sudah…

Rabu, 19 September 2018 14:26

Hujan Deras, Jalan Jadi Kolam Air

TARAKAN - Cuaca Tarakan saat ini sedang tidak bisa diprediksi. Pasalnya kapan saja hujan deras yang…

Selasa, 18 September 2018 14:47

Aksi Bela Rupiah Diwarnai Kericuhan

TARAKAN – Aksi unjuk rasa menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang digelar…

Selasa, 18 September 2018 14:32

Wawali Curigai Anjab Belum Selesai

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menjadi satu-satunya yang tidak mendapatkan alokasi formasi…

Senin, 17 September 2018 17:34

Security Perusahaan di Berau Alami Kecelakaan

TARAKAN - Nasib malang dialami seorang pekerja di salah satu perusahaan besar di Berau bernama Jepri…

Senin, 17 September 2018 17:31

Polisi Serahkan Berkas ke Kejaksaan

TARAKAN - Juli lalu masyarakat Tarakan dihebohkan dengan pembongkaran makam bayi yang dilakukan oleh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .