MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Minggu, 24 Juni 2018 14:40
Pemkot dan Panwaslu Beda Pandangan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN — Menyusul terjeratnya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik politik praktis, Pemkot Tarakan justru balik menyoroti kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dinilai belum maksimal dalam pengawasan.

Pasalnya, menurut penilaian Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, Budi Prayitno, mestinya keterlibatan ketua rukun tetangga (RT) dalam politik praktis juga perlu ditindak karena dilarang dalam aturan.

“Sekarang gini, di ketentuan itu juga kan sebenarnya keterlibatan RT segala kan enggak boleh. Inikan yang disorot cuma PNS saja, sementara banyak RT iyakan. Ya enggak boleh terlibat, ya netral,” cetus Budi Prayitno, Jumat (22/6).

Namun, di mata Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman, keterlibatan ketua RT tidak dilarang dalam aturan. Karena itu, pihaknya pun tidak bisa menindak jika menemukan ketua RT terlibat dalam politik praktis. 

“Kita enggak punya wewenang untuk mengawasi R. Karena RT itu bukan bagian daripada pemerintah. Dia lepas daripada struktural itu. Kalau dijelaskan di dalam kamus-kamus bahasa, kamus-kamus hukum, bahkan pengertiannya pemerintah itu sampai hanya batas kelurahan saja hirarkinya. Jadi tidak terikat,” jelas Sulaiman, dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (22/6).

Kalaupun ada ketua RT ditindak oleh Panwaslu Tarakan, lebih karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil seperti yang pernah ditemukan beberapa waktu lalu.

Di luar itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan menindak. Justru, kata Sulaiman, pihaknya terancam dituntut balik jika menindak ketua RT tanpa status dan alasan yang jelas.

“Tidak ada satu pun bahasa di dalam Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) disebut RT. Jadi kita enggak punya wewenang terkait RT itu,” tegasnya.

Pakar hukum Tata Negara, Yahya Ahmad Zain, setuju jika Ketua RT tidak masuk dalam hirarki pemerintahan. Ketua RT hanyalah lembaga kemasyarakatan yang posisinya setara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desar (LKMD), lembaga adat atau tim penggerak Pemberdayaan dan Keseahteraan Keluarga (PKK), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Namun, bila mengacu pada aturan itu juga, jelas Yahya Zein, Ketua RT mestinya tidak boleh terlibat politik praktis. Ini mengacu pada Pasal 20 Ayat 2, yang melarang Ketua RT merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. 

“Kalau dia terlibat untuk menyukseskan orang agar jangan golput segala macam, itu kewajiban semua. Tapi kalau dia terlibat sebagai anggota partai politik, itu yang enggak boleh. Karena dia menyebutkan merupakan anggota salah satu partai politik,” jelasnya.

Selain berpatokan pada aturan itu, Yahya menjelaskan, kebanyakan di daerah sudah mengikat tugas dan fungsi Ketua RT dengan peraturan daerah (Perda) dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan (SK) kelurahan, sehingga secara tidak langsung menjadi bagian dari pemerintahan.

Dengan landasan hukum tersebut, tidak jarang pemerintah daerah menuntut kepada Ketua RT untuk bersikap netral. Karena terikat dengan tugasnya yang membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.  

Padahal, yang dikatakan bagian dari struktur pemerintahan hanyalah yang masuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni hanya sampai tingkat kelurahan saja. (mrs/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 10 November 2018 14:54

Potensi PAD dari SBW Tak Bisa Tergarap

TARAKAN – Sejak beberapa tahun belakangan, usaha sarang burung walet…

Sabtu, 10 November 2018 14:46

Kasus DBD Turun, MD Naik

TARAKAN – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tarakan mengalami…

Sabtu, 10 November 2018 14:33

Daerah Wajib Giatkan Program 3R

TARAKAN – Direktur Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya Kementerian…

Rabu, 07 November 2018 14:59

Tunjangan Pegawai Pemkot Terancam

TARAKAN – Ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tarakan 2018…

Rabu, 07 November 2018 14:56

Observasi Persoalan di Perbatasan

TARAKAN - Kalimantan Utara mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya dikunjungi…

Selasa, 06 November 2018 14:42

TNI AL Jajaki Pembangunan Hanggar

TARAKAN – Penambahan fasilitas pendukung akan dilakukan TNI AL di…

Senin, 05 November 2018 12:29

Tawarkan Warga Tarakan Ikut Program Transmigrasi

TARAKAN – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara…

Minggu, 04 November 2018 14:50

Awasi Pemberlakuan Upah Minimum

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memutuskan untuk…

Minggu, 04 November 2018 14:31

Tingkatkan Infrastruktur Dukung BUMDes

BADAN usaha milik desa (BUMDes) terus tumbuh, belakangan ini .…

Minggu, 04 November 2018 14:27

Realisasi PMA Masih 4,31 Persen

SECARA perlahan rencana investasi di Kaltara terus mengalami peningkatan. Salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .