MANAGED BY:
SELASA
13 NOVEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 22 Juni 2018 15:44
Empat ASN Disanksi Pemotongan TPP
KOMITMEN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memimpin apel gabungan usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Kamis (21/6).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sebanyak 4 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang tidak masuk di hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri 1439 Hijriah, bakal dikenai sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) hingga 100 persen.

Pemberian sanksi ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pergub tersebut ditegaskan setiap PNS maupun calon PNS yang tidak masuk kerja 1 hari sebelum dan atau 1 hari setelah cuti bersama atau cuti nasional tanpa keterangan akan menerima sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 100 persen.

Sementara, untuk PNS maupun calon PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan dianggap dalam ketentuan cuti tahunan (sesuai ketentuan yang berlaku), menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin serta cuti karena alasan penting, dan menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, TPP-nya dibayar penuh.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Mohammad Ishak menyampaikan hal tersebut terkait dengan instruksi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengenai laporan monitoring absensi kehadiran seluruh ASN pada hari pertama kerja pascacuti bersama Idulfitri 1439 Hijriah.

Berdasarkan laporan monitoring kehadiran itu, diketahui bahwa dari 1.434 orang PNS di lingkup Pemprov Kaltara yang berada di wilayah Tanjung Selor (selain guru), total jumlah PNS yang tak hadir pada hari pertama kerja, kemarin, sebanyak 35 orang. Rinciannya, 4 orang tanpa keterangan, 29 orang cuti, dan 2 orang tugas belajar.

“Sanksinya sebagaimana penegasan Gubernur, yakni sesuai Pergub 39/2018 berupa pemotongan TPP 100 persen selama 1 bulan dan peringatan tertulis oleh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan biro yang bersangkutan,” jelas Gubernur.

Adapun dalam hal ini, sanksi pemotongan TPP 100 persen dan teguran tertulis dijatuhkan kepada 4 PNS yang tak hadir di hari pertama kerja tanpa keterangan jelas tersebut. “TPP yang dipotong, TPP bulan Juni. Untuk yang lain, tidak ada masalah dan disesuaikan dengan Pergub 39/2018,” ujar Gubernur didampingi Kepala BKD Kaltara.

Perihal pemberian sanksi ini juga disinggung Gubernur kala memimpin apel gabungan pasca cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1439 H di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Kamis (21/6).

Menurutnya, sanksi juga diberikan sebagai bentuk peringatan bagi PNS atau ASN maupun PTT, karena telah mendustakan nikmat dan rahmat Tuhan. “Jika ada ASN yang hari ini tak masuk kerja, sungguh terlalu dan mendustakan nikmat Allah SWT. ASN harus komitmen dengan janji yang ada. Jadi, apabila tak memenuhi komitmennya, maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk peringatan. Dan, saya pun memberikan kesempatan kepada setiap ASN yang ada untuk berubah,” ujarnya.

Pada upacara yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman, para Asisten, kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara itu, Gubernur menuturkan bahwa cuti bersama tahun ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah Indonesia.

Arahan lain juga disampaikan Gubernur. Yakni, kewajiban bersyukur kepada Allah SWT. “Khususnya yang beragama Islam, wajib bersyukur karena sudah menyelesaikan Ramadan dan merayakan Idulfitri,” urai Gubernur.

Ramadan, kata Irianto, harusnya memberi arti dan makna yang kuat untuk memberikan perubahan kedalam diri masing-masing. Salah satunya, soal kedisiplinan. “Ramadan bukan sekedar ritual keagamaan tapi juga bulan muhasabah atau koreksi atas perbuatan kita selama ini,” jelas Gubernur.

Bagi ASN, khususnya pejabat struktural dan fungsional yang melakukan kesalahan, apabila diberi peringatan 1 sampai 2 kali tak ada perubahan, maka bisa diberhentikan dari jabatannya. “Bagi pejabat struktural dan fungsional yang melakukan kekeliruan, ada teguran tertulis, teguran lisan,” papar Irianto.

Ramadan harusnya mengubah mindset yang berpengaruh pada tindakan, ucapan juga kebersihan hati. “Tolong mulai hari ini, harus berubah. Khususnya PPTK, KPA dan lainnya harus dapat berubah melakukan yang terbaik. Berpikir yang benar, bertindak yang baik, tak merasa paling hebat dan menentukan,” jelas Gubernur.

Diingatkan pula setiap jabatan kepala OPD memiliki batasan waktu, dan dapat dimutasi sewaktu-waktu. “Jabatan kepala OPD itu, maksimal 5 tahun. Dan, dalam waktu 3 sampai 5 tahun, dapat dilakukan mutasi di jabatan itu,” papar Irianto.

Di akhir arahannya, Gubernur mengharapkan setiap ASN di Kaltara mulai merealisasikan program Jumat Bersedekah. “Ini wajib bagi semua agama. Sedekahnya pun tak ada batasan, dan hasilnya dapat digunakan untuk hal yang baik. Utamanya, bagi kaum dhuafa, yatim piatu dan orang yang membutuhkan lainnya,” ujarnya. (humas)


BACA JUGA

Kamis, 08 November 2018 10:30

Tengkayu II Segera Diserahkan ke Pemprov

TANJUNG SELOR – Setelah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, selanjutnya Pelabuhan…

Kamis, 08 November 2018 10:29

Kelapa Pandan Wangi Terdaftar di P2VTP2

TANJUNG SELOR – Kementerian Pertanian menetapkan kelapa pandan wangi yang…

Kamis, 08 November 2018 10:27

Dukung Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung upaya Kementerian Pendayagunaan…

Kamis, 08 November 2018 10:24

Pemprov Kaltara Terima Penghargaan dari INOVASI

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dua pemerintah daerah…

Kamis, 08 November 2018 10:16

Desak Videotron Pasar Induk Difungsikan

TANJUNG SELOR - Videotron yang ditempatkan di Pasar Induk Tanjung…

Rabu, 07 November 2018 16:09

Pemprov Buat Kebijakan Pro Revolusi Industri 4.0

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kaltara mendorong pemerintah daerah untuk membuat…

Rabu, 07 November 2018 16:07

Tak Sesuai Peruntukan, Akan Ditertibkan

TANJUNG SELOR - Maraknya kendaraan dinas yang kerap digunakan tak…

Rabu, 07 November 2018 16:06

Tahun Depan Mulai Susun DED dan Amdal

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi Kaltara membangun dermaga penyeberangan…

Rabu, 07 November 2018 16:03

Pemprov Dorong Masyarakat Adat Ciptakan Swasembada Pangan

TANJUNG SELOR - Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, Pemprov…

Rabu, 07 November 2018 15:47

Pembudidaya Rumput Laut Banyak Melanggar Aturan

TANJUNG SELOR – Potensi rumput laut yang begitu besar di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .