MANAGED BY:
SENIN
20 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 11 Juni 2018 14:42
Batas Malinau-KTT Masih Bermasalah
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menetapkan Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi penuh, bukan lagi daerah otonomi baru (DOB) sejak 22 April lalu.

Hal itu berdasarkan penilaian dari 10 syarat menjadi daerah otonomi penuh. Meski, dari sepuluh item tersebut, masih menyisakan persoalan batas wilayah yang belum juga tuntas seluruhnya.

Berdasarkan data Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, hingga kini masih ada dua batas wilayah yang masih belum terselesaikan. Yakni, batas Malinau-Tana Tidung sepanjang 31,1 kilometer (Km) dan Bulungan-Berau sepanjang 148 Km.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi menjelaskan, persoalan batas wilayah ini masih menjadi tanggung jawab pemprov untuk menyelesaikannya, meski sudah berstatus daerah otonomi penuh.

Batas antara Malinau-Tana Tidung sebelumnya sudah masuk ke Kemendagri, namun dikembalikan karena masih ada yang bermasalah. Dari 48,4 Km batas yang bermasalah, 31,1 Km hingga kini belum menemukan titik kesepakatan. Sementara, 17,3 Km sudah ada kesepakatan.

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Pemkab Malinau dan Tana Tidung. “Kami tetap berupaya menyelesaikan soal batas ini. Dalam waktu dekat ini, sekitar Juli kami akan fasilitasi pertemuan antara pejabat kedua daerah ini,” kata Sanusi, beberapa waktu lalu.

Untuk batas Bulungan-Berau yang jadi batas antara Kaltara dengan Kaltim sudah diserahkan dan ditangani oleh Kemendagri. Namun, hingga kini belum ada informasi terkait progres kesepakatan.

Masalah batas daerah ini, kata Sanusi, cukup penting karena berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berselisih atau bersengketa. Tarik ulur persoalan batas memang tidak lepas dari potensi pendapatan untuk daerah, sehingga terjadi saling klaim wilayah.

“Ini soal potensi pedapatan daerah, karena memang kaitannya dengan anggaran masuk ke daerah. Potensi itu ototmatis kalau masih sengketa maka pajaknya jika ada perusahaan di wilayah itu tak bisa diselesaikan. Kalau kami di provinsi tak ada masalah,” jelasnya.

Selain itu, karena masih ada wilayah yang berstatus quo, maka dari sisi pelayanan juga terganggu. Meski wilayah antarkabupaten yang belum tuntas ini tidak masuk dalam permukiman penduduk. Namun, akan menylitkan persoalan izin perusahaan yang beroperasi.

“Tak ada larangan harus miliki izin perusahaan, tapi ke bagian wilayah mana mereka mengurusnya akan bingung. Apakah ke kabupaten yang satu, atau yang lainnya. Inilah yang harus dituntaskan sehingga tak ada persoalan lagi,” pungkasnya. (rus/rio)


BACA JUGA

Minggu, 19 Agustus 2018 14:58

Pasar Modern Kabupaten Malinau Tanpa Pedagang

MALINAU - Pasar Modern Malinau yang berlokasi di belakang permukiman warga, Desa Kuala Lapang, Kecamatan…

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:55

Delapan Warga Lapas Tarakan Bebas

SEBANYAK 515 orang wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan mendapat pengurangan…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:56

Pindah ke NasDem, Ruddin Siap Mundur

TARAKAN – Pengunduran diri kader Partai Golongan Karya (Golkar), Ruddin dari partai yang telah…

Kamis, 16 Agustus 2018 14:39

Arief Hidayat Gugat KPU Kaltara

TARAKAN - Dari pendaftaran calon anggota legislatif yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan…

Rabu, 15 Agustus 2018 16:08

Lahan dan Anggaran Jadi Kendala

TARAKAN – Persoalan sampah di Tarakan kembali menjadi serius setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:56

Tepis Isu Penghapusan Subsidi Listrik

TARAKAN – Subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga tidak mampu, sampai saat ini masih diberlakukan…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:49

Disdikbud Kaltara Tetap Ikuti Aturan PPDB

TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara tetap mengikuti aturan tentang penerimaan siswa…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:39

Sejumlah Orangtua Tak Mengizinkan Pemberian Iminusasi MR

TARAKAN – Pemberian vaksin imunisasi Measles Rubella (MR), tetap dilakukan di Tarakan. Meski,…

Senin, 13 Agustus 2018 16:20

SKKL Akan Jadi Jalur Utama

TARAKAN – Pembangunan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) oleh PT Telkom, telah rampung dikerjakan.…

Senin, 13 Agustus 2018 16:16

Markas Baru Lantamal Ditempati Tahun Ini

TARAKAN – Markas Komando TNI Angkatan Laut yang dibangun di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .