MANAGED BY:
JUMAT
22 JUNI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 11 Juni 2018 14:42
Batas Malinau-KTT Masih Bermasalah
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menetapkan Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi penuh, bukan lagi daerah otonomi baru (DOB) sejak 22 April lalu.

Hal itu berdasarkan penilaian dari 10 syarat menjadi daerah otonomi penuh. Meski, dari sepuluh item tersebut, masih menyisakan persoalan batas wilayah yang belum juga tuntas seluruhnya.

Berdasarkan data Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, hingga kini masih ada dua batas wilayah yang masih belum terselesaikan. Yakni, batas Malinau-Tana Tidung sepanjang 31,1 kilometer (Km) dan Bulungan-Berau sepanjang 148 Km.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi menjelaskan, persoalan batas wilayah ini masih menjadi tanggung jawab pemprov untuk menyelesaikannya, meski sudah berstatus daerah otonomi penuh.

Batas antara Malinau-Tana Tidung sebelumnya sudah masuk ke Kemendagri, namun dikembalikan karena masih ada yang bermasalah. Dari 48,4 Km batas yang bermasalah, 31,1 Km hingga kini belum menemukan titik kesepakatan. Sementara, 17,3 Km sudah ada kesepakatan.

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Pemkab Malinau dan Tana Tidung. “Kami tetap berupaya menyelesaikan soal batas ini. Dalam waktu dekat ini, sekitar Juli kami akan fasilitasi pertemuan antara pejabat kedua daerah ini,” kata Sanusi, beberapa waktu lalu.

Untuk batas Bulungan-Berau yang jadi batas antara Kaltara dengan Kaltim sudah diserahkan dan ditangani oleh Kemendagri. Namun, hingga kini belum ada informasi terkait progres kesepakatan.

Masalah batas daerah ini, kata Sanusi, cukup penting karena berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berselisih atau bersengketa. Tarik ulur persoalan batas memang tidak lepas dari potensi pendapatan untuk daerah, sehingga terjadi saling klaim wilayah.

“Ini soal potensi pedapatan daerah, karena memang kaitannya dengan anggaran masuk ke daerah. Potensi itu ototmatis kalau masih sengketa maka pajaknya jika ada perusahaan di wilayah itu tak bisa diselesaikan. Kalau kami di provinsi tak ada masalah,” jelasnya.

Selain itu, karena masih ada wilayah yang berstatus quo, maka dari sisi pelayanan juga terganggu. Meski wilayah antarkabupaten yang belum tuntas ini tidak masuk dalam permukiman penduduk. Namun, akan menylitkan persoalan izin perusahaan yang beroperasi.

“Tak ada larangan harus miliki izin perusahaan, tapi ke bagian wilayah mana mereka mengurusnya akan bingung. Apakah ke kabupaten yang satu, atau yang lainnya. Inilah yang harus dituntaskan sehingga tak ada persoalan lagi,” pungkasnya. (rus/rio)


BACA JUGA

Jumat, 22 Juni 2018 15:43

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Akbar Pasangan OKE

TARAKAN – Rapat umum terbuka atau kampanye akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota…

Jumat, 22 Juni 2018 15:08

Pemkot Tarakan Bersikap Tegas, Beri Sanksi Dua ASN Terlibat Politik

TARAKAN - Hari pertama masuk kerja pascacuti bersama, Kamis (21/6), Pemerintah Kota Tarakan langsung  menjatuhkan…

Kamis, 21 Juni 2018 15:13

Jalan di Perumahan PNS Rusak

TARAKAN – Pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terutama soal infrastruktur masih…

Kamis, 21 Juni 2018 14:58

DEBAT KURANG GEREGET, KPU Tarakan Beralasan Minim Anggaran

TARAKAN – Debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan telah berlangsung di Kayan…

Kamis, 21 Juni 2018 14:51

Sidak Hari Pertama Kerja

DALAM rangka mengawasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan…

Kamis, 14 Juni 2018 14:23

Motoris Negatif Gunakan Narkoba, Penyebab Kecelakaan Speedboat Masih Diselidiki

TARAKAN – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan mulai memeriksa saksi-saksi…

Rabu, 13 Juni 2018 15:31

DPT Bertambah, Jadi 133.345 Pemilih

PERUBAHAN jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan dilakukan…

Selasa, 12 Juni 2018 15:07

KPU dan Tim Sepakat di Taman Berkampung

TARAKAN – Lokasi rapat umum terbuka atau kampanye telah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum…

Selasa, 12 Juni 2018 15:06

Warga Kurang Aktif

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tarakan sudah memproses tujuh kasus terkait dugaan pelanggaran…

Senin, 11 Juni 2018 14:59

Asri Santosa: Maskapai dan Agen Taat Aturan

MENINDAKLANJUTI dugaan kenaikan harga tiket pesawat, stakeholder melakukan inspeksi mendadak (sidak)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .