MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 11 Juni 2018 14:42
Batas Malinau-KTT Masih Bermasalah
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menetapkan Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi penuh, bukan lagi daerah otonomi baru (DOB) sejak 22 April lalu.

Hal itu berdasarkan penilaian dari 10 syarat menjadi daerah otonomi penuh. Meski, dari sepuluh item tersebut, masih menyisakan persoalan batas wilayah yang belum juga tuntas seluruhnya.

Berdasarkan data Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, hingga kini masih ada dua batas wilayah yang masih belum terselesaikan. Yakni, batas Malinau-Tana Tidung sepanjang 31,1 kilometer (Km) dan Bulungan-Berau sepanjang 148 Km.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi menjelaskan, persoalan batas wilayah ini masih menjadi tanggung jawab pemprov untuk menyelesaikannya, meski sudah berstatus daerah otonomi penuh.

Batas antara Malinau-Tana Tidung sebelumnya sudah masuk ke Kemendagri, namun dikembalikan karena masih ada yang bermasalah. Dari 48,4 Km batas yang bermasalah, 31,1 Km hingga kini belum menemukan titik kesepakatan. Sementara, 17,3 Km sudah ada kesepakatan.

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Pemkab Malinau dan Tana Tidung. “Kami tetap berupaya menyelesaikan soal batas ini. Dalam waktu dekat ini, sekitar Juli kami akan fasilitasi pertemuan antara pejabat kedua daerah ini,” kata Sanusi, beberapa waktu lalu.

Untuk batas Bulungan-Berau yang jadi batas antara Kaltara dengan Kaltim sudah diserahkan dan ditangani oleh Kemendagri. Namun, hingga kini belum ada informasi terkait progres kesepakatan.

Masalah batas daerah ini, kata Sanusi, cukup penting karena berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berselisih atau bersengketa. Tarik ulur persoalan batas memang tidak lepas dari potensi pendapatan untuk daerah, sehingga terjadi saling klaim wilayah.

“Ini soal potensi pedapatan daerah, karena memang kaitannya dengan anggaran masuk ke daerah. Potensi itu ototmatis kalau masih sengketa maka pajaknya jika ada perusahaan di wilayah itu tak bisa diselesaikan. Kalau kami di provinsi tak ada masalah,” jelasnya.

Selain itu, karena masih ada wilayah yang berstatus quo, maka dari sisi pelayanan juga terganggu. Meski wilayah antarkabupaten yang belum tuntas ini tidak masuk dalam permukiman penduduk. Namun, akan menylitkan persoalan izin perusahaan yang beroperasi.

“Tak ada larangan harus miliki izin perusahaan, tapi ke bagian wilayah mana mereka mengurusnya akan bingung. Apakah ke kabupaten yang satu, atau yang lainnya. Inilah yang harus dituntaskan sehingga tak ada persoalan lagi,” pungkasnya. (rus/rio)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:25

Antisipasi Napi Masuk Tarakan

TARAKAN – Narapidana yang sengaja dilepas saat terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, belum…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:23

Insentif Ketua RT Hanya Cair Tiga Bulan

TARAKAN – Ketua-ketua RT akhirnya bakal menikmati insentif yang belum dibayarkan selama lima bulan.…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:49

Stiker di Kaca Mobil Ganggu Jarak Pandang

TARAKAN – Kaca mobil, baik angkutan kota maupun mobil pribadi menjadi salah satu media bagi peserta…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:45

APK Bertebaran di Tarakan

TARAKAN – Alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu berupa baliho, mulai menghiasi setiap sudut…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:37

Klaim Tarakan Bebas Kaki Gajah

TARAKAN – Pemberian obat pencegahan missal (POPM) penyakit kaki gajah atau filariasis tidak diwajibkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Organisasi Kepemudaan Membantu

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Haerumuddin mengatakan, banyaknya organisasi…

Senin, 15 Oktober 2018 00:14

Gini Nih Jadinya Kalau Termakan Isu Penculikan di Medsos

TARAKAN – Isu penculikan anak yang beredar di media sosial, kembali ditelan mentah-mentah oleh…

Senin, 15 Oktober 2018 00:08

Kepemilikan Identitas Ganda Berkurang

MALINAU - Persoalan identitas kependudukan yang kerap ditemui di wilayah perbatasan Kaltara, terutama…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:22

Persiapkan Diri untuk Bersaing

NUNUKAN - Pembangunan suatu daerah lebih maju, jika pemangku kepentingan memberikan kontribusi. Termasuk…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:51

Bawaslu Akan Tindak Tegas Calon yang Kampanye di Lembaga Pendidikan

TARAKAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Siti Nuhriyati dengan tegas menyatakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .