MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Juni 2018 14:54
ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas
HANYA UNTUK KEDINASAN: KPK mengimbau kepala daerah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran tahun ini.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi mengklarifikasi terkait kendaraan dinas yang dibolehkan untuk dibawa oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat libur Lebaran mendatang.

Hal itu, kata dia, sesuai imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepala daerah untuk melarang membawa kendaraan dinas saat cuti atau libur Lebaran. KPK menilai penggunaan kendaraan dinas saat mudik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

Sanusi mengatakan pemprov bakal mengikuti imbauan tersebut. “Kami baru mengetahui kemarin (Senin, Red), imbauan itu. Sekarang saja belum kami terima secara resmi. Tapi tidak masalah, karena itu sudah disampaikan oleh pihak KPK, kami siap jalankan,” terang Sanusi, Selasa (5/6).

Selain khawatir akan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara ini juga tidak ingin fasilitas negara tersebut disalahgunakan. Pemprov terangnya, siap menjalankan imbauan tersebut.

Terkait sanksi kepada ASN yang tetap bandel menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, Sanusi mengaku belum bisa menyebutkan secara detil. Ia mengatakan akan menunggu arahan dari gubernur terlebih dahulu. “Bisa jadi kita bahas dulu dengan pak gubernur soal sanksi itu,” terangnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga telah melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada Rabu (6/6).

Dikutip dari JPNN, KPK dengan tegas menyampaikan bahwa mobil dinas dilarang digunakan untuk mudik. Menurut KPK, ada benturan kepentingan serta bisa membuat publik tak percaya kepada pejabat negara.

“Kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas operasional, untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Senin (4/6).

Agus menyatakan, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan. Sehingga, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara. (rus/rio)


BACA JUGA

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…

Minggu, 09 Desember 2018 11:03

Kaltara Di-deadline 14 Desember

TANJUNG SELOR – Pembahasan APBD Kaltara 2019 telah difasilitasi Direktorat…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:35

Intensitas Hujan Masih Normal

INTENSITAS hujan di Bulungan terus mengalami peningkatan. Namun, menurut data…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:31

9.743 Peserta Tunggak Iuran BPJS

TANJUNG SELOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bulungan…

Jumat, 07 Desember 2018 11:14

APBD Kaltara Difasilitasi Kemendagri

TANJUNG SELOR – Penetapan bersama APBD Kaltara 2019 yang belum…

Kamis, 06 Desember 2018 14:31

Humas Kaltara Masuk Nominasi Medsos Terbaik

TANGERANG – Meski belum meraih juara, prestasi membanggakan ditorehkan oleh…

Kamis, 06 Desember 2018 14:22

Penetapan DPTHP-2 Molor

TANJUNG SELOR - Rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua…

Rabu, 05 Desember 2018 09:27

Paman Garap Keponakan, Korban Ngaku Sudah 7 Kali

TANJUNG SELOR – Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .