MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Rabu, 06 Juni 2018 15:08
Menteri Desak Inalum Realisasi Investasi

Badan Pengelola KIPI Ditargetkan Maksimal Dua Bulan Selesai

PERCEPATAN KIPI: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mendampingi Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dan Ketua BKPM Thomas T Lembong memimpin rapat progres KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Jakarta, Selasa (5/6).

PROKAL.CO, align="left">JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan meminta agar realisasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dipercepat. Bahkan, diharapkan tahun ini sudah ada perusahaan yang memulai investasinya.

Salah satu investor yang diharapkan bisa mempercepat realisasi investasinya adalah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Perusahaan pelat merah itu diminta oleh Luhut untuk mempercepat realisasi investasinya di Kaltara. Dalam hal ini di KIPI Tanah Kuning.

“(KIPI, Red) Ini sudah berulang kali kita bahas. Bahkan sudah hampir 2 tahun, tapi tak juga terealisasi. Saya minta tahun ini sudah ada jangkarnya yang memulai. Inalum bisa itu,” kata Luhut dalam forum rapat membahas progres pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di kantornya, Selasa (5/6).

Selain meminta perusahaan agar segera merealisasikan rencana investasinya, dalam kesempatan itu, Luhut juga minta agar segala keperluan untuk mendukung percepatan KIPI bisa segera dilakukan. Misal, infrastruktur maupun kegiatan perencanaan dan studi-studi lain. Mengenai pendanaan, dirinya menyatakan nanti akan didukung dari pusat. Apakah itu melalui dana hibah dari pemerintah Tiongkok maupun melalui dana pinjaman.

Di tempat sama, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan pada prinsipnya, pihaknya serius untuk ekspansi ke Kaltara. Diakuinya desakan juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian agar Inalum segera merealisasikan investasinya di Kaltara.

Budi mengatakan, progres rencana investasi Inalum di Kaltara sudah pada tahap penyusunan pre-feasibility study (FS) yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. "Harapannya bulan ini sudah selesai. Setelah itu, kami lanjutkan dengan penyusunan FS untuk industri smelternya," kata Budi.

Dalam penyusunan FS, lanjut Budi, PT Inalum melibatkan konsultan internasional dari luar negeri. Salah satunya dari Kanada. "Kami juga telah mengajukan izin prinsip untuk industri smelter ke pemerintah daerah, temasuk izin prinsip untuk rencana kita membangun PLTA (pembangkit listrik tenaga air)," ungkapnya.

Dikatakan, selain membangun industri smelter di lahan seluas kurang lebih 600 hektare di KIPI Tanah Kuning, PT Inalum juga berminat membangun PLTA dengan kapasitas 1.700 megawatt yang nanti diintegrasikan ke industrinya. "Kami bangun PLTA 1.700 megawatt karena menyesuaikan kebutuhan industri smelter yang kita targetkan 1,5 juta ton nanti," sebutnya.

Sementara itu, pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta pejabat eselon I dari beberapa kementerian terkait, itu ada tiga hal utama yang dibahas. Di antaranya, persoalan status lahan KIPI, Badan Usaha Pengelola Kawasan Industri, serta mengenai usulan PT Inalum (Persero) yang berkeinginan membangun PLTA sendiri.

"Seperti saya sampaikan sebelumnya, tadi juga kembali saya jelaskan soal status lahan. Status lahan KIPI di dalamnya ada beberapa areal milik perusahaan yang sudah lama memang mengantongi izin HGU (Hak Guna Usaha). Ada PT BCAP, Delma Mining, PT Kayan Plantantion dan beberapa lainnya. Terkait hal ini, kami dari Pemerintah Provinsi sudah melakukan upaya. Salah satunya dengan secara intens mengadakan pertemuan bersama pihak perusahaan. Pada intinya, perusahaan-perusahaan di sana sangat mendukung," beber Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada pertemuan itu.

Kemudian soal pengelola kawasan industri, dikatakan Irianto, sudah ada beberapa perusahaan yang berminat. Bahkan, ada yang telah mengajukan permohonan izin ke Kementerian Perindustrian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Strategis Industri (ISI), Dragon Land, PT Kayan Patria Propertindo, PT Adidaya Suprakencana, Albassam, serta Inalium.

Bahkan, ISI yang sudah mengantongi surat dukungan dari gubernur, telah melengkapi persyaratannya di Kementerian Perindustrian. Sementara informasi dari pihak Kementerian Perindustrian, ada tiga perusahaan yang sudah dalam proses pengajuan perizinan melalui sistem informasi online. Yakni, ISI dan Dragon Land baru mendaftar, serta PT Adidaya Suprakencana.

"Jadi, sekarang sudah dalam proses di Kementerian Perindustrian. Tadi juga Pak Thomas (Kepala BKPM) siap membantu percepatannya. Ditargetkan dalan satu-dua bulan ini sudah ada badan usaha pengelolanya. Bahkan, Pak Menko Maritim tadi minta kalau bisa, dalan satu bulan sudah selesai," ujar Irianto.

Dalam pertemuan itu, Irianto juga menyampaikan masukan agar badan usaha pengelola seyogianya dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam bentuk konsorsium. "Namun, keputusan nanti di Kementerian Perindustrian," tambahnya.

Selanjutnya, menanggapi soal usulan PT Inalum yang akan membangun PLTA, Irianto mempersilakan kepada perusahaan BUMN tersebut untuk melakukan sesuai prosedur. "Silakan saja, kita terbuka dan transparan. Kalau memang ada lokasi yang pas dan ada potensi, silakan lakukan survei dan menurus perizinannya," sarannya.

Namun mengenai pembangunan pabrik setrum itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Apakah nanti bekerja sama dengan perusahaan yang sudah proses akan membangun PLTA atau bagaimana. "Dalam rapat tadi dapat diambil kesimpulan Menko menginginkan percepatan realisasi KIPI. Diminta agar diupayakan tahun ini sudah dimulai pembangunan konstruksi industri. Begitupun dengan PLTA-nya. Paling tidak ada satu perusahaan yang sudah mulai. Dan harapannya tadi Pak Menko minta PT Inalum selaku BUMN yang akan memulainya," kata Irianto.

Menko Kemaritiman juga menjadwalkan rapat kembali soal KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kaltara pada awal Juli mendatang. Diharapkan dalam sebulan ke depan sudah ada progres lebih maju lagi. Sementara itu, usai rapat, Gubernur didampingi beberapa kepala OPD terkait di Lingkup Pemprov Kaltara dan juga Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, melanjutkan pertemuan dengan perwakilan perusahaan yang memiliki izin lahan di KIPI.

"Saya menyampaikan agar nantinya dari pertemuan-pertemuan itu ada solusi terbaik yang pada dasarnya jangan sampai ada yang dirugikan. Artinya, perusahaan tidak rugi, dan program KIPI tetap jalan seperti yang kita inginkan," kata Irianto. (fen/rio)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:15

Rancang Perluasan Komoditas

KEPALA Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara Usdiansyah mengatakan, produksi sumber daya alam (SDA)…

Minggu, 07 Oktober 2018 15:10

Awasi Kestabilan Harga di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pengawasan harga barang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya…

Jumat, 05 Oktober 2018 14:30

Izin Perkebunan Sawit Diperketat

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan akan mengkaji permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perusahaan…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:21

Ekspor Kayu Tumbuh 63 Persen

TANJUNG SELOR – Ekspor kayu dari Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan pada triwulan I 2018.…

Kamis, 04 Oktober 2018 16:48

Provinsi Diminta Tertibkan Pergub Untuk Atur Harga Udang di Kaltara

TARAKAN – Hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Tarakan ke kementerian terkait untuk menyikapi anjloknya…

Senin, 01 Oktober 2018 15:48

Warga Diajak Konsumsi Produk Lokal

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mempunyai potensi sumber daya alam di tiap kabupaten dan kota.…

Minggu, 30 September 2018 16:44

Jamin SOA Barang Tak Dimonopoli

TANJUNG SELOR – Tingginya harga barang di daerah perbatasan, menjadi perhatian serius Pemprov…

Jumat, 28 September 2018 16:04

Pelaku Usaha Wajib Miliki NIB

TANJUNG SELOR - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi…

Jumat, 28 September 2018 15:47

Harga Sewa Terlalu Mahal, Investor Mundur Kelola Pabrik Rumput Laut

TARAKAN – Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan terus berupaya memfungsikan pabrik…

Rabu, 26 September 2018 14:59

ADUH..!! 80 Persen Kebutuhan Warga Masih dari Malaysia

TANJUNG SELOR – Banyaknya barang-barang dari Malaysia yang beredar di daerah perbatasan Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .