MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Selasa, 22 Mei 2018 14:34
Pemkot Tarakan Butuh Rp 50 Miliar

THR Wajib Dibayarkan sebelum Lebaran

Arief Hidayat

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kepala daerah diminta untuk menegaskan regulasi mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018. Penegasan ini juga harus diikuti upaya pengawasan melalui instansi teknis di bawahnya.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Frans Toni Pangalaba, perusahaan diminta membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri. Pekerja yang telah bekerja selama minimal sebulan berhak mendapatkan THR.

Disebutkan, besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah. Sementara, pekerja dengan masa kerja sebulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan. “Yaitu berdasarkan masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah,” terang Frans, kemarin (21/5).

Frans menambahkan, bagi pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR dihitung berdasarkan upah satu bulan yang dihitung menurut rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan, bagi pekerja lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima setiap bulan selama masa kerja. “Jadi ada aturannya di situ. Kami juga tetap mengikuti edaran dari kementerian dan kepala daerah,” bebernya.

Selain pengawasan THR, kepala daerah juga diminta untuk mendorong perusahaan bisa menyelenggarakan mudik bersama bagi para pekerjanya. Hal ini, bertujuan untuk meringankan beban pekerja yang berasal dari luar daerah.

Secara teknis, Frans mengaku, pihaknya sudah menerima surat edaran tersebut. Pekan ini, surat tersebut akan diedarkan. Terkait pengawasan, pihaknya siap mendirikan posko pengaduan bagi pekerja yang tidak mendapatkan haknya. Upaya penegakan lainnya, memberikan denda dan hukuman sesuai surat edaran tersebut.

“Intinya, perusahaan harus bisa memenuhi hak THR bagi pekerjanya. Kami meminta itu dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Kabar mengenai kenaikan THR, juga disambut oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Paguntaka-sebutan Kota Tarakan. Pasalnya, pada Juni mendatang, ASN akan menerima tiga kali gaji yakni gaji bulanan, gaji ketiga belas dan THR.

Plt Wali Jota Tarakan Arief Hidayat mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Tarakan agar sebelum Lebaran, memprioritaskan pembayaran berkaitan dengan honor, TPP dan insentif.

“Pembayaran tersebut berlaku pada honorer, swasta, dan para pegawai dan honor-honor lain yang berkaitan dengan pendapatan. Sehingga kita berharap sebelum hari raya nanti mereka sudah bisa menikmati,” ungkapnya, Senin (21/5).

Arief mengakui saat ini ia sedang mengumpulkan seluruh anggaran, sebab dengan adanya tambahan gaji 13 dan THR pasti membutuhkan dana besar hingga puluhan miliar rupiah.

“Karena gaji 13 dan THR membutuhkan dana yang lumayan fantastis kurang lebih 50 milyar. Maka dari itu kita mengumpulkan dana-dana bantuan yang masuk. Yang kita takutkan adalah besarnya pengeluaran daripada pemasukan dana,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk gaji bulanan saja, Pemerintah Kota Tarakan membutuhkan dana Rp 26 miliar. Untuk anggaran pemkot yang masuk setiap bulannya hanya mencapai Rp 18 miliar, ditambah dengan dana dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan lainnya.

“Dari bantuan dan anggaran yang masuk dari pusat inilah akan kita kumpulkan agar segala honor dan lain-lainnya rampung sebelum hari raya. Dan kita berharap agar anggarannya masuk bulan ini dan bulan depan masuk lagi hingga dananya terkumpul dan dapat terbayarkan, mohon doanya ya," tutupnya. (*/ade/rus/rio)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 14:25

Antisipasi Napi Masuk Tarakan

TARAKAN – Narapidana yang sengaja dilepas saat terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, belum…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:23

Insentif Ketua RT Hanya Cair Tiga Bulan

TARAKAN – Ketua-ketua RT akhirnya bakal menikmati insentif yang belum dibayarkan selama lima bulan.…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:49

Stiker di Kaca Mobil Ganggu Jarak Pandang

TARAKAN – Kaca mobil, baik angkutan kota maupun mobil pribadi menjadi salah satu media bagi peserta…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:45

APK Bertebaran di Tarakan

TARAKAN – Alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu berupa baliho, mulai menghiasi setiap sudut…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:37

Klaim Tarakan Bebas Kaki Gajah

TARAKAN – Pemberian obat pencegahan missal (POPM) penyakit kaki gajah atau filariasis tidak diwajibkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Organisasi Kepemudaan Membantu

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Haerumuddin mengatakan, banyaknya organisasi…

Senin, 15 Oktober 2018 00:14

Gini Nih Jadinya Kalau Termakan Isu Penculikan di Medsos

TARAKAN – Isu penculikan anak yang beredar di media sosial, kembali ditelan mentah-mentah oleh…

Senin, 15 Oktober 2018 00:08

Kepemilikan Identitas Ganda Berkurang

MALINAU - Persoalan identitas kependudukan yang kerap ditemui di wilayah perbatasan Kaltara, terutama…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:22

Persiapkan Diri untuk Bersaing

NUNUKAN - Pembangunan suatu daerah lebih maju, jika pemangku kepentingan memberikan kontribusi. Termasuk…

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:51

Bawaslu Akan Tindak Tegas Calon yang Kampanye di Lembaga Pendidikan

TARAKAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Siti Nuhriyati dengan tegas menyatakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .