MANAGED BY:
KAMIS
16 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Senin, 21 Mei 2018 16:28
Pejabat Dingatkan soal LHKPN
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak melalaikan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini dikarenakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, masih ada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

 

LHKPN pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

 

“Hingga batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret lalu, ada 104 wajib lapor yang belum menyampaikannya. Dari 104 itu, 41 orang sudah menyampaikan LHKPN-nya, kini tinggal 63 orang lagi. Permasalahannya, kini sudah masuk tahapan sanksi. Dan, untuk tahap I adalah teguran lisan,” ungkap Gubernur, belum lama ini.

 

Untuk meningkatkan kepatuhan para pejabat wajib LHKPN ini, Gubernur akan mengumpulkan kepala OPD bersangkutan. “Nanti akan diberikan teguran secara berjenjang kepada yang melakukan kesalahan. Juga harus ada naskah tertulisnya,” urai Irianto.

 

Untuk diketahui, pelaporan LHKPN diwajibkan bagi pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara, semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa Bea dan Cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi.

 

Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(humas)


BACA JUGA

Selasa, 14 Agustus 2018 16:23

Realisasi Fisik Sudah 34,92 Persen

TANJUNG SELOR – Pada 2018, berdasarkan catatan Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov)…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:22

Tahap III, Pelabuhan SDF Telan Rp 10 M

TANJUNG SELOR – Pengembangan Pelabuhan Tengkayu I atau SDF di Kota Tarakan, kini telah memasuki…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:21

Gubernur Minta MoU Tak Sekadar Seremonial

BOGOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie atas nama Pemerintah Provinsi…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:19

Iduladha, Pemprov Sumbang 8 Sapi

TANJUNG SELOR – Jelang Hari Raya Iduladha 1439 Hijriah, Pemprov Kaltara kembali menyalurkan bantuan…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:18

Gubernur Jadi Penguji Calon Doktor di IPB

BOGOR – Bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Dr Adri Patton, Gubernur Kaltara…

Senin, 13 Agustus 2018 16:28

Gara-Gara Dua Pergub Ini, PAD Naik

TANJUNG SELOR – Diterbitkannya dua peraturan gubernur (Pergub), berdampak positif pada kenaikan…

Senin, 13 Agustus 2018 16:26

Pemprov Kaltara Luncurkan Program SMN

TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa tentang wawasan kebangsaan dan kebhinekaan,…

Senin, 13 Agustus 2018 16:24

Gubernur Lepas 414 Calhaj Kaltara

BALIKPAPAN – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melepas 414 jamaah calon haji asal Kaltara…

Senin, 13 Agustus 2018 16:23

Gubernur Ajak Warga Selalu Bersyukur

TANJUNG SELOR – Diiringi guyuran hujan yang lumayan deras, acara Mahabbah Rasul dalam rangkaian…

Senin, 13 Agustus 2018 16:22

Tiga Nama Akan Disodor ke Tim Penilai

TANJUNG SELOR – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .