MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

TANJUNG SELOR

Minggu, 20 Mei 2018 14:46
Desak Pembentukan PHI di Kaltara
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Penyelesaian sengketa tenaga kerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Samarinda oleh buruh perusahaan di Kalimantan Utara, membutuhkan biaya besar.

Pasalnya, untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan, terlebih dahulu harus mendaftar. Selain itu, juga menjalani sidang di PHI Samarinda, Kalimantan Timur.

Koordinator Wilayah (Korwil) SBSI Kaltara Yulius mengatakan, untuk mendaftar saja dibutuhkan biaya Rp 5-20 juta, yang juga digunakan untuk biaya perjalanan dan akomodasi.

“Itu biaya untuk satu kali pengurusan sementara. Buruh dan pendamping minimal harus mengikuti persidangan minimal 3 kali. Bisa Anda bayangkan berapa biaya yang dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (19/5).

Lanjutnya, di Kabupaten Bulungan meski baru 3 kasus yang berproses di PHI. Namun, akibat tidak memiliki biaya membuat buruh yang mengajukan perkara tidak bisa hadir di pengadilan. Hal yang sama juga dialami daerah lain di Kaltara, apalagi pendampingan ini tidak hanya dilakukan oleh SBSI di Bulungan.

“Berbeda jika PHI itu berada di Kaltara, biaya yang dikeluarkan hanya Rp 1,5 juta. Kondisi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan perusahaan yang berperkara dengan buruh. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah menyikapinya dengan mengupayakan agar PHI itu terbentuk di Kaltara sehingga konflik antara buruh dengan perusahaan dapat diminimalisir,” ujarnya.

Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara Armin Mustafa, juga membenarkan untuk menyelesaikan permasalahan buruh dibutuhkan keberadaan PHI di provinsi ke-34 ini. Dengan demikian, permasalahan hukum antara perusahaan dengan pekerja tidak diselesaikan lewat PHI Samarinda.

“Syarat untuk mendirikan PHI minimal dalam setahun tercatat ada 850 kasus hubungan industrial. Nah, di Kaltara belum capai 100 kasus, akan tetapi kita tetap akan diupayakan agar ada PHI di Kaltara sehingga rentang kendali itu dapat dipangkas,” ujarnya. (*/isa/fen) 


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 14:24

Target Imunisasi MR Tersisa 13 Persen

TANJUNG SELOR – Upaya merealisasikan target pemberian imunisasi atau vaksin measles rubella (MR),…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:22

Ubah Stigma Penderita HIV/AIDS

TANJUNG SELOR - Kasus Human Immunodeficiency virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:19

PAD dari Pasar Sulit Terealisasi

TANJUNG SELOR – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi maupun biaya sewa tempat di…

Kamis, 18 Oktober 2018 14:00

Yakin Tak Ada Telur Palsu

TANJUNG SELOR – Beredarnya isu telur palsu yang dijual di pasaran, membuat resah warga Tanjung…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:22

Gerak Cepat Berbuah Sertifikat WBTB

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang menerima sertifikat Warisan…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:21

Protes, Buang Sampah di Bahu Jalan

TANJUNG SELOR – Pemandangan tak layak terlihat di sekitar Jalan Sengkawit, atau di depan Pasar…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:20

Terapkan Sanksi Tegas Cegah Korupsi

TANJUNG SELOR – Aparatur sipil negara (ASN) memiliki instrumen menciptakan birokrasi yang bersih…

Rabu, 17 Oktober 2018 14:11

Pendatang Jadi Tugas Berat

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai mampu memfasilitasi persoalan sosial dengan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:16

Rp 100 M untuk Tingkatkan Pelayanan

TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Idewan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mengusulkan…

Senin, 15 Oktober 2018 00:15

Pemdes Harus Transparan

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan, aparatur pemerintah desa wajib meningkatkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .