MANAGED BY:
KAMIS
16 AGUSTUS
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 18 Mei 2018 14:14
Siapkan Aplikasi Pengaduan, Komitmen Tuntaskan Masalah Pelanggaran

Keberadaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK

DAMPAK TAMBANG: Aduan tentang pencemaran lingkungan akibat pertambangan batu bara sering dilakukan masyarakat di Malinau.

PROKAL.CO, Sebagai pulau yang kaya sumber daya alam, Kalimantan selalu menarik untuk dijadikan daerah eksploitasi. Dulu, sebelum hasil pertambangan berjaya, masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, baik secara legal maupun ilegal.

 

RUSDIYONO, Tanjung Selor

 

PEMANFAATAN hutan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan. Sejak puluhan tahun lalu, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mengincar hutan untuk dieksploitasi hasilnya. Baik diambil kayunya, ditambang hasil alam berupa mineralnya, ataupun kegiatan eksploitasi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut ternyata juga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan.

Salah satunya adalah terganggu ekosistem hutan yang jadi rumah bagi satwa-satwa yang sudah lama mendiami hutan. Akibatnya sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa sebagai dampak eksploitasi yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai instansi pemerintah yang membidangi masalah lingkungan dan kehutanan, salah satunya memiliki tugas melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap para pelanggar. Yakni, melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK. Kaltara, termasuk dalam area Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan.

Sebagai wilayah yang banyak terdapat perusahaan hutan tanaman insdutri (HTI) dan pertambangan, persoalan yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan di Kalimantan cukup tinggi. Tahun lalu, setidaknya ada 40 pengaduan yang masuk ke Gakkum Kalimantan yang diproses hingga selesai. Baik yang bersifat hukum perdata maupun pidana. Sementara, hingga Mei tahun ini, Gakkum Kalimantan sudah menangani sebanyak 30 pengaduan dari masyarakat. Angka ini jelas sudah cukup tinggi mengingat baru di semester I.

Menurut Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan Subhan, kemungkinan pengaduan kasus pelanggaran yang terjadi tahun ini bakal lebih meningkat.

Dari 30 perkara pengaduan yang dilaporkan, 15 di antaranya sudah dilakukan pelimpahan berkas atau P21, sementara sisanya masih ditangani oleh anak buahnya. “Tapi bisa lebih dari tahun lalu, bisa juga tidak. Karena pengaduan tidak bisa diprediksi,” kata Subhan saat melakukan perkenalan dengan awak media di Pos Pengaduan Balai Gakkum Seksi Wilayah II di Tanjung Selor, awal pekan ini.

Subhan menyatakan, pihaknya saat ini tengah berusaha mengembangkan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan. Dengan bantuan aplikasi push notification management, nantinya masyarakat bisa dengan mudah membuat pengaduan ke Balai Gakkum tanpa harus melapor ke pos pengaduan di daerah. Apalagi, diakuinya keberadaan Balai Gakkum sendiri masih sangat terbatas. Di Kalimantan saja, hanya ada tiga seksi yang membawahi lima provinsi.

Aplikasi yang akan dikembangkan nantinya dibuat agar mudah dipakai di semua smartphone. “Cara kerjanya nanti seperti WA (WhatsApp). Jadi, ketika ada yang melakukan pengaduan melalui pesan singkat, si pengadu akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dan bisa memonitor bagaimana perkembangan pengaduan yang dilakukan. Apakah pengaduannya ditindaklanjuti atau tidak,” terang Subhan.

Meski begitu, kata dia, aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan. Belum bisa digunakan saat ini. Sementara ini, pengaduan bisa dilakukan ke pos pengaduan yang ada di daerah masing-masing. Atau bisa dilakukan melalui surat ke KLHK.

“Namun, kalau ke kementerian, harus menunggu dulu untuk dilimpahkan ke kamu sebelum dilakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Karena ada saja pengaduan yang tidak jelas, seperti lokasinya kejadiannya,” ungkapnya.

Meski menerima pengaduan pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Subhan menyatakan tidak semua pengaduan bisa dilayangkan ke Balai Gakkum. Sebab, pengaduan dibedakan berdasarkan perizinan yang keluarkan oleh pemerintah. Ketika yang mengeluarkan izin perusahaan adalah kementerian, maka Balai Gakkum yang berwenang. Sementara, ketika izin dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, pengaduan dilakukan ke dinas terkait di pemerintah daerahnya.

“Namun, Balai Gakkum juga bisa mengambil alih kasusnya jika ternyata pengaduan yang masuk itu tidak ditangani di daerah,” sebutnya.

Sejauh ini, ungkap Subhan, pengaduan-pengaduan yang masuk ke Balai Gakkum cukup banyak. Namun, yang paling menonjol adalah pengaduan terkait pembalakan liar atau illegal logging dan penjualan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Untuk wilayah Kaltara, juga didominasi pengaduan yang terkait dengan sektor pertambangan. Seperti pelanggaran sektor pertambangan yang sering terjadi di Malinau. Selain itu, ada juga pembalakan liar di Nunukan.

“Di Kaltara juga ada pelanggaran penjualan satwa, seperti gading gajah. Namun, bukan berarti gajahnya dari Kalimantan. Bisa saja gajah dari Sumatera yang diambil gadingnya kemudian dijual di Kalimantan,” terangnya.

Setiap aduan yang masuk ke Balai Gakkum, Subhan menegaskan akan memprosesnya hingga selesai. Meski, ada saja pelaku pelanggaran yang mencoba menyuap agar kasusnya dihentikan. Namun, pihaknya berkomitmen agar tidak ada kasus yang dihentikan dan harus terselesaikan. (*/fen)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 14:45

Berkas Laka Speedboat Belum Lengkap

BERKAS kasus kecelakaan laut Speedboat Harapan Baru, belum sepenuhnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:43

Capaian Imunisasi MR 21,68 Persen

TANJUNG SELOR - Meski pemberian vaksin Measles Rubella (MR) masih menuai pro kontra di kalangan masyarakat…

Rabu, 15 Agustus 2018 15:39

Sertifikasi Halal sambil Jalan

PRO dan kontra yang terjadi akibat vaksin imunisasi Measles Rubella (MR) menimbulkan keresahan bagi…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:51

Satu Kepala OPD Terjaring Razia Satpol PP

TANJUNG SELOR – Penekanan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie agar PNS maupun pegawai tidak tetap…

Selasa, 14 Agustus 2018 15:44

Rekrutmen CPNS Tunggu Kepastian Pusat

MASYARAKAT Tarakan masih harus bersabar untuk bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).…

Senin, 13 Agustus 2018 16:01

Kurir Bawa Sabu 1 Kg

TANJUNG SELOR – Kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan masih menjadi pintu masuk bagi para bandar…

Senin, 13 Agustus 2018 14:05

NAH KAN, KASUSSS..!! Sejumlah Pejabat KTT Diperiksa

TANA TIDUNG – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)…

Minggu, 12 Agustus 2018 15:22

Mahasiswa Diminta Ciptakan Penelitian Baru

TUGAS terberat bagi lembaga perguruan tinggi, salah satunya mampu menciptakan penelitian baru setiap…

Minggu, 12 Agustus 2018 15:19

Buka Lahan, Dilarang Dibakar

TANJUNG SELOR - Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik…

Sabtu, 11 Agustus 2018 14:51

Proyek Bikin Pipa PDAM Bocor

TARAKAN - Berlanjutnya proyek pembangunan pengendalian banjir di Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .