MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 15 Mei 2018 12:57
Dewan Minta Masukan Tokoh Masyarakat
UJI PUBLIK: Dewan mengundang tokoh masyarakat adat, LSM dan unsur pemerintahan meminta masukan terkait Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Senin (14/5).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Senin (14/5).

Ketua panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Jhonny Laing Impang  mengatakan, uji publik dihadiri sejumlah tokoh masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi pemerintahan. Itu digelar pihaknya untuk mendengarkan masukan dan saran terhadap draf raperda sebelum diajukan ke Mendagri.

“Penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan berlandaskan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya usai uji publik.

Dari peraturan dan undang-undang itu, lanjutnya, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

“Apalagi, kepala daerah diwajibkan melindungi masyarakat hukum adat dengan membentuk panitia masyarakat hukum adat yang melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat hukum adat untuk penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan aliansi masyarakat adat, Yohanes menyarankan perlunya penyesuaian raperda dengan pedoman pemetaan nasional dan konsideran yang menyebutkan wilayah adat sebagai karakteristik masyarakat hukum adat.

“Pengaturan peraturan sektoral dalam pelaksanaan perda hukum adat  disesuaikan dengan perda di kabupaten/kota terkait perlindungan masyarakat adat, termasuk mengubah istilah pemerintahan adat dengan kelembagaan adat,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Malinau, Dolvina Damus, menyatakan sebagian besar wilayah adat masyarakat berada atau masuk status kawasan hutan, terutama industri kehutanan dan kawasan konservasi. Akibatnya, bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.

“Untuk itu, perlunya perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang akan memperkuat ketahanan masyarakat adat secara kolektif sehingga budaya kebersamaan, kegotongroyongan, persatuan dalam masyarakat adat terus berkembang dan dipertahankan, serta tidak terbawa arus kecenderungan kepentingan individu,” urainya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2018 15:45

Dewan Minta Daerah Terisolasi Diprioritaskan

TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan menjadi salah satu perhatian DPRD Kaltara. Pasalnya, jalan dianggap…

Selasa, 09 Oktober 2018 17:28

Kekurangan Guru Jadi Masalah di Perbatasan

TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan dan termuda di Indonesia, tentu membutuhkan…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:20

Minta Perusahaan Penuhi Janji

TANJUNG SELOR –  Warga Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, meminta perusahaan…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:19

Sektor Pariwisata Butuh Peran UKM

TANJUNG SELOR – Keanekaragaman potensi wisata di Kalimantan Utara (Kaltara), belum mampu menarik…

Kamis, 04 Oktober 2018 17:16

Maksimalkan Pembuatan KTP-el Warga Perbatasan

TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)…

Kamis, 27 September 2018 16:58

Berharap Kualitas Pendidikan di Perbatasan Mampu Bersaing

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ambo Intang berharap kualitas pendidikan…

Kamis, 27 September 2018 16:57

Optimistis Usulan DOB Dikabulkan

TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara optimistis lima usulan daerah otonomo baru (DOB) yaitu Kota…

Kamis, 27 September 2018 16:55

Tingkatkan Transparansi Rekrutmen CPNS

TANJUNG SELOR – Penerimaan CPNS mendapat perhatian wakil rakyat Bumi Benuanta –sebutan Kaltara.…

Selasa, 25 September 2018 12:06

SOA ke Perbatasan Diharapkan Berlanjut

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mengantisipasi berakhirnya subisdi penerbangan ke daerah perbatasan…

Selasa, 25 September 2018 12:04

Dewan Kebut Raperda APBD-P

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara kembali menggelar rapat paripurna, Senin (24/9). Rapat paripurna…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .