MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 03 Mei 2018 16:14
Rekomendasi Pansus Jadi Atensi
PERHATIAN UTAMA: Ketua Pansus LKPj Abdul Khair menyerahkan hasil rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2017 kepada Wakil Ketua DPRD Kaltara Marwansyah, pada Rapat Paripurna Istimewa ke-3 beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2018 dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, Kamis (26/4) lalu.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Marwansyah, dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Syaiful Herman bersama Wakapolda Kaltara Kombes Pol Zainal Arifin Palewang serta sejumlah anggota dewan.

Pada rapat itu, Ketua Pansus LKPj, Abdul Khair menyampaikan rekomendasi catatan atas LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2017 merupakan hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh pansus tentang sistematika dan kelengkapan data dokumen LKPj, tanggapan dan saran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tanggapan dan saran penyelenggaraan tugas bantuan serta tanggapan tentang penyelenggaraan pemerintahan umum.

“Kami berharap agar rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti sehingga penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Kaltara akan lebih baik lagi di masa- masa yang akan datang. Harapan dewan, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kerja bagi Pemda maupun DPRD,” ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Kaltara Marwansyah mengungkapkan, pansus LKPj merekomendasikan secara tertulis pada dokumen yang  diserahkan kepada Pj Sekprov Kaltara tentang beberapa kegiatan proyek pembangunan yang harus diperiksa oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) Kaltara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara dan BPK RI.

“Salah satu yang mendapat sorotan DPRD Kaltara yakni proyek pembangunan Pelabuhan Tengkayu SDF Tarakan. Karena, sampai batas akhir pertemuan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tim pansus belum menerima surat analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), izin galian C dari kontraktor penimbun termasuk surat data curah hujan, dokumen kontrak proyek penimbunan, dokumen kontrak pengadaan tiang pancang dan dokumen adendum proyek penimbunan,,” ungkapnya, Rabu (2/5).

Dokumen itu ucap Marwansyah belum diterima oleh DPRD Kaltara, hingga kini. Ia juga mengaku, instansi terkait juga kurang kooperatif bekerja sama dengan dewan. Bahkan, ia menyinggung soal tidak adanya plang kegiatan proyek dipasang.

“Ini yang menjadi salah satu catatan rekomendasi dewan yang dikeluarkan oleh Pansus LKPj 2017 dan disampaikan pada paripurna belum lama ini,” pungkasnya. (adv/*/isa/rio) 


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .