PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Potensi-potensi sumber daya alam (SDA) Kaltara yang melimpah nampaknya belum digarap maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Faktor keterbatasan infrastruktur dan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Padahal, Kaltara disebut bakal menjadi salah satu poros ekonomi Indonesia di wilayah utara.

Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Timbul Sibarani, jika melihat potensi pendapatan selama ini, sebagian besar ditopang sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan transportasi. Namun, belum semua potensi tergarap maksimal, karena bermacam keterbatasan.

Dia menyebut banyak kapal yang bersandar di perairan Kaltara yang memasok berbagai komoditas dan peralatan ke berbagai daerah, masih ada yang belum bisa kembali dengan muatan barang mentah dan barang jadi.

Kaltara hanya memproduksi barang mentah yang cenderung untuk digunakan dalam daerah. Belum sampai pada produksi hilir. “Di sisi lain, Kaltara juga mengekspor komoditas seperti rumput laut, udang, kepiting, batu bara, hingga crude palm oil (CPO),” ujarnya, belum lama ini.

Komoditas ekspor Kaltara itu, justru kembali diimpor setelah menjadi barang jadi, karena diolah oleh negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan, hasil rumput laut dari Tarakan dan Nunukan yang diekspor, namun belum memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meski begitu, kata dia, Pemprov Kaltara terus berupaya mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kaltara juga sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, yang besarannya mencapai 40 persen.

Selain itu, dukungan dana pusat untuk Kaltara sudah cukup besar. Hanya, kondisi geografis Kaltara yang luas dan masih butuh pembangunan membuat anggaran yang dikucurkan setiap tahun masih tetap kurang. Kaltara yang memiliki potensi besar perlu mendapat dukungan maksimal dari pusat.

Dia mencontohkan, Kaltara memiliki potensi produk lokal seperti beras organik Krayan yang cukup diminati di Malaysia dan Brunai Darusaalam. “Sejauh ini belum dapat respons dari pusat. Padahal, ini salah satu cara mendukung peningkatakan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (rus/fen)