MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 13 April 2018 14:29
Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Pemprov
MENGAYOMI: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama puluhan anak TK dan SD pada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia 2016.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu pokok bahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kalimantan Utara.

 

Dalam konteks wilayah Kaltara, isu kesetaraan gender dan perlindungan anak termuat dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Kaltara, yaitu terwujudnya Kaltara sebagai wilayah perbatasan terdepan yang berbudaya, sejahtera, adil dan beradab. Ini diterjemahkan ke dalam lima misi pembangunan.

 

Salah satunya yang berkaitan dengan isu gender dan perlindungan anak. Yakni, misi pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral dan berakhlak mulia, serta misi keempat mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

 

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) merencanakan pada 2018 akan meluncurkan program pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang bebas dari isu pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak anak.

 

“Dari laporan DP3A-P2KB, sudah ada komitmen dan kesepakatan bersama yang ditandatangani sekda (sekretaris daerah) tiap kabupaten dan kota di Kaltara terkait pembentukan KLA itu,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

 

Selain itu, untuk realisasi fisik terkait upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada 2015, DP3A-P2KB telah membentuk lembaga non struktrural, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anaka (P2TP2A).

 

“Ini merupakan salah satu wujud dari upaya Kaltara untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini khusus melayani dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Gubernur.

 

Dalam hal layanan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga dilakukan peningkatan kualitas. Dimana sejak 2016 pencatatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Katara sudah beralih menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Sekaitan dengan perlindungan hak anak, Gubernur juga menggagas pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus anak di Kaltara. Mengingat, selama ini, tindak pelanggaran hukum yang melibatkan anak, untuk pembinaannya masih dititipkan lapas atau rumah tahanan (Rutan) dewasa.

 

Di Kaltara sendiri sebelum lapas khusus anak terealisasi, rencananya mulai tahun ini akan dibangun Panti Rehabilitasi Anak. “Dinas Sosial telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar segera bisa mengganggarkan untuk pembangunan panti rehap di Kaltara. Untuk lahan, Pemprov Kaltara telah mendapatkan lahan seluas 2 hektare. Lahan tersebut merupakan tanah hibah, letaknya di Desa Gunung Sari,” ungkap Gubernur.

 

Dalam urusan pemberdayaan perempuan, utamanya soal isu kesetaraan gender, Gubernur juga mendorong peran aktif kaum perempuan di Kaltara untuk terlibat didalam berbagai bidang kehidupan. Baik keterlibatan perempuan di parlemen, sebagai tenaga profesional juga dalam urusan sumbangan pendapatan.

 

“Kesetaraan gender, artinya perempuan Kaltara memiliki hak untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Tapi, tanpa meninggalkan kodratnya,” jelas Irianto.

 

Penerapan kesetaraan gender ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). “Di UU ini, ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Kemudian dipertegas lagi, bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender,” papar Gubernur.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2013 hingga 2015, terdapat peningkatan positif pada nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG), baik secara nasional maupun di wilayah Kaltara. Tercatat, pada 2013 IPG Kaltara sebesar 85,63 (nasional 90,19), lalu di 2014 meningkat menjadi 85,67 (nasional 90,34) dan di 2015 tercatat sebesar 85,68 (nasional 91,03).

 

“Nilai IPG Kaltara itu masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemprov Kaltara. Tapi, bila memperhatikan tiap komponen pembentuk IPG, secara umum capaian aspek pendidikan dan kesehatan baik untuk laki-laki dan perempuan di Kaltara, lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional,” beber Irianto.

 

Untuk lingkup Pemprov Kaltara, indikator dari variabel kesetaraan gender menunjukkan angka rata-rata baik, yaitu perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan (P3) dengan nilai rata-rata 4,57, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan (P4) dengan nilai rata-rata 4,57, kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan (P5) dengan nilai rata-rata 4,70. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki persepsi yang baik terhadap praktik kesetaraan gender.(humas)

 

 

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak

 

Tahun 2015

No

Wilayah

Jumlah

Kekerasan

Perempuan

Anak

1

Bulungan

62

42

20

2

Tarakan

147

88

59

3

Nunukan

175

58

117

4

Malinau

53

15

38

5

Tana Tidung

10

8

2

 

Total

447

211

236

 

Tahun 2016

No

Wilayah

Jumlah

Kekerasan

Perempuan

Anak

1

Bulungan

20

10

10

2

Tarakan

24

10

14

3

Nunukan

26

5

21

4

Malinau

20

8

12

5

Tana Tidung

7

3

4

 

Total

97

36

61

 

Tahun 2017

No

Wilayah

Jumlah

Kekerasan

Perempuan

Anak

1

Bulungan

16

4

12

2

Tarakan

62

42

20

3

Nunukan

27

4

23

4

Malinau

4

-

4

5

Tana Tidung

2

1

1

 

Total

111

51

60

Ket :

-      Kekerasan tahun 2015 berjumlah = 447

-      Kekerasan tahun 2016 berjumlah = 97

-      Kekerasan tahun 2017 berjumlah = 111

-      Jenis kasus kekerasan yang paling banyak dialami yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bantuan Sosial

-     2018

Rehab NAPZA 11 orang di Kabupaten Bulungan

Pemulangan PSK 11 orang di Kabupaten Tana Tidung

 

Sumber : Dinas Sosial Kaltara

 

 

Pengarusutamaan Gender (UPG)

Kesetaraan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara

No.

Indi-kator

Skor

Re-ra-ta

1 = STS

2 = TS

3 = N

4 = S

5 = SS

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1.

P3

0

0,0%

1

2,3%

1

2,3%

14

31,8%

28

63,6%

4,57

2.

P4

0

0,0%

0

0,0%

1

2,3%

17

38,6%

26

59,1%

4,57

3.

P5

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

13

29,5%

31

70,5%

4,70

Rata-Rata Skor

4,61

Sumber: Data Primer Diolah (2017)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 10:13

Menteri PU Dukung Percepatan KBM

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki…

Rabu, 12 Desember 2018 10:12

Kaltara Urutan 19 Indeks Kesiapan Geospasial

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan,…

Rabu, 12 Desember 2018 10:11

IPD Naik, Dimensi Penyelenggaraan Pemdes Tertinggi

JAKARTA –  Berdasarkan pendataan potensi desa (Podes) 2018 yang dilakukan…

Rabu, 12 Desember 2018 10:10

Hari Nusantara dan Bela Negara Digabung

TANJUNG SELOR – Hari Nusantara dan Bela Negara 2018 akan…

Selasa, 11 Desember 2018 10:31

Genjot Penyelesaian RUPM untuk Tarik Investor

JAKARTA – Perencanaan penanaman modal yang konsisten dalam jangka panjang…

Selasa, 11 Desember 2018 10:30

Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya

JAKARTA – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie,…

Selasa, 11 Desember 2018 10:29

716 ASN Akan Ikuti Pemetaan Kompetensi

TANJUNG SELOR – Sebanyak 716 aparatur sipil negara (ASN) jabatan…

Selasa, 11 Desember 2018 10:28

Hari Disabilitas Diramaikan Pentas Seni

TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan wawasan…

Senin, 10 Desember 2018 13:04

12 Peserta SKB Dipastikan Gugur

TANJUNG SELOR – Seleksi kompetensi bidang (SKB) penerimaan CPNS Pemprov…

Senin, 10 Desember 2018 13:03

Workshop SAKIP Diharapkan Ubah Pola Pikir

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kalimantan Utara H Syaiful…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .