MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 12 April 2018 13:30
MANTAP BAH..!! Bakamla Wacanakan Desa Maritim

Perairan Kaltara Rawan Penyelundupan

Ely Susiyanti

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara memiliki letak yang cukup strategis di jalur perdagangan dunia, khususnya ke Asia Timur. Kaltara pun diprediksi bisa menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia di wilayah utara. Namun, berada di antara tiga negara membuat Kaltara rawan terhadap tindak kejahatan, terutama melalui wilayah perairan.

Karena itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memberikan perhatian khusus terhadap Kaltara yang berada di jalur strategis. Menurut Kolonel Maritim Ely Susiyanti, Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Bakamla, berdasarkan data Bakamla di Jakarta, Kaltara menjadi daerah yang memiliki potensi kegiatan ilegal di laut. Mulai peredaran narkoba, penyelundupan barang dan orang, serta kegiatan ilegal lain, termasuk terorisme. Apalagi, geografis Kaltara berdekatan dengan Malaysia dan Filipina.

Perempuan berjilbab ini menyatakan, Bakamla berencana bakal mencanangkan ‘Desa Maritim’ di Kaltara, khususnya untuk wilayah perbatasan. Selain untuk memberdayakan masyarakat yang ada di pesisir, melalui desa maritim, masyarakat diharapkan bisa menjadi layer atau lapisan pertama bagi Bakamla dan Kaltara dalam menyampaikan informasi adanya tindakan ilegal di wilayahnya. Sehingga, ada kesadaran oleh masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan di wilayahnya.

Ely menyebut peran nelayan dan masyarakat pesisir cukup penting untuk ikut menjaga keamanan dan keselamatan di laut Kaltara. “Sosialisasi penegakan hukum dan pencegahan kegiatan ilegal kepada masyarakat juga sudah dilakukan, tujuannya membangun partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran tentang betapa pentingnya memahami daerah mereka yang rawan kegiatan ilegal,” terangnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/4).

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Ely mengatakan, Bakamla memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Selain itu, juga mengnyinergikan patroli bersama antarinstansi karena tidak bisa dilakukan sendiri.

“Perlu sinergi dan koordinasi dengan institusi lain dan pemerintah daerah. Untuk itulah kami melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltara,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Pemprov Kaltara menyambut baik keinginan pihaknya. Bahkan, akan menindaklanjutinya dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pihaknya dengan Pemprov Kaltara. (rus/fen)

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara memiliki letak yang cukup strategis di jalur perdagangan dunia, khususnya ke Asia Timur. Kaltara pun diprediksi bisa menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia di wilayah utara. Namun, berada di antara tiga negara membuat Kaltara rawan terhadap tindak kejahatan, terutama melalui wilayah perairan.

Karena itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memberikan perhatian khusus terhadap Kaltara yang berada di jalur strategis. Menurut Kolonel Maritim Ely Susiyanti, Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Bakamla, berdasarkan data Bakamla di Jakarta, Kaltara menjadi daerah yang memiliki potensi kegiatan ilegal di laut. Mulai peredaran narkoba, penyelundupan barang dan orang, serta kegiatan ilegal lain, termasuk terorisme. Apalagi, geografis Kaltara berdekatan dengan Malaysia dan Filipina.

Perempuan berjilbab ini menyatakan, Bakamla berencana bakal mencanangkan ‘Desa Maritim’ di Kaltara, khususnya untuk wilayah perbatasan. Selain untuk memberdayakan masyarakat yang ada di pesisir, melalui desa maritim, masyarakat diharapkan bisa menjadi layer atau lapisan pertama bagi Bakamla dan Kaltara dalam menyampaikan informasi adanya tindakan ilegal di wilayahnya. Sehingga, ada kesadaran oleh masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan di wilayahnya.

Ely menyebut peran nelayan dan masyarakat pesisir cukup penting untuk ikut menjaga keamanan dan keselamatan di laut Kaltara. “Sosialisasi penegakan hukum dan pencegahan kegiatan ilegal kepada masyarakat juga sudah dilakukan, tujuannya membangun partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran tentang betapa pentingnya memahami daerah mereka yang rawan kegiatan ilegal,” terangnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/4).

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Ely mengatakan, Bakamla memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Selain itu, juga mengnyinergikan patroli bersama antarinstansi karena tidak bisa dilakukan sendiri.

“Perlu sinergi dan koordinasi dengan institusi lain dan pemerintah daerah. Untuk itulah kami melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltara,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Pemprov Kaltara menyambut baik keinginan pihaknya. Bahkan, akan menindaklanjutinya dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pihaknya dengan Pemprov Kaltara. (rus/fen)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 13:06

Suami Meninggal, Rawat Lima Cucu yang Yatim Piatu

Hamidah (60), harus menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya, Muhammad Amin (73), meninggal…

Rabu, 25 April 2018 12:58

Disdik Kaltara Belajar dari Pengalaman

TANJUNG SELOR – Penerapan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menggunakan High Order…

Rabu, 25 April 2018 12:57

Uang Hadiah Akan Digunakan untuk Jalankan Program

Hery Purwono tidak sekadar mengabdi kepada masyarakat. Tapi juga bekerja. Buktinya, ia telah dua kali…

Selasa, 24 April 2018 12:35

Transportasi Air Jadi Fokus Kapolda

MESKI baru Juni nanti,persiapan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini menjadi perhatian khusus bagi…

Selasa, 24 April 2018 12:16

Bikin Masyarakat Sehat untuk Bisa Belajar

Mewakili Kabupaten Nunukan, Camat Tulin Onsoi, Santipil Oslo meraih peringkat ketiga camat terbaik se-Kaltara…

Minggu, 22 April 2018 00:10

Beli Pesawat, Pemprov Bahas Skema Pembayaran

TANJUNG SELOR - Rencana pembelian pesawat N219 Nurtanio yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (DI)…

Minggu, 22 April 2018 00:03

Produksi di Atas 2015 Tak Bebas Denda

TANJUNG SELOR - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)…

Sabtu, 21 April 2018 11:02

Meski Dicoret, Dishub Tetap Siapkan DED Kereta Api

TANJUNG SELOR – Dicoretnya proyek pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur oleh Presiden…

Sabtu, 21 April 2018 10:57

ASN Wajib Lapor Gratifikasi, KPK Bakal Telusuri Aduan Masyarakat

TANJUNG SELOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggiatkan kampanye pencegahan korupsi…

Sabtu, 21 April 2018 10:52

Dua Kapal Bantuan KKP Sia-Sia

TANJUNG SELOR – Kapal Inka Mina yang merupakan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .