MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 22 Maret 2018 13:33
Perjuangkan Hak Masyarakat Adat

Raperda Ditargetkan Rampung Tiga Bulan

Jhonny Laing Impang

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Pasalnya, masyarakat adat di Kaltara perlu mendapatkan perhatian akibat banyak persoalan kriminalisasi yang dihadapi ketika memperjuangkan hak-haknya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara Jhonny Laing Impang kepada Bulungan Post mengungkapkan, keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum harus diakui melalui penetapan peraturan daerah. Kemudian, wilayah adatnya sebagai objek diajukan ke menteri untuk ditetapkan sebagai hak bagi masyarakat adat.

Beberapa wilayah masyarakat adat di Kaltara telah, kata Jhonny, dikuasai oleh kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Padahal, sebelum kawasan itu dibuat, masyarakat adat sudah ada lebih dulu.

“Penyusunan raperda inisiatif ini mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang menyebutkan wilayah adat adalah berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur dan gugatan kepemilikan tanah ulayat atau hutan adat,” jelasnya kepada media ini, Rabu (21/3).

Dijelaskan, kepala daerah diwajibkan melindungi masyarakat hukum adat dengan cara membentuk panitia masyarakat hukum adat dengan melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat hukum adat untuk penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

“Setelah Undang-Undang Kehutanan itu di judicial review, hutan adat berada di kawasan hutan negara. Nah, saat ini hutan adat telah diakui oleh negara. Jadi, hutan itu ada 3 klasifikasinya. Di antaranya hutan adat, negara dan hutan hak. Kami menargetkan perda menyangkut kehidupan masyarakat adat ini selesai 3 bulan ke depan. Untuk kajian akademisnya kami akan melibatkan perguruan tinggi seperti Unikal, (Universitas) Borneo dan Unmul,” bebernya. (adv/*/isa/fen) 


BACA JUGA

Selasa, 17 April 2018 12:15

KENAPA NIH..?? PLTD di Kayan Hulu Tak Kunjung Beroperasi

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara Norhayati Andris meminta PLN segera…

Selasa, 17 April 2018 12:13

Dukung Percepatan Mapolda Kaltara

TANJUNG SELOR - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Abdul Djalil Fatah mengatakan, pihaknya akan terus…

Selasa, 17 April 2018 12:12

Penyerahan Aset Dipertanyakan

TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara Kosmas Kajan menyatakan bahwa pihaknya…

Senin, 16 April 2018 10:53

Tekankan Disdikbud Antisipasi Jelang UN

TANJUNG SELOR - Ketua Komisi II DPRD Bulungan Albertus SM Baya mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Senin, 16 April 2018 10:51

Minta Dissos Sikapi Pengemis

TANJUNG SELOR - Pengemis di wilayah Tanjung Selor masih mudah ditemui, terutama sering mangkal di swalayan.…

Jumat, 13 April 2018 14:20

Satu Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan Syarwani menyebutkan 24 dari 25 anggota dewan sudah menyerahkan…

Kamis, 12 April 2018 14:16

Hingga Juni, Target 13 Raperda

TANJUNG SELOR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara akan merampungkan…

Kamis, 12 April 2018 14:13

Segera Plenokan Hasil Uji Kelayakan KIP

TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara akan mengumumkan hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon…

Kamis, 12 April 2018 14:10

Tingkatkan Pembangunan di Masa Mendatang

TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Indonesia pada 22 April mendatang…

Selasa, 10 April 2018 12:23

Satgas Pungli Perlu Lakukan Pencegahan

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara Marten Sablon menyatakan Tim Sapu Bersih Pungutan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .