MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Rabu, 14 Maret 2018 13:26
KPU Dilema soal Anggaran
Teguh Dwi Subagyo

PROKAL.CO, TARAKAN – Teguran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tarakan terkait belum dipasangnya alat peraga kampanye (algaka) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, diakui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo.

Pihaknya belum bisa merealisasikan karena dukungan anggaran dari Pemkot Tarakan belum sesuai harapan. Anggaran, menurutnya, hanya cukup untuk memenuhi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

“Sebenarnya (anggaran, Red) dalam proses. Cuma kami masih mengharapkan sisa yang berikutnya dicairkan semua, biar klir,” ujar Teguh, Selasa (14/3).

Dia juga mengungkapkan, akan bertemu lagi dengan Pemkot Tarakan untuk meminta kepastian pencairan anggaran yang tersisa sekira Rp 10,3 miliar, dari total sekitar Rp 13,6 miliar yang ditetapkan.

Pihaknya akan mendesak segera dicairkan anggaran tersisa, mengingat semakin padatnya kegiatan. Bukan hanya terkait tahapan pemilihan kepala daerah, tapi juga sudah mempersiapkan tahapan pemilihan anggota legislatif, baik DPR RI, DPD dan DPRD.

Dengan semakin padatnya kegiatan KPU, pihaknya tidak ingin dipusingkan lagi dengan persoalan anggaran. KPU Tarakan tinggal menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menanti. “Harapan kami setelah bulan Maret, bulan April dan selanjutnya kami tidak pikirkan lagi persoalan anggaran. Hanya fokus ke tahapan,” tuturnya.

Persoalan alat peraga kampanye, lanjutnya, sangat erat kaitannya dengan anggaran. Selama belum ada kepastian pencairan anggaran secara keseluruhan, pihaknya juga belum bisa mendistribusikan alat peraga calon.

Karena persoalan anggaran ini pula, pihaknya akan menjelaskan secara detail kepada masing-masing pasangan calon dan tim sukses akan kondisi yang dialami dalam pertemuan di kantor KPU Tarakan yang direncanakan hari ini.

“Artinya, ini kan bukan kemauan kami. Kami sudah berusaha, cuma ya, kalaupun ada anggaran, banyak hak-hak orang lain yang sudah bekerja namun belum dibayar, harus diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut Teguh, pihaknya memang sedang dilema terkait anggaran. Sebab, kegiatan KPU Tarakan dalam beberapa bulan ke depan sangat padat dan membutuhkan banyak anggaran. Mulai dari bimbingan teknis untuk persiapan pileg dan keperluan pilkada.

Untuk keperluan pilkada, selain menyiapkan alat peraga kampanye, Maret mendatang, pihaknya juga sudah harus memesan keperluan logistik seperti surat suara, pamflet dan sebagainya. 

Dengan kondisi pencairan yang dilakukan secara bertahap, Teguh khawatir akan berdampak pada persiapan tahapan. Pasalnya, butuh pemikiran jernih untuk mendahulukan keperluan yang harus diprioritaskan. Sementara, bagi pihaknya, semua kegiatan dinilai mendesak untuk dilaksanakan sesuai jadwal.

“Itu bisa kelahi sesama kolektif kolegial dengan sekretariat hanya karena memutuskan itu. Ini kan energi kami terbuang habis untuk hal-hal yang demikian. Dan, semua itu pasti masing-masing divisi punya pemikiran yang logis,” tuturnya.

Di pihak lain, ketua tim sukses salah satu pasangan calon, Mudain tidak mempersoalkan belum dipasangnya alat peraga kampanye pasangan calon. “Biasa saja, karena semuanya sama. Pertama memang (kondisi keuangan Pemkot Tarakan, Red) itu. Yang kedua, memang hampir semua paslon juga merasakan hal yang sama. Tidak ada paslon yang merasa diuntungkan dari tidak dipasangnya alat peraga oleh KPU. Seandainya ada salah satu paslon yang diuntungkan, pasti ada juga paslon yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, tim sukses pasangan calon lain, Tigor Nainggolan, juga tidak mempersoalkan belum dipasang alat peraga. “Saya kira soal untung rugi tidak ada masalah. Sekarang dipasang tidak dipasang bagi saya biasa-biasa saja, orang sudah tahu masyarakat Tarakan, bukan di Kota Jakarta ini. Tidak usah gambar pun sudah tahu wajah-wajah (calon) semua,” ujarnya.

Lagi pula, lanjutnya, hingga kemarin KPU Tarakan tidak mencabut alat peraga kampanye yang dipasang pihaknya. Terkecuali jika dicabut, lalu KPU tidak mengganti dengan algaka yang harus disiapkannya, barulah pihaknya mempersoalkan.

Namun, Tigor juga menyayangkan kebijakan KPU Tarakan yang membatasi pemasangan jumlah dan lokasi algaka oleh paslon. Mestinya, kata dia, dengan kondisi keuangan Pemkot saat ini, justru paslon yang mestinya dibebankan memasang algaka sehingga tidak membebani pemerintah termasuk KPU. Jika itu dilakukan, tidak terjadi hal seperti ini. (mrs/fen)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:43

Ini Pasokan Gas Paling Idola di Kaltara

TARAKAN – Pemanfataan potensi gas bumi di Kalimantan Utara, terus…

Kamis, 13 Desember 2018 10:32

Jepang Tawarkan Beasiswa

TARAKAN – Masyarakat Kalimantan Utara yang ingin melanjutkan pendidikan di…

Rabu, 12 Desember 2018 10:06

Loh Kenapa Bah...?? Tarakan Dicoret dari Jatah Jargas

TARAKAN – Warga yang belum masuk daftar pemasangan jaringan gas…

Rabu, 12 Desember 2018 09:59

Di Daerah Ini, Pertamini Mulai Menjamur

TARAKAN - Usaha penjualan bahan bakar minyak dengan nama plesetan…

Rabu, 12 Desember 2018 09:56

Rencana Penutupan Lokalisasi, Pemkot Di-deadline hingga Akhir Tahun

TARAKAN – Belum ada tanda-tanda akan ditutupnya lokalisasi di Tarakan,…

Selasa, 11 Desember 2018 10:14

PDAM Tuntut Kerugian Kehilangan Air

TARAKAN – Galian jaringan gas (jargas) rumah tangga yang banyak…

Selasa, 11 Desember 2018 10:01

Mantan Pejabat KTT Dijebloskan ke Rutan

TANJUNG SELOR – Mantan pejabat Pemkab Tana Tidung berinisial M,…

Senin, 10 Desember 2018 12:59

Ular Piton Masuk Permukiman

TARAKAN – Ular piton yang biasa terlihat di RT 18…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:49

Pemkot Akan Godok Regulasi Forum CSR

TARAKAN – Pemerintah Tarakan dinilai berhasil dalam mengnyinergikan antara program…

Sabtu, 08 Desember 2018 11:43

Pagar Tembok Timpa Pengendara

TARAKAN – Pagar tembok salah satu bangunan di RT 09…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .