MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 13 Maret 2018 10:58
Perumahan PNS ‘Boleh’ untuk Masyarakat Umum

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan bisa dikatakan kecolongan dengan jual beli perumahan PNS di Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Pasalnya, sudah ada masyarakat umum yang memiliki hunian di perumahan pegawai itu sejak beberapa tahun lalu.

Itu terungkap dari salah satu warga yang berdomisili di perumahan tersebut. Dia mengaku sampai sekarang masih tinggal di perumahan pegawai itu. Enam tahun lalu, ia membeli rumah yang ditempatinya dari pemilik rumah sebelumnya dengan harga yang sangat murah.

“Dulu aku beli rumah itu masih murah bah. Masih Rp 60 jutaan kubelikan waktu itu,” ujarnya kepada awak media ini melalui telepon genggamnya, Senin (13/3).

Karyawan perusahaan swasta itu mengaku tidak keberatan jika harus bolak-balik Juata Permai ke kota setiap hari. Baginya, yang terpenting waktu itu bisa mendapatkan rumah dengan harga murah.

Informasi yang diperolehnya, sebenarnya masih ada beberapa hunian di perumahan PNS yang kemungkinan mau dijual oleh pemiliknya. Namun, yang menjadi pertimbangan jika orang ingin membelinya saat ini adalah harganya lebih mahal dari yang ia dapatkan.

Sementara itu, seorang warga berinisial ML yang menempati hunian di perumahan PNS dengan cara menyewanya, mengaku pernah ditawari salah satu hunian di perumahan tersebut. Namun, karena pemilik rumah mengurungkan niat menjualnya, ML hanya mengontrak saja sampai sekarang.

“Kemarin rencana mau beli, tapi sekarang kalau mau beli uangnya sudah kepakai. Orangnya pun sudah tidak mau jual. Kalau mau jual, banyak orang mau jual di sini, karena orangnya sudah pindah dinas,” ujarnya.

Pegawas lapangan dari Perumas V Tarakan, Syamsul mengungkapkan, sebagai salah satu pelaksana kegiatan pembangunan perumahan PNS, pihaknya tidak tahu persoalan perjanjian hak guna perumahan tersebut.

Yang menjadi kewenangan pihaknya hanya membangun perumahan dan melengkapi fasilitasnya saja. Data yang ada di pihaknya pun hanya data pemilik pertama dari rumah itu saja.

“Kalau permasalahan (jual beli, Red) itu kami tidak masuk ke situ. Karena itu pertanggungjawabannya dari PNS langsung ke Pemerintah Kota. Kami di sini tetap memegang data yang dasar, data pemilik pertama. Kalau ada yang menjualnya, pertanggungjawabannya dengan Pemerintah Kota,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Bidang Aset BPKAD Bulungan Puspa Dinar mengatakan, ada sebagian lahan di kawasan Perum Korpri yang masih menjadi aset pemerintah daerah. Terutama lahan yang berada di bagian belakang. 

"Bagian belakang Perum Korpri masih belum menjadi hak milik PNS, karena belum sertifikat," ujarnya.

Sedangkan di bagian depan atau hunian yang lebih dahulu dibangun, diakuinya sudah memiliki sertifikat dan hak milik PNS. Untuk bagian belakang sedang dalam proses pembuatan sertifikat bagi pemilik hunian.

"Kalau sudah sertifikat hak milik PNS tidak apa-apa (diperjualbelikan). Tapi bila belum selesai sertifikat lahan, maka belum boleh," jelasnya. (mrs/uno/fen) 


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:31

Waspada Ancaman di Perbatasan

TARAKAN – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan aparat keamanan akan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:29

Bocah 4 Tahun Terseret Arus

TANJUNG SELOR – Suasana di kamar jenazah RSD dr H…

Rabu, 12 Desember 2018 09:53

GIMANA NIH..!! Penyaluran Dana Desa Tersendat di Kabupaten

PENYALURAN dana desa tahap ketiga ke rekening kas umum daerah…

Rabu, 12 Desember 2018 09:52

Dana Transfer Naik Rp 514 M

JAKARTA – Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Utara. Pasalnya, provinsi…

Selasa, 11 Desember 2018 10:08

Diskominfo Kejar Target Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pada 2020 mendatang tidak ada…

Selasa, 11 Desember 2018 10:02

Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan…

Senin, 10 Desember 2018 09:58

Sembilan Kali Penyelundupan Kepiting Digagalkan

TANJUNG SELOR – Bisnis ilegal kepiting bertelur, masih sulit dihentikan.…

Minggu, 09 Desember 2018 11:32

Sembilan Titik Rawan Laka

TANJUNG SELOR – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara memetakan…

Minggu, 09 Desember 2018 11:07

Dua OPD Pemprov Naik Status

TANJUNG SELOR – Terjadi perubahan tipe organisasi perangkat daerah (OPD)…

Minggu, 09 Desember 2018 11:05

Sembilan Peserta SKB Tak Hadir

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Pemprov…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .