MANAGED BY:
SENIN
16 JULI
UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 13 Maret 2018 10:58
Perumahan PNS ‘Boleh’ untuk Masyarakat Umum

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan bisa dikatakan kecolongan dengan jual beli perumahan PNS di Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Pasalnya, sudah ada masyarakat umum yang memiliki hunian di perumahan pegawai itu sejak beberapa tahun lalu.

Itu terungkap dari salah satu warga yang berdomisili di perumahan tersebut. Dia mengaku sampai sekarang masih tinggal di perumahan pegawai itu. Enam tahun lalu, ia membeli rumah yang ditempatinya dari pemilik rumah sebelumnya dengan harga yang sangat murah.

“Dulu aku beli rumah itu masih murah bah. Masih Rp 60 jutaan kubelikan waktu itu,” ujarnya kepada awak media ini melalui telepon genggamnya, Senin (13/3).

Karyawan perusahaan swasta itu mengaku tidak keberatan jika harus bolak-balik Juata Permai ke kota setiap hari. Baginya, yang terpenting waktu itu bisa mendapatkan rumah dengan harga murah.

Informasi yang diperolehnya, sebenarnya masih ada beberapa hunian di perumahan PNS yang kemungkinan mau dijual oleh pemiliknya. Namun, yang menjadi pertimbangan jika orang ingin membelinya saat ini adalah harganya lebih mahal dari yang ia dapatkan.

Sementara itu, seorang warga berinisial ML yang menempati hunian di perumahan PNS dengan cara menyewanya, mengaku pernah ditawari salah satu hunian di perumahan tersebut. Namun, karena pemilik rumah mengurungkan niat menjualnya, ML hanya mengontrak saja sampai sekarang.

“Kemarin rencana mau beli, tapi sekarang kalau mau beli uangnya sudah kepakai. Orangnya pun sudah tidak mau jual. Kalau mau jual, banyak orang mau jual di sini, karena orangnya sudah pindah dinas,” ujarnya.

Pegawas lapangan dari Perumas V Tarakan, Syamsul mengungkapkan, sebagai salah satu pelaksana kegiatan pembangunan perumahan PNS, pihaknya tidak tahu persoalan perjanjian hak guna perumahan tersebut.

Yang menjadi kewenangan pihaknya hanya membangun perumahan dan melengkapi fasilitasnya saja. Data yang ada di pihaknya pun hanya data pemilik pertama dari rumah itu saja.

“Kalau permasalahan (jual beli, Red) itu kami tidak masuk ke situ. Karena itu pertanggungjawabannya dari PNS langsung ke Pemerintah Kota. Kami di sini tetap memegang data yang dasar, data pemilik pertama. Kalau ada yang menjualnya, pertanggungjawabannya dengan Pemerintah Kota,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Bidang Aset BPKAD Bulungan Puspa Dinar mengatakan, ada sebagian lahan di kawasan Perum Korpri yang masih menjadi aset pemerintah daerah. Terutama lahan yang berada di bagian belakang. 

"Bagian belakang Perum Korpri masih belum menjadi hak milik PNS, karena belum sertifikat," ujarnya.

Sedangkan di bagian depan atau hunian yang lebih dahulu dibangun, diakuinya sudah memiliki sertifikat dan hak milik PNS. Untuk bagian belakang sedang dalam proses pembuatan sertifikat bagi pemilik hunian.

"Kalau sudah sertifikat hak milik PNS tidak apa-apa (diperjualbelikan). Tapi bila belum selesai sertifikat lahan, maka belum boleh," jelasnya. (mrs/uno/fen) 


BACA JUGA

Minggu, 15 Juli 2018 14:18

Pernah Ditegur Ombudsman, Harus Diperhatikan Bersama-sama

Sebagai Ibu Kota Kaltara, posisi Tanjung Selor sangat strategis. Pusat pemerintahan, sekaligus penghubung…

Minggu, 15 Juli 2018 14:14

Buku Bacaan untuk Anak Minim

TANJUNG SELOR – Tingkat pendidikan literasi di Bulungan masih minim. Tidak hanya pemahaman terhadap…

Sabtu, 14 Juli 2018 01:47

Rugikan Pemkab Bulungan, Rawan Terjadi Pungli

TANJUNG SELOR - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tidak…

Jumat, 13 Juli 2018 13:59

Tutup “Jalur Tikus” Narkoba di Kaltara

TARAKAN - Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)…

Jumat, 13 Juli 2018 13:52

Usut Sembilan Kasus Korupsi

TANJUNG SELOR – Kepolisian Resor (Polres) Bulungan, menargetkan sembilan  kasus tindak pidana…

Jumat, 13 Juli 2018 13:50

Dua Balon Undur Diri

HINGGA batas akhir pendaftaran pada 11 juli, dua bakal calon (balon) anggota DPD tidak mendaftarkan…

Jumat, 13 Juli 2018 13:48

Sebar Informasi Positif di Media Sosial

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara terus melakukan upaya untuk mencegah masuknya…

Kamis, 12 Juli 2018 14:05

Krisis Air Teror Tarakan

TARAKAN – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Alam Tarakan diteror dengan krisis air. Sebab,…

Kamis, 12 Juli 2018 13:55

Kesal karena Kerap Ditantang Berkelahi

TANJUNG SELOR - Masyarakat dihebohkan dengan adanya korban yang tergeletak bersimbah darah di Jalan…

Kamis, 12 Juli 2018 13:52

Dikenal Dermawan, Sudah Seperti Ayah Kandung

Kalimantan Utara (Kaltara) baru saja berduka. Salah satu tokoh masyarakat di daerah ini berpulang dunia.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .